Apa Materi Sejarah Dalam Tes CPNS Yang Paling Sering Keluar

cpnson.blogspot.com- Apa Materi Sejarah Dalam Tes CPNS Yang Paling Sering Keluar

JAWAB!!

Proporsi soal CPNS sejarah yang paling banyak keluar adalah sejarah seputar kemerdekaan.

Perumusan Pancasila (Banyak Keluarnya). 

Perumusan pancasila oleh Soekarno, M. Yamin dan Soepomo. kalo kami menghapal yg mudah adalah: M. Yamin (peri2 dan Kesejahteraan Rakyat), Soepomo (Sosialisasi Negara), Ir. Soekarno (Kesejahteraan sosial). 

Lebih baik dihapalkan semua dari masing-masing tokoh. Organisasi (Banyak keluar)

Organisasi yang ada sekitar kemerdekaan ada banyak, seperti PPKI, BPUPKI, 3 Serangkai, Taman Siswa, Muhammadiyah. pokoknya organisasi tahun 1900++ sampai Indonesia Merdeka. 

Kami sarankan untuk menghapal nama ketua, kapan dibentuknya, hasil sidang (terutama sidangnya PPKI), anggota (terutama panitia 9).

Perjanjian

Biasanya perjanjian mengenai konflik dengan Belanda. mulai dari linggarjati, renville, roem royen, KMB. Kalo ini kadang soal yg keluar menanyakan isi perjanjian, kadang menanyakan tempatnya dimana kadang pula tokoh perjanjiannya siapa saja. Sama perjanjian menyerahnya Belanda tanpa syarat ke jepang (perjanjian kalijati).

Apa Materi Ujian CPNS Seri TWK (Tes Wawasan Kebangsaan

Apa Materi Ujian CPNS Seri TWK (Tes Wawasan Kebangsaan)?

 JAWAB!!

Berdasarkan tes TKD yang telah dilakukan oleh mahasiswa STAN pada tahun 2014, tim kami mendapat kesimpulan sebagai berikut: 

Kami sarankan untuk fokus di materi UUD 45 (Hapalkan, setidaknya inti dari masing-masing pasal), pancasila dan 4 pilar kebangsaan. untuk pertanyaan 4 pilar sendiri sebenarnya jawaban agak bisa dikira-kira, namun ada baiknya jika tetap membaca materinya. Materi lain kami anggap sebagai tambahan, kenapa tambahan? karena materi yang lain akan keluar secara acak.contoh: si A mendapat soal sejarah hanya seputar kerajaan, sedangkan si B mendapat sejarah seputar kemerdekaan. Namun mempelajari sejarah pun tidak ada salahnya.

Sistem Ular Tangga Untuk PNS

cpnson.blogspot.com - Sistem ular tangga digunakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk mengatur jabatan PNS yang ada di lingkungan pemerintah Jakarta. Dalam sistem tersebut setiap pejabat atau pegawai selain bisa naik ke jabatan yang lebih tinggi juga bisa turun ke jabatan yang lebih rendah, sistem ini merupakan sistem baru yang diambil oleh Ahok untuk mengatur jabatan pegawai di lingkungan pemerintahannya.

Dalam menerapkan kebijakan tersebut bukan hal yang tidak mungkin jika pihak pemerintah salah dalam menentukan penempatan jabatan. Namun hal ini bukanlah salah satu yang perlu di pusingkan, menurutnya tidak ada salahnya untuk berinovasi dan mencoba hal-hal yang baru. Kebijakan ini juga dapat melihat seberapa besar optimalisasi kinerja pegawai dalam menjalankan setiap tugasnya. Jika selama bertahun-tahun tetap pada satu jabatan namun tidak memperlihatkan prestasi yang signifikan maka bisa diganti dengan pejabat yang memiliki kemampuan lebih.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahok, “Pernah main ular tangga, di DKI akan mulai ‘permainan ular tangga’, bapak ibu yang eselon III naik ke II bisa tidak aman merosot ke staf tidak ada jabatan. Jadi yang jadi staf belum tentu bapak ibu tidak baik tapi kebetulan posisi itu (eselon) ada yang lebih baik.” Dari kebijakan ini juga dapat terlihat kompetisi antara pejabat satu dengan pejabat lainnya dalam menajalankan tugas dan memberikan kesempatan yang besar bagi pegawai yang memiliki kinerja lebih baik untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi.

Selain itu aparatur yang berpretasi akan memiliki kesempatan untuk dinaikkan jabatannya, jika yang bersangkutan berkinerja dan berprestasi dengan baik maka akan dipertahankan, sebaliknya jika ternyata tidak mampu berpretasi maka harus siap untuk dikembalikan lagi ke posisi asal atau staf. Lamanya percobaan bagi pegawai yang dipindahkan adalah 6 bulan, kebijakan ini menerapkan sistem yang terbuka bagi setiap aparatur.

Masih sama dengan masalah kepegawaian, jika Gubernur DKI menerapkan kebijakan baru dengan menerapkan sistem permainan ular tangga maka lain halnya dengan penerimaan pegawai CPNS untuk seluruh instansi. Mulai awal tahun depan tanggal 1 Januari 2015 KemenPAN RB akan melakukan moratorium CPNS kecuali untuk beberapa formasi yang masih sangat banyak dibutuhkan seperti tenaga pendidik dan tenaga medis untuk membangun sanitasi lingkungan yang baik. Selebihnya formasi seperti sekretaris, akuntan, kemanan dan lainnya akan di moratorium. Hal ini dilakukan untuk melakukan efektivitas dan efisiensi pegawai.

Untuk mengetahui kebutuhan pegawai di masa yang akan datang, KemenPAN RB meminta setiap instansi daerah ataupun pusat untuk mereview ulang jumlah pegawainya dan kebutuhan pegawainya. Instansi bisa menggunakan kesempatan rekrutmen dengan baik untuk beberapa formasi yang tidak di moratorium.

Tenaga Medis dan Pendidik Sangat Diperlukan

cpnson.blogspot.com - Tenaga medis dan tenaga pendidik adalah formasi yang paling utama dan tidak dikenakan moratorium CPNS. Kedua formasi tersebut sangat membutuhkan jumlah pegawai yang banyak, dan rencananya moratorium tersebut akan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2015 mendatang. Formasi yang di moratorium adalah kebanyakan formasi yang tiap tahunnya di rekrut oleh instansi seperti untuk sekretaris, akuntan dan jabatan sejenisnya tetap diberlakukan moratorium. Sebagaimana yang di amanatkan oleh Presiden Joko Widodo terutama untuk masalah kepegawaian. Apalagi jumlah pegawai yang tinggi membutuhkan belanja pegawai yang tinggi pula.

Meskipun penerimaan CPNS tetap di buka namun sistemnya akan lebih ketat lagi dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, untuk tes kompetensi dasar akan tetap menggunakan CAT CPNS yang telah digunakan pada seleksi CPNS tahun 2014 ini. Dan hasilnya memberikan dampak yang sangat positif yaitu untuk meningkatkan transparansi dan meminimalisir terjadinya KKN. Tenaga medis seperti dokter dan perawat adalah formasi yang paling utama dilakukan rekrutmen karena ditujukan untuk membangun sanitasi lingkungan yang baik di Indonesia.

Meski sudah di pastikan bahwa moratorium akan dilaksanakan awal tahun nanti, instansi daerah seperti Cilegon merasa keberatan mengingat kebutuhan pegawai di daerah tersebut masih mencapai angka yang tinggi yaitu sekitar 1.500 pegawai. Namun begitu Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Cilegon, Mahmudin menjelaskan akan menggunakan kesempatan penerimaan beberapa formasi yang tidak terkena moratorium tersebut sebaik mungkin.

Saat ini tugas instansi adalah melakukan review terhadap kebutuhan pegawai di masa yang akan datang dengan menghitung berapa jumlah pegawai yang ada saat ini dan jumlah pegawai yang akan pensiun. Paling lambat untuk memasukkan data ini adalah sampai bulan April mendatang. Jabatan-jabatan umum yang banyak di rekrut akan diberhentikan/di moratorium mulai tahun depan. Selain tenaga pendidik dan tenaga medis formasi lain yang tidak mengalami moratorium adalah jabatan fungsional khusus yang langka.

“Moratorium ini merupakan bagian upaya dari pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem kepegawaian nasional dan evaluasi kebutuhan aparatur sipil negara, baik itu PNS maupun aparatur TNI dan Polri. Jadi kita akan melakukan penelaahan aparatur termasuk TNI dan Polri mulai 1 Januari mendatang,” jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi.

Sedangkan untuk penerimaan CPNS tahun 2014 sebagian besar instansi telah mengumumkan peserta yang dinyatakan lulus tes TKD. Jumlah penerimaan tahun ini cukup banyak yaitu 100.000 lowongan yang terbagi atas 65 ribu untuk CPNS dan sisanya untuk PPPK. Jumlah tersebut terbagi lagi untuk instansi daerah dan instansi pusat, dan sebagian formasi di beberapa instansi tidak terisi karena tidak ada yang mendaftar atau karena peserta yang bersangkutan tidak lulus dalam tahap seleksi.

Bagaimana Cara Dapat Nilai Soal TKP CPNS Tinggi (Sempurna)

Bagaimana Cara Dapat Nilai Soal TKP CPNS Tinggi (Sempurna)

TKP atau Tes Kepribadian adalah salah satu jenis tes CPNS yang kerap masuk dalam daftar soal ke 100 CPNS dan banyak membuat peserta cpns gagal, kenapa?

Banyak diantara mereka kurang memahami maksut dan tujuan dari jenis soal ini. Nah untuk itu inilah tips untuk mendapatkan nilai sempurna dalan soal TKP CPNS

JAWAB!!!

Silahkan menjawab secara munafik. Disesuaikan dengan tema pertanyaan. Misalkan tema pertanyaan tentang pengembangan diri, pilih jawaban yang lebih mengutamakan pengendalian diri. Ataupun tema pertanyaan tentang hal kreatif, maka pilihlah jawaban yang paling aneh. Berdasarkan pengamatan kami, scorenya tinggi.

Moratorium CPNS Awal Tahun 2015

cpnson.blogspot.com - Moratorium CPNS bisa dipastikan akan mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2015 mendatang. Seperti yang telah diketahui bahwa moratorium merupakan salah satu amanat yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi. Moratorium bukanlah satu satunya amanat yang harus diterapkan pada aparatur negara, selain itu masih ada dua pesan lainnya yaitu untuk melakukan revolusi mental dan menghentikan pemborosan.

Adanya moratorium CPNS mulai tahun depan bukan berarti tidak adanya penerimaan CPNS, rekrutmen masih di buka dan akan berlangsung secara ketat serta tidak semua formasi akan dilakukan penerimaan hanya untuk beberapa formasi yang penting serta masih membutuhkan pegawai yang cukup banyak seperti untuk formasi tenaga guru, medis, dan jabatan fungsional khusus. Seperti yang diungkapkan oleh Yuddy, “Sesuai rencana semula, rekrutmen CPNS hanya terbuka untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penegak hukum dan jabatan fungsional khusus. Itupun sangat ketat.”

Presiden Jokowi menekankan bahwa moratorium harus berjalan, dengan adanya penerimaan secara ketat setiap instansi daerah ataupun pusat harus menganalisa ulang kebutuhan pegawai secara detail untuk kebutuhan di masa yang akan datang.

Selain formasi yang tidak mengalami moratorium seperti yang disebutkan di atas, Menpan meminta kepada instansi yang memiliki sekolah kedinasan untuk melakukan review ulang dan memberikan datanya kepada KemenPAN RB guna untuk menghitung seberapa besar formasi yang dibutukan dan disediakan untuk peserta lulusan sekolah kedinasan.

Untuk menanggapi pesan Presiden mengenai penghentian pemborosan, beberapa waktu lalu Menpan RB telah mengeluarkan Surat Edaran tentang gerakan hidup sederhana di lingkungan aparatur. Di saat pegawai tidak mematuhi dan melaksanakan gerakan tersebut maka instansi bisa langsung memberikan sanksi yang tegas.

Jumlah formasi yang disediakan untuk tahun depan masih belum pasti karena menunggu data yang dimasukkan oleh setiap instansi dalam sistem e-formasi. Dengan menggunakan sistem ini bisa terlihat seberapa besar kebutuhan pegawai dan struktur organisasi di instansi tersebut. Selain itu sistem e-formasi memiliki banyak manfaat untuk mengetahui segala hal mengenai kepegawaian. Untuk mengurangi penumpukan pegawai di suatu daerah Menpan merencanakan akan mengubah sistem rekrutmen CPNS dengan menggunakan sistem rekrutmen seperti yang digunakan oleh TNI/Polri. Setiap peserta yang telah dinyatakan lulus menjadi abdi negara harus siap ditempatkan dimana saja sesuai perintah dari pemerintah pusat.

SPTJM Syarat Mutlak BKN Proses NIP

cpnson.blogspot.com - Salah satu faktor keterlambatan penurunan NIP honorer K2 dari pihak BKN adalah faktor SPTJM atau Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang belum ditandatangani oleh pihak PPK dan atau SPTJM yang tidak disertakan pada saat penyerahan berkas kepada BKN. Setiap honorer kategori II yang telah lulus tes CPNS tanpa disertai SPTJM rupanya hanya akan sia-sia dan hanya isapan jempol belaka karena pihak Badan Kepegawaian Negara tidak akan memproses berkas honorer tersebut untuk diangkat menjadi seorang abdi negara.

Contoh SPTJM - Surat Pertanggungjawaban Mutlak

SPTJM yang telah  ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan masing-masing tenaga honorer merupakan syarat mutlak administrasi untuk diprosesnya permintaan pengangkatan CPNS Honorer K2 yang telah lulus tes CPNS menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil.

Penyelesaian dan penuntasan tenaga honorer ini seakan berlarut dan tak kunjung usai yang salah satu penyebabnya adalah ketidaklengkapan berkas usulan yang diajukan instasi pemerintah baik pusat ataupun daerah ke BKN. Selama usulan tidak memenuhi kriteria maka BKN tidak akan pernah menerbitkan NIP.

"Penyebabnya adalah ketidaklengkapan berkas usulan yang diajukan (oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah) ke BKN, atau berkas usulan tidak memenuhi kriteria, sehingga NIP tidak diterbitkan BKN" papar Gunawan selaku Kepala Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan , dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II dalam acara audiensi dengan rombongan DPRD dan BKD Kota Medan di Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta, dikutip dari website BKN.


Dasar Hukum Pengangkatan Honorer

Saat ini BKN sangat teliti dan hati hati dalam penetapan NIP - hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan. Setiap penyelesaian tenaga honorer K1 dan K2 adalah harus berlandaskan kepada peraturan kepegawaian yang telah ditetapkan, diantaranya PP 56 tahun 2012.

Sebelumnya pada awal bulan Desember 2014 (3/12), Herman selaku Kabag Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga menyatakan bahwa dalam proses penetapan NIP, BKN sangat teliti dan berhati-hati guna menghindari kesalahan. “Semua usulan harus sesuai dengan Peraturan Kepala (Perka) BKN Nomor 9 Tahun 2012, dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pegawai honorer yang bersangkutan,

Selain itu yang dijadikan dasar hukum SPTJM adalah Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014, yang merupakan penegasan SE MenPAN-RB No 5 Tahun 2010 tentang kriteria tenaga honorer K2. “SPTJM harus ditandatangani oleh PPK per tenaga honorer KII yang lulus tes."

Tanpa SPTJM, usulan tidak diproses

Herman sangat menekankan pada persyaratan pemberkasan, SPTJM merupakan syarat awal apakah usulan dapat diproses atau tidak. Terkait banyaknya usulan pemberkasan daerah yang belum rampung, BKN tentunya mempunyai alasan yang kuat. “Setiap usulan pemberkasan yang masuk harus diperiksa sedetil-detilnya. Kalau sampai ada usulan yang belum diproses ini pasti ada masalah. Namun BKN pasti segera mengkoordinasikannya dengan unit terkait untuk mencari solusinya"

Sanksi SPTJM honorer bodong

Setiap PPK di daerah harus sangat berhati hati terhadap penandatanganan SPTJM ini, karena jika SPTJM honorer bodong dipaksakan ditandatangani maka akan berakibat sanksi administratif dan pidana sebagai konsekuensinya.

Tes TKB Harus Persetujuan KemenPAN RB

cpnson.blogspot.com - Instansi yang akan melaksanakan Tes Kompetensi Bidang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Tingginya minat masyarakat untuk menjadi aparatur ternyata banyak di salah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan meminta sejumlah uang kepada peserta untuk meluluskannya.

Tes Kompetensi Dasar sebagai tes awal dari peserta CPNS telah menggunakan sistem CAT yang bersifat transparan, objektif dan bebas KKN. Para peserta bisa langsung melihat berapa skor yang didapatkan dari hasil tersebut sehingga tinggal menunggu hasil dari pengumuman instansi dan panselnas, meskipun skor tinggi tidak menentukan kelulusan dari para peserta.

Lainpula halnya dengan sistem TKD,  sistem TKB merupakan kebijakan masing-masing instansi, pelaksanaannya masih rawan terjadi kecurangan yang biasanya dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab - oleh karena itu salah satu langkah yang dilakukan Menpan RB adalah dengan menghilangkan dan menghapus TKB dan seandainya memang TKB harus tetap dilaksanakan, maka pelaksanaannya harus mendapatkan izin persetujuan dari KemenPAN RB.

Tes Kompetensi Bidang merupakan tes lanjutan dari TKD untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta dalam bidang tersebut, namun tidak semua instansi pemerintahan melaksanakan Tes ini.

Jabatan fungsional khusus tentu akan membutuhkan Tes Kompetensi Bidang wawancara seperti formasi CPNS dosen dimana instansi perlu mengetahui apakah yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk mengajar atau tidak.

Pada saat instansi akan menggelar TKB wawancara tersebut, maka instansi yang bersangkutan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak KemenPAN RB. Izin tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dan politik uang.

“Kalau pun ada jabatan fungsional khusus yang perlu TKB wawancara misalnya dosen, kan tidak mungkin nilainya bagus, tapi dia belum ketahuan bisa mengajar atau tidak. Itu butuh tes kompetensi bidang, bagi jabatan fungsional khusus seperti itu semuanya harus dapat izin dari kementerian,” jelas Yuddy Chrisnandi, Menteri PANRB.

Penghapusan TKB berlaku bagi instansi yang pengumuman hasil kelulusan pesertanya dilakukan setelah 20 November 2014 seperti yang tercantum dalam Surat Menpan mengenai Pelaksanaan TKB seleksi CPNS tahun 2014. Mengingat bahwa tahun 2014 sudah memasuki bulan terakhir dan tidak ada waktu lagi untuk melaksanakan Tes Kompetensi Bidang.

Moratorium CPNS Tidak Berlaku Untuk Sektor Ini

cpnson.blogspot.com - Moratorium CPNS yang direncanakan oleh pemerintah dalam jangka 5 tahun ke depan tidak bersifat kaku, terbukti dari beberapa sektor yang masih akan dibuka dan di sesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing instansi. Sektor tersebut adalah diantaranya untuk sektor agraris, sektor kemaritiman dan sektor industri. Prioritas pemerintah saat ini memang bertumpu pada sektor tersebut, sehingga jika di daerah membutuhkan pegawai untuk sektor tersebut maka penerimaan CPNS nya akan dibuka. Misalkan jika suatu daerah membutuhkan ahli pengairan maka akan dibuka penerimaan untuk ahli pengairan.

Kebutuhan pegawai di setiap instansi daerah dan pusat berbeda-beda, sehingga pemerintah menerapkan sistem yang ketat untuk seleksi CPNS tahun 2015 nanti. Penerimaan hanya berlaku untuk instansi yang benar-benar kekurangan pegawai dan belanja pegawainya tidak lebih dari 70 persen. Saat ini kebanyakan pegawai negeri sipil menumpuk pada satu daerah saja sedangkan daerah lainnya sangat kekurangan pegawai. Untuk memenuhi kekurangan tersebut salah satunya adalah rekrutmen yang dilakukan oleh Kemendikbud untuk penempatan di wilayah SM3T tahun 2014.

Jumlah formasi yang disediakan oleh pemerintah untuk tahun anggaran 2015 belum bisa dipastikan begitupun dengan jumlah formasi di tiga sektor yang telah disebutkan di atas. Pemerintah masih harus menunggu data dari instansi yang dimasukkan dalam sistem e-formasi. Dimana dari sistem tersebut akan dengan mudah diketahui seberapa besar kebutuhan pegawai di suatu instansi beserta dengan struktur organisasi dan beban kerjanya. “Akhir Desember harus laporkan semua kementerian. Kalau tidak salah kami sudah surati seluruh kementerian sampai ke provinsi juga agar laporkan formasi yang ada sekarang dan kebutuhan formasi,” jelas Yuddy Chrisnandi, Menteri PANRB. Dikutip dari Republika

Selain tiga sektor yang tidak terkena moratorium jabatan lainnya yang masuk pengecualian adalah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang masih membutuhkan jumlah banyak di beberapa daerah. Mengenai pelaksanaan moratorium ini menurut Yuddy tidak akan mengurangi lapangan pekerjaan karena masyarakat tidak semua harus menjadi PNS dan bekerja di pemerintahan. Meskipun pemerintah adalah penanggung jawab jawab lapangan pekerjaan secara moril, lapangan pekerjaan juga menjadi tanggung jawab dari dan perusahaan swasta lainnya.

Pelaksanaan moratorium tahun depan tidak mneutup kemungkinan untuk rekrutmen CPNS tetap dibuka di bebearapa sektor. Rencana lain untuk menutupi kebutuhan jumlah pegawai di instansi, Menpan berencana untuk merekrut 250 ribu pegawai yang sebagian besar akan direkrut dari kalangan honorer dan sisanya adalah pelamar umum.

Moratorium adalah salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dari para pegawai yang telah ada saat ini. Selain itu beberapa kebijakan juga diterapkan oleh MenPAN RB untuk mencapai efisiensi tersebut dengan mengeluarkan beberapa Surat Edaran untuk PNS.

Tidak Ada TKB Dalam Seleksi CPNS

cpnson.blogspot.com - Tidak ada Tes Kompetensi Bidang dalam seleksi CPNS untuk instansi yang hasil TKD nya diumumkan oleh Panselnas setelah tanggal 20 November 2014, peserta yang dinyatakan lulus Tes Kompetensi Dasar berarti dirinya telah lulus CPNS dan tidak perlu mengikuti tes TKB lagi. Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi menyatakan bahwa adanya Tes Kompetensi Bidang hanya memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan atau politik uang demi mendapatkan sebuah jabatan. Padahal secara umum rekruitmen CPNS adalah gratis, pelamar yang akan mengikuti seleksi hanya perlu mempersiapkan diri serta pengetahuan dan kemampuan yang harus dikuasai untuk menjadi seorang abdi negara.

Untuk pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2014 saat ini sudah hampir selesai, hanya beberapa instansi saja yang belum mengumumkan hasil tes nya. Yuddy juga mengatakan bahwa dirinya telah melapor kepada wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai pelaksanaan rekrutmen ini yang hampir rampung yaitu sekitar 80 persen. Diusahakan seleksi dan pengumuman kelulusan bisa dilaksanakan masih pada tahun anggaran 2014 atau sebelum 31 Desember semua instansi telah mengumumkan kelulusan para peserta.

“Kami sudah instruksikan kepada seluruh jajaran Kementerian PANRB untuk sampaikan ke panitia seleksi nasional CPNS agar seluruh pelaksanaan CPNS yang sudah berlangsung agar diumumkan sebelum 31 Desember,” jelas Yuddy Chrisnandi.

Pada awal penerimaan CPNS tahun ini masih terdiri dari dua tahapan seleksi yaitu Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi BIdang, namun tidak semua instansi menerapkan keduanya. Dan saat ini peserta yang telah lulus TKD tidak perlu lagi tes TKB karena sudah dihilangkan. TKB masih bisa dilaksanakan jika bentuk tes yang digunakan adalah seperti wawancara untuk jabatan fungsional, sebagai contoh adalah jabatan dosen maka instansi terkait bisa melaksanakan TKB wawancara namun harus meminta izn terlebih dahulu kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Menpan akan bersikap tegas terhadap instansi yang tidak mematuhi aturan ini atau tetap melaksanakan TKB, jika terjadi maka Nomor Induk Kepegawaian (NIK) peserta tidak akan di proses, selain itu akan berimbas pada penempatan kerja dan gaji pegawai yang tidak akan diberikan. Karena meskipun pada tahap TKD telah menggunakan sistem CAT yang bisa meminimalisir kecurangan, selalu ada celah yang digunakan oleh oknum untuk berlaku curang dan salah satunya adalah melalui Tes Kompetensi Bidang ini. Tujuan lain dari penghapusan TKB dalam seleksi CPNS adalah untuk mempermudah putra putri bangsa yang ingin mengabdi kepada negara dan tidak dipersulit dengan adanya politik uang.

Intinya adalah instansi boleh saja melaksanakan TKB untuk jabatan fungsional namun harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari KemenPAN RB. Diharapan dengan seperti ini pelaksanaan seleksi CPNS dapat bersifat transaparan, objektif dan bebas dari KKN.

CPNS 2015 Usulan Formasi Diperketat

cpnson.blogspot.com - Penerimaan CPNS tahun 2015 tetap akan dilaksanakan namun untuk usulan formasi akan diperketat. Moratorium yang direncanakan tahun depan tidak bersifat kaku sehingga penerimaan masih dilaksanakan terutama untuk jabatan fungsional seperti guru dan tenaga kesehatan. Sebelumnya Menteri PAN-RB telah meminta kepada setiap instansi untuk menghitung jumlah pegawai negeri sipil yang akan pensiun pada tahun 2015, data ini nantinya akan dimasukkan dalam sistem e-formasi. Dari data tersebut pemerintah akan lebih mudah mendapatkan gambaran seberapa besar instansi membutuhkan pegawai baru. Pengisian e-formasi sendiri harus selesai sampai bulan April 2015 nanti.

Penggunaan e-formasi dalam menentukan jumlah kebutuhan pegawai seperti yang disebutkan oleh Menpan RB, Yuddy Chrisnandi, “Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus menyelesaikan e-formasi paling lambat akhir April 2015.” Jika e-formasi telah selesai langkah selanjutnya adalah pelaksanaan seleksi CPNS untuk anggaran tahun 2015, jumlah formasi yang diberikan oleh pemerintah tidak akan begitu saja karena diperketat maka instansi yang telah kelebihan pegawai tidak akan diberikan formasi lagi.

Selain dapat menentukan kebutuhan pegawai, sistem e-formasi juga bisa digunakan sebagai gambaran dari struktur organisasi, pemetaan jabatan dan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian. Namun sampai saat ini jumlah formasi yang akan disediakan untuk penerimaan CPNS 2015 belum bisa diketahui jumlahnya masih harus menunggu sampai data kebutuhan riil pegawai di setiap instansi tersedia. Selain itu, instansi juga harus melampirkan analisis beban kerja (ABK) pada e-formasi tersebut.

Penambahan pegawai baru hanya akan dilakukan kepada instansi yang jumlah pegawainya masih minim dan belanja pegawainya masih di bawah 70 persen, lebih dari itu pemerintah tidak akan memberikan formasi lagi. Prioritas jabatan CPNS 2015 selain akan bertumpu pada jabatan fungsional seperti guru dan tenaga kesehatan, juga akan diperbanyak untuk jabatan fungsional lainnya seperti pengawas, analis, auditor, peneliti, penyuluh pertanian, perikanan dan kelautan. Pemerataan jumlah pegawai di setiap instansi di harapkan nantinya bisa membuat perkembangan yang merata tidak hanya pada satu daerah saja tetapi menyeluruh.

Sampai saat ini seleksi penerimaan CPNS 2014 masih dalam tahap proses belum semua instansi selesai sehingga memungkinkan bahwa awal tahun 2015 masih digunakan untuk melanjutkan pelaksanaan seleksi CPNS tahun anggaran 2014. Penyelenggaran seleksi CPNS 2015 baru akan dilaksanakan jika CPNS 2014 sudah rampung dan selesai semua. Dikutip dari jpnn

Untuk tahun ini, Kemendikbud juga membuka penerimaan CPNS formasi guru untuk wilayah 3T dan pelamar yang bisa mendaftar adalah semua lulusan PPG dan telah mengikuti program SM3T. Jumlah lowongan yang disediakan adalah sebanyak 1.000 lowongan dan peserta yang lulusa nantinya akan ditempatkan di 29 daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).

Rekrutmen CPNS Guru Untuk Wilayah SM3T

cpnson.blogspot.com - Rekrutmen guru untuk wilayah terpencil saat ini dibuka oleh pemerintah, mengingat saat ini jumlah tenaga pendidik di daerah cukup minim dibandingkan dengan kota-kota besar. Rekrutmen ini terpisah dengan rekrutmen CPNS jalur umum yang telah dibuka pendaftarannya sejak beberapa bulan yang lalu. Kali ini pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan sejumlah daerah terpencil yang membutuhkan banyak tenaga pendidik yaitu 29 kabupaten di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Pelamar yang bisa mendaftar sebagai calon peserta adalah lulusan dari Pendidikan Profesi Guru (PPG) pasca Program SM3T.

Untuk pendaftaran dilakukan seperti rekrutmen CPNS secara umum yaitu melalui website resmi http://panselnas.menpan.go.id. Karena prosesnya sama seperti pendaftaran CPNS secara umum, setelah mendapat konfirmasi melalui email dari panselnas maka selanjutnya adalah login ke portal http://cpns.kemdikbud.go.id. Peserta bisa memilih tiga daerah sekaligus dengan jabatan yang sama di masing-masing daerah, dan nantinya akan dilaksanakan tes yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama Tes Kompetensi Dasar menggunakan sistem CAT CPNS yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 Desember 2014, namun karena beberapa hal pelaksanaan TKD dimajukan pada tahun depan yaitu 19-20 Januari 2015. Peserta yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus TKD akan mengikuti tahap seleksi selanjutnya yaitu Tes Kompetensi Bidang.

Jumlah lowongan yang disediakan oleh Kemendikbud adalah 1.000 lowongan dengan jabatan formasi guru yaitu 25 formasi, diantaranya adalah Guru Bahasa Indonesia Pertama untuk SMP, SMK, dan SMA, Guru Biologi Pertama untuk jenjang SMA, Guru SMP Pertama untuk jenjang SMP, Guru Kelas SLB Pertama (SLB), Guru Seni Budaya Pertama untuk jenjang pendidikan menengah pertama, menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, Guru Teknik Elektronika Pertama untuk SMK dan terakhir adalah Guru TK PAUD Pertama.

Rekrutmen formasi guru ini sebagaimana yang telah dikutip dari website setkab.go.id, “Formasi ini dibuka khusus bagi para lulusan PPG setelah mengikuti program SM3T untuk diangkat sebagai CPNS di daerah dengan jabatan tenaga fungsional guru.”

Selain aturan untuk ditempatkan di daerah 3T tersebut, aparatur juga harus siap melaksanakan tugas minimal selama 5 tahun di daerah tersebut, namun disesuaikan lagi dengan peraturan masing-masing daerah. 29 kabupaten yang menjadi pilihan atau daerah penempatan setelah dinyatakan lulusa seleksi CPNS adalah Kabupaten Aceh Singkil, Flores Timur, Alor, Kupang, Raja Ampat, Sorong, Manokwari, Rote Ndao, dan Sumba Timur. Seperti yang telah disebutkan pada saat pendaftaran pelamar bisa memilih jabatan yang sama di tiga daerah sekaligus, masing-masing menentukan urutan dari prioritas pemilihan daerah.

Pada saat pendaftaran instansi yang dipilih adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setelah dinyatakan lulus barulah peserta akan ditempatkan di instansi sesuai pilihannya.

SE Menpan Untuk Hitung Data Pegawai

cpnson.blogspot.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi meminta kepada seluruh instansi untuk menghitung jumlah PNS yang akan pensiun selama 5 tahun ke depan. Perhitungan jumlah pegawai pensiun biasanya digunakan untuk menentukan seberapa besar kebutuhan pegawai di masing-masing instansi. Namun menurut Yuddy, data tersebut merupakan data yang harus dimasukkan dalam e-formasi dan sudah harus selesai bulan April 2015.

Selain jumlah pensiun, dirinya juga meminta setiap instansi untuk menghitung jumlah jabatan yang diperlukan seperti jabatan structural Eselon I dan Eselon II, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum (Jabatan Pelaksana). Permintaan untuk penghitungan jumlah pensiunan dan jumlah jabatan tercantum dalam Surat Edaran MenPAN RB No B/5548/M.PAN-RB/12/2014 tanggal 17 Desember 2014, sebelumnya Menpan juga telah mengeluarkan SE yang mengatur mengenai aturan di lingkungan pegawai negeri sipil seperti pembatasan rapat di luar kantor, gerakan hidup sederhana serta efisiensi dan efektivitas kerja.

Untuk tahun depan rencananya pemerintah akan menerapkan moratorium CPNS namun beberapa formasi akan tetap dibuka penerimaannnya seperti tenaga kesehatan dan tenaga pendidik. Dari isi Surat Edaran Menpan tidak ada tanda bahwa penghitungan jumlah pegawai pensiun dan jumlah jabatan adalah untuk mengetahui jumlah pegawai yang dibutuhkan pada saat ini. Selain itu beberapa waktu lalu Menpan RB mengungkapkan bahwa dirinya akan merekrut 250 ribu CPNS untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidik yang masih kekurangan pegawai lebih dari 200 ribu. Untuk memenuhi jumlah tersebut sebagian besar akan direkrut dari kalangan honorer dan kalangan umum.

E-formasi merupakan salah satu sistem yang dimiliki oleh KemenPAN RB untuk menghitung jumlah kebutuhan pegawai dan struktur organisasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yuddy Chrisnandi, “Manfaat e-formasi antara lain untuk menentukan kebutuhan pegawai, menentukan kelas jabatan dan menentukan sasaran kerja pegawai.” Disamping itu masih banyak lagi manfaat dari e-formasi sehingga data dari perhitungan instansi bisa dilihat secara jelas kekurangan dan kelebihan pegawai serta seberapa besar kebutuhan pegawai di instansi tersebut.

Untuk proses rekrutmen sendiri rencananya akan menggunakan sistem seperti yang diterapkan oleh TNI/Polri dimana setiap pegawai harus menyetujui persyaratan ditempatkan di daerah mana saja sesuai aturan dari pemerintah pusat. Mengingat pada saat ini jumlah pegawai negeri sipil mencapai jumlah yang banyak dan diperlukan efektivitas dan efisiensi dari jumlah tersebut. Tidak meratanya jumlah pegawai saat ini adalah salah satu alasan dari sistem rekrutmen seperti TNI/Polri. Sebagian besar pegawai hanya menempati instansi daerah di kota-kota besar sedangkan daerah kecil masih kekurangan pegawai. Jumlah kebutuhan 250 ribu tenaga kesehatan dan tenaga pendidik rencananya akan dipenuhi mulai tahun depan selama pemerintahan Yuddy.

Rekrutmen CPNS, Adopsi Sistem Rekrutmen TNI/Polri

cpnson.blogspot.com - Rekrutmen CPNS akan mengadopsi sistem rekrutmen seperti yang dilakukan oleh TNI/Polri. Sistem ini masih dalam tahap proses dan rencananya akan diterapkan untuk jangka 5 tahun ke depan, dengan pertimbangannya adalah pegawai negeri sipil yang saat ini tengah mencapai jumlah yang banyak. Dalam rekrutmen TNI/Polri ditentukan oleh pihak pusat dimana setiap pegawai baru akan ditentukan penempatannya di seluruh Indonesia, begitupun dengan PNS nantinya. CPNS baru yang direkrut penempatan kerjanya akan diatur oleh pemerintah pusat.

Selain pembenahan jumlah aparatur yang banyak juga penempatannya yang tidak merata, terutama untuk daerah-daerah terpencil. Dengan begitu para pegawai harus siap ditempatkan di daerah manapun di seluruh Indonesia. “Melihat penyebaran pegawai yang tidak merata, sistem penerimaannya akan saya ubah. Ke depan, kita buat seperti penerimaan TNI/Polri,” jelas MenPAN RB, Yuddy Chrisnandi.

Sistem yang berlaku nantinya adalah sebelum resmi menjadi abdi negara calon peserta harus menyetujui syarat mutlak untuk di tempatkan dimana saja. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang ada di Indonesia merupakan pegawai republik Indonesia bukan pegawai daerah, sehingga dimanapun di tempatkan tidak akan menjadi masalah karena tugas utamanya tetap saja yaitu mengabdi kepada negara dan melayani masyarakat serta mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika yang bersangkutan tidak mengikuti aturan penempatan sesuai dengan perjanjian maka jabatannya sebagai seorang CPNS akan dicabut.

Sebagian besar calon pegawai ingin ditempatkan di kota-kota besar sehingga menimbulkan perbedaan jumlah pegawai yang cukup tinggi. Sesuai dengan perjanjian mutlak, CPNS masih diberikan kebebasan untuk memilih lokasi atau tempat yang akan dijadikan sebagai tempat kerjanya nanti, bahkan bisa memilih sesuai dengan daerah tempat tinggalnya saat itu. Misal adalah jika seorang pelamar daerah A mendaftar posisi/jabatan di daerah B, maka tidak menjadi masalah jika pelamar tersebut ingin kembali bekerja di daerah asalnya, daerah A.

Ketentuan ini sangat tegas dan tidak bisa diganggu gugat. Jika pelamar tidak menyetujui persyaratan mutlak atau tidak memilih salah satu daerah maka pemerintah pusat yang akan menentukan tempat kerjanya nanti. Karena tidak semua daerah kekurangan jumlah pegawai maka jika pilihannya sudah penuh dengan kuota maka akan dipilihkan oleh pusat ke daerah yang masih kekurangan pegawai. CPNS sudah tidak bisa lagi beralasan atau mengelak di tempatkan di daerah yang ditetapkan. Dengan begitu jumlah pegawai yang ada saat ini tidak akan berat pada satu daerah saja. Jika sudah merata maka pertumbuhan dan perkembangan akan mudah dilakukan di setiap daerahnya.

Sistem ini juga sekaligus mengartikan bahwa penerimaan CPNS tahun depan masih akan dilakukan meskipun hanya beberapa formasi saja. Selain itu pemerintah juga rencananya akan merekrut sebanyak 250 ribu CPNS dari kalangan honorer dan umum.

BPK Ingin Rekrut Pegawai Secara Mandiri

cpnson.blogspot.com - Rekrutmen Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK di harapkan bisa di laksanakan secara mandiri oleh pihak lembaga. Di saat membutuhkan pegawai setiap tahunnya BPK bisa langsung melakukan rekrutmen, karena saat ini untuk penerimaan masih harus mengacu pada aturan pemerintah. Proses ini menjadi salah satu keinginan dari BPK dalam rekrutmen pegawai sebagaimana yang bisa dilakukan oleh lembaga negara lainnya seperti Bank Indonesia. Untuk melakukan penerimaan pegawai, BPK masih harus memberikan usulan formasi yang dibutuhkan kepada KemenPANRB dan menunggu berapa formasi yang disetujui.

Sedangkan setiap tahunnya BPK membutuhkan banyak auditor, bisa mencapai 500 auditor. Namun karena sistemnya masih mengacu kepada pemerintah jumlah tersebut tidak pernah bisa terpenuhi paling hanya setengah atau bahkan hanya 100 formasi saja. Padahal lembaga negara ini memiliki prinsip kemandirian yang tercantum dalam Undang-Undang BPK, seperti yang diungkapkan oleh Ketua BPK Harry Azhar Aziz, “Dulu saya ikut membuat Undang-Undang BPK, tapi sistem kepegawaian kami masih merujuk ke pemerintah, ini sudah bertentangan dengan prinsip kemandirian BPK sesuai dengan Undang-Undang itu.

Bank Indonesia sebagai lembaga negara independen yang memiliki sistem serta tata cara sendiri untuk melakukan rekrutmen pegawai, tak hanya itu sistem penggajian dan hal lain yang berhubungan dengan kepegawaian semuanya dilakukan secara mandiri. Menurut Harry seharusnya hal tersebut juga bisa diterapkan di Badan Pemeriksa Keuangan. Dirinya juga meminta kepada KemenPAN RB untuk melakukan pengkajian terhadap permintaan yang satu ini yaitu memisahkan penerimaan pegawai BPK dengan penerimaan pegawai lainnya.

Ditambah untuk tahun depan rencananya pemerintah akan melakukan moratorium, tapi bisa dipastikan bahwa penerimaan CPNS akan tetap berlangsung yang berarti bahwa moratorium tersebut tidak bersifat kaku. Beberapa formasi seperti tenaga pendidik dan tenaga kesehatan tetap akan dibuka tahun depan nanti.

Untuk penerimaan CPNS tahun ini pemerintah menyediakan formasi sebanyak 100 ribu dan terbagi untuk PNS dan PPPK. Untuk melakukan penerimaan pegawai, setiap instansi harus menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan dan jumlah belanja pegawai sehingga setiap instansi mendapatkan jumlah formasi yang berbeda-beda dan tidak semua usulan formasi di setujui.

Tahun Depan Gaji PNS Naik 6 Persen

cpnson.blogspot.com - Kenaikan gaji 6 persen untuk pegawai negeri sipil tetap akan diterapkan oleh pemerintahan Jokowi pada tahun anggaran 2015 mendatang. Anggaran untuk gaji pegawai tersebut telah tercantum dalam APBN tahun 2015, yang juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan kesejahteraan pegawai dan di sesuaikan dengan dara tingkat inflasi yang mengalami kenaikan. Pernyataan mengenai kenaikan gaji PNS di ungkapkan oleh Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, pemerintah akan tetap menaikkan gaji PNS tahun depan.

Kenaikan gaji adalah salah satu bentuk pemenuhan kesejahteraan pegawai, kenaikan inflasi menjadi salah satu penyebabnya. Karena Badan Pusat Statistik telah mengeluarkan data ekonomi mengenai inflasi tahunan pada bulan November yang mengalami kenaikan sebesar 6,2 persen. Kenaikan gaji PNS kali ini berdasarkan atas perubahan tingkat inflasi. “Ya tetap lah, itu kan menyesuaikan dengan biaya hidup, inflasi,” jelas Bambang.

Sedangkan penilaian dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi menyatakan bahwa kenaikan gaji harus di sesuaikan dengan kinerja yang dilakukan oleh pegawai. Jika berdasarkan kinerja pegawai yang tercantum dalam UU ASN maka kenaikan gaji PNS 6 persen tidak bisa terlaksana. Menurutnya bahwa kenaikan harus di tunjukkan dengan adanya optimalisasi kinerja dari pegawai. Jika kinerja naik maka gaji pun akan ikut naik, dan jika kinerja belum maksimal atau sesuai dengan target maka tidak akan ada kenaikan gaji.

Menanggapi hal ini, Bambang menjelaskan bawah kenaikan gaji PNS dibedakan atas dua kategori yaitu kategori pokok dan kategori tunjangan kinerja. Dan keduanya memiliki dua alasan kenaikan yaitu berdasarkan kinerja dan berdasarkan inflasi.

Namun untuk saat ini pemerintah tengah melakukan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja dari aparatur sipil negara. Beberapa kebijakan di terapkan untuk mencapai target tersebut, yang paling menonjol adalah pelaksanaan moratorium mulai tahun depan namun masih ada beberapa formasi yang akan tetap dibuka. Selain itu adanya wacana dari Kementerian KKP yang akan menaikkan gaji PNS sebesar 100 persen.

Kenaikan gaji PNS menjadi salah satu langkah terbaik untuk meminimalisir tingkat korupsi di lingkungan pegawai dan pejabat PNS. Sehingga tahun depan pemerintahan Jokowi tetap akan menaikkan gaji bagi PNS.

Penerimaan CPNS Sesuai Jadwal Panselnas

cpnson.blogspot.com - Penerimaan CPNS tahun depan disesuaikan dengan jumlah formasi yang dibuka oleh panselnas. Pemerintah rencananya akan membatasi penerimaan CPNS untuk meningkatkan kualitas pegawai yang telah memiliki jabatan di pemerintahan yaitu dengan memberlakukan moratorium mulai tahun depan dan diperkirakan sampai lima tahun mendatang. Saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia mencapai jumlah yang tinggi dan beban negara untuk belanja pegawai mencapai 81% dari APBN, maka diperlukan langkah efisiensi untuk mengatur jumlah pegawai serta belanja pegawai yang diperlukan.

Namun moratorium yang diterapkan tidak bersifat kaku yang berarti bahwa beberapa formasi tetap akan dibuka pada penerimaan nanti seperti tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang memang masih membutuhkan banyak pegawai. Pemerintah tidak bisa begitu saja memberhentikan penerimaan CPNS, namun begitu bukan berarti juga bahwa semua harus menjadi PNS. “Tidak semua harus menjadi PNS. Harus dipilih yang berkualitas dan berjiwa mengabdi,” jelas Yuddy Chrisnandi, MenPANRB. Karena sifatnya yang tidak kaku, jabatan fungsional yang bersifat langka juga rencananya akan tetap dibuka.

Penerimaan CPNS setiap tahunnya mengharuskan para peserta mendaftar secara resmi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh panselnas. Jika tidak ada jadwal penerimaan dari panselnas, maka kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan penerimaan CPNS tetap tidak bisa dilaksanakan. Dengan sejumlah tahapan seleksi akan muncul rasa bangga atas jerih payah untuk menjadi abdi negara.

Diluar ketetapan panitia seleksi nasional masyarakat harus bisa membedakan, bisa jadi penerimaan yang tidak sesuai dengan aturan merupakan salah satu bentuk modus penipuan. Seperti yang ditemukan pada penerimaan CPNS tahun ini yaitu penerimaan Jalur Kebijakan padahal telah diketahui bahwa penerimaan CPNS 2014 hanya terdiri dari dua jalur yaitu jalur umum dan jalur khusus.

Masalah efisiensi pegawai sangat berkaitan dengan keuangan negara, jika keuangan negara membaik dan memungkinkan untuk dilaksanakannnya penerimaan CPNS, pada tahun ke tiga mungkin saja moratorium diberhentikan. Kebijakan-kebijakan lain juga diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pegawai, seperti SE yang dikeluarkan oleh Menpan serta kerjasama dengan beberapa lembaga negara Badan Intelejen Negara (BIN), KPK dan BNN. Pemerintah gencar melaksanakan kebijakan guna memperbaiki sistem kepegawaian yang lebih baik sesuai dengan Nawa Cita Presiden RI.

Untuk penerimaan CPNS tahun anggaran 2014 masih dalam tahap seleksi yang terdiri dari TKD dan TKB (bagi instansi yang melaksanakan). Pengumuman kelulusan akan diumumkan secara berturut-turut atau tidak serentak karena masing-masing instansi melaksanakan tes sesuai jadwalnya sendiri. Peserta yang telah lulus TKD dan akan mengikuti seleksi TKB di instansi daerah direkomendasikan untuk mempelajari Paket LKIT TKB Pemda, sedangkan jika jenis tes TKB nya adalah wawancara bisa mempelajari Jebol Wawancara.

Pembatasan Rapat Di Luar Kantor Tidak Kaku

cpnson.blogspot.com - Aturan mengenai pembatasan rapat atau pertemuan ASN di luar kantor tidak bersifat kaku. Para pegawai atau pejabat masih bisa melaksanakan rapat di hotel jika memang memiliki alasan yang logis. Jika benar melaksanakannya maka harus ada alasan yang jelas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Yuddy Chrisnandi menjelaskan bahwa tidak semua pertemuan aparatur dilarang dilakukan di hotel.

Peraturan mengenai larangan rapat/pertemuan di luar kantor tercantum dalam Surat Edaran MenPANRB No 11 Thn 2014. Para pegawai aparatur masih bisa melaksanakan rapat menggunakan fasilitas kantor atau tempat di instansi lainnya yang masih bisa menampung jumlah peserta. Jika tidak ada fasilitas yang memadasi untuk jumlah peserta yang banyak maka bisa mengadakan pertemuan di hotel.

Salah satu contoh adalah seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang melakukan rapat di hotel dengan alasan tidak ada gedung yang bisa memuat peserta rapat sebanyak 350 orang. “Jika tidak ada gedung pemerintah yang bisa memuat jumlah peserta rapat, alternatifnya tentu di gedung milik swasta seperti hotel,” terang Yuddy.

Kegiatan dari Pemprov Sumbar menjadi salah satu pengecualian dari SE No 11 Tahun 2014 tersebut. Gubernur Pemprov Sumbar juga mengatakan bahwa dirinya pun tidak melanggar aturan tersebut, karena jelas alasannya, adapun gedung pemerintah yang menampung peserta dengan jumlah yang banyak hanya bisa mencapai 200 orang saja. Jadi lebih baik untuk melaksanakan di luar kantor, seperti hotel. Pertemuan yang dilakukan Pemprov Sumbar adalah Rapat Koordinasi Kepala Daerah Se-Sumatera Barat dan dilaksanakan di salah satu hotel di Padang.

Namun untuk tetap mematuhi prinsip efisiensi, Gubernur Sumbar mengurangi waktu pelaksanaan rapat, seharusnya pertemuan digelar selama dua hari dengan menginap namun dipercepat menjadi satu hari saja. Ini menjadi salah satu contoh bahwa penerapan SE Menpan tidak bersifat kaku, masih ada pengecualian untuk alasan yang logis dan jelas.

Secara umum mengenai pelaksanaan SE yang satu ini sudah banyak pegawai yang melaksanakannya dan pantas untuk diberikan apresiasi. Begitupun dengan walikota Bandung, Ridwan Kamil yang juga akan mengantisipasi pelaksanaan rapat agar tidak dilakukan di hotel adalah berencana meminjam gedung merdeka, sehingga tidak akan mengeluarkan uang sewa paling hanya untuk membayar kebersihan saja.

Selain SE No 11, Menpan juga mengeluarkan SE No 10 tentang efektivitas dan efisiensi kinerja, SE No 13 tentang gerakan hidup sederhana. Pada dasarnya semua SE yang di keluarkan oleh Menpan adalah untuk meningkatkan efisiensi di kalangan pegawai negeri sipil. Selain SE, moratorium adalah salah satu kebijakan untuk meningkatkan efisiensi pegawai yang rencananya akan dilaksanakan mulai tahun 2015 nanti.

Pantau ASN, Menpan Gandeng BIN

cpnson.blogspot.com - Untuk memantau perilaku dari Pegawai Negeri Sipil kali ini Menteri PANRB membuat kebijakan baru yaitu dengan menggandeng Badan Intelejen Negara. Setelah sebelumnya Menteri pada pemerintahan era Jokowi ini telah menggandeng Badan Narkotika Nasional untuk meminimalisir terjadinya kasus narkoba yang melibatkan aparatur sipil negara yaitu dengan diadakannya tes narkoba. Tidak hanya untuk pegawai yang telah memiliki jabatan pada pemerintahan juga terhadap CPNS yang direkrut pada penerimaan tahun ini.

Kebijakan-kebijakan baru terus dilancarkan semenjak kepemimpinan Yudy Chrisnandi, hal ini terutama untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pegawai dalam berkinerja. Para pegawai tentunya tidak perlu takut dengan adanya pengawasan Badan Intelejen Negara karena seperti yang telah diungkapkan, “Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kedisiplinan aparatur,” jelas Yuddy, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kedisiplinan yang diperlihatkan oleh aparatur menjadi cermin bahwa baiknya birokrasi dan pelayanan terhadap masyarakat yang maksimal. Jika pelayanan baik maka akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi negara yang ditargetkan bisa mencapai 7 persen ke atas, selain itu tingkat kemiskinan bisa berkurang sesuai dengan target dibawah dua digit. Semuanya bisa tercapai jika ada komitmen satu sama lain. Dalam wacana, beberapa kementerian juga akan mengupayakan bahwa tunjangan gaji atau remunerasi PNS bisa naik 100 persen.

Untuk melaksanakan kebijakan ini, Menpan RB akan segera menandatangai nota kesepahaman dengan BIN dan rencananya akan dilaksanakan pada pekan depan. BIN akan memberikan laporan mengenai disiplin pegawai setiap bulan, ditambah dengan adanya pemantauan yang dilakukan melalui media sosial.

Perlu diketahui bahwa sebelumnya juga Menteri PANRB telah mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara, seperti dengan adanya pembatasan pertemuan di luar kantor, gerakan hidup sederhana serta lainnya. Gerakan sederhana yang dimaksudkan salah satunya adalah dengan membatasi 400 undangan jika pejabat atau pegawai mengadakan acara pernikahan.

Kedisiplinan menjadi salah satu bagian yang terpenting yang juga dipantau oleh masyarakat secara langsung terutama dalam hal melayani. Semakin tingginya kepercayaan masyarakat dan tanggapan positif maka akan menjadi pandangan positif juga terhadap aparatur.

Satu hal yang paling menonjol dalam pemerintahan yang baru ini adalah dengan adanya kebijakan moratorium yang akan dilaksanakan mulai tahun depan dan berlangsung selama pemerintahan Presiden Jokowi (5 tahun ke depan).

Wacana Kenaikan Gaji PNS 100 Persen

cpnson.blogspot.com - Wacana mengenai kenaikan gaji PNS 100 persen diungkapkan oleh Menteri KKP, Susi Pudjiastuti. Dirinya menilai bahwa saat ini tunjangan remunerasi PNS yang hanya 50 persen masih terlalu rendah. Selain itu tujuan lain dari kenaikan remunerasi adalah supaya para pegawai bisa bekerja dengan semangat dan maksimal. Gaji dan remunerasi merupakan salah satu faktor pendukung dari kesejahteraan pegawai yang harus terpenuhi, diharapkan dengan naiknya gaji maka akan seimbang dengan naiknya pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk bisa mewujudkan harapannya tersebut, Menteri Susi telah berkoordinasi dengan dua menteri lainnya yaitu Ignasius Jonan Menteri Perhubungan dan Rachmat Gobel Menteri Perdagangan yang juga memiliki tujuan yang sama untuk menaikkan gaji PNS di lingkungan kementeriannya. Permintaan tersebut juga sempat disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, karena pada pemerintahan sekarang tugas dari PNS akan lebih diperberat sehingga jika kondisi kinerja Pegawai Negeri Sipil semakin tinggi harus dibarengi dengan kesejahteraan yang tinggi pula dan salah satunya adalah dengan menaikkan remunerasi 100 persen, jika tidak maka akan memperbesar kesempatan untuk terjadinya praktik korupsi. Dikutip dari Tribunnews

“Saya sudah berbicara dengan Pak Jonan dan Pak Gobel mau protes bersama-sama. Remunerasi gaji PNS naik dari 50 persen ke 100 persen,” jelas Susi Pudjiastuti.

Sebelumnya pada awal pemerintahannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri yang nyentrik ini telah menerapakan jam kerja baru di lingkungan KKP. Para pegawai tidak lagi masuk pukul 08.00 WIB namun dikurangi satu jam menjadi pukul 07.00. Dengan dipercepatnya realisasi kenaikan gaji ini maka akan semakin baik.

Kebijakan ini tidak akan dilakukan begitu saja, jika memag terealisasi maka harus ada komitmen diantara keduanya sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Disaat tunjangan gaji naik, maka para pegawai dan pejabat di KKP harus lebih transparan dalam berkinerja. Terutama untuk setiap inspektur jenderal yang bertugas sebagai auditor internal untuk memperlihatkan data dari hasil audit yang telah dilaksanakan. Dengan seperti ini maka akan meminimalisir terjadinya korupsi di kalangan pegawai atau pejabat.

Menurutnya transparansi merupakan salah satu langkah yang terbaik untuk meminimalisir korupsi di lingkungan pemerintahan. Wacana mengenai kenaikan gaji PNS diungkapkan pada saat memperingati hari antikorupsi yang berlangsung di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 05 Desember 2014.

Sebelum terealisasi kenaikan remunerasi 100 persen, pegawai harus bisa membuktikan terlebih dahulu kinerja dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Salah satu strategi yang bisa dilakukan supaya bisa menaikkan gaji PNS adalah dengan melihat keuangan negara, jika pengeluaran tinggi maka penambahan pekerja harus dikurangi karena jika tidak pengeluaran negara akan lebih besar. Seperti rencana bahwa tahun depan akan diberlakukan moratorium PNS dan akan berlangsung selama 5 tahun.

Hasil TKD CPNS Mulai Diumumkan

cpnson.blogspot.com - Hasil TKD CPNS instansi sudah mulai diumumkan, terhitung sampai hari ini tanggal 5 Desember 2014 terdapat 16 instansi yang telah mengumumkan. Pengumuman ini bukan kelulusan namun hasil dari tes TKD, yang berwenang untuk menetapkan kelulusan adalah masing-masing PPK di daerah. Jumlah 16 tersebut terdiri dari instansi pusat dan instansi daerah seperti Prov. Sumatera Barat, Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate, Kota Pangkal Pinang, Kota Kendari, Kota Binjai, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Sampang, Kabupaten Peluauan Sangihe, Kab. Kaur, Kab. Indramayu, Kab. Belitung Timur, Kab. Bangka Tengah, Kab. Gunung Mas, dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Pengumuman hasil tes yang tidak serentak sesuai dengan pelaksanaan tes yang tidak serentak pula, masing-masing memiliki jadwal tersendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik KemenPANRB, Herman Suryatman “Daftar TKD instansi yang telah diumumkan di web Menpan total 16 instansi.” Dari total instansi yang melaksanakan seleksi CPNS tahun ini masih banyak yang belum mengumumkan kelulusannya, bahkan masih ada yang sedang melaksanakan atau bahkan belum melaksanakan tes sama sekali.

Setelah dinyatakan lulus TKD, sebagian instansi mengadakan Tes Kompetensi Bidang yang ditujukan untuk menyeleksi pegawai yang memiliki kualifikasi khusus pada jabatan atau formasi yang akan diterapkan nantinya. Jenis serta tata cara tes TKB tergantung pada masing-masing instansi yang melaksanakan bisa dalam bentuk psikotes, tes wawancara atau lainnya.

Pengumuman hasil tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang dilakukan secara serentak, karena tahun 2014 mulai dari pendaftaran tidak dilakukan serentak yang berdampak pada jadwal tes dan pengumumannya. Instansi yang tidak melaksanakan TKB berarti hasil dari TKD bisa menjadi patokan kelulusan, namun kembali lagi pada instansi terkait. Dengan sistem ranking dalam kelulusannya, peserta yang menempati peringkat tertinggi tidak bisa dinyatakan lulus tes jika salah satu nilainya tidak memenuhi passing grade.

Seperti yang telah diketahui bahwa tahun ini pemerintah membuka penerimaan sebanyak 100 ribu lowongan yang terbagi atas 65 ribu untuk PNS dan 35 ribu untuk PPPK. Dan sesuai rencana pada tahun 2015 tidak akan ada penerimaan CPNS atau moratorium selama 5 tahun ke depan yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas para pegawai yang sudah menempati jabatan di masing-masing instansi. Beberapa peraturan baru juga diterapkan untuk meningkatkan efisiensi ini seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi.

Terlepas dari instansi yang telah mengumumkan hasil TKD, seleksi tahun ini masih tidak bisa terhindar dari kecurangan dan kejanggalan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti halnya masalah pungutan liar atau manipulasi data dan merugikan para peserta.

Tahun 2015 Saatnya Jadi CPNS

Anda yang gagal mengikuti seleksi cpns tahun 2014 ini jangan khawatir, karena tahun depan (red: 2015) pemerintah kembali akan membuka formasi cpns khususnya untuk jurusan pendidikan dan juga jurusan kesehatan seperti bidan.

Kesimpulan : masih ada waktu untuk memperbaiki kualitas dan kemampuan kita, gagal itu adalah sukses yang tertunda.

Semoga tahun depan lulus tes seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil... Aminnn1!!!

PNS Wanita Bisa Pilih Kantor Terdekat

cpnson.blogspot.com - PNS wanita di Jakarta bisa memilih tempat kerja atau kantor yang berdekatan dengan rumah, aturan ini telah disampaikan oleh Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Hal ini dilakukan untuk memberikan waktu yang lebih banyak bagi PNS wanita untuk mengurus anak dan keluarganya. Jika tempat kerja jauh maka hanya akan menghabiskan waktu di jalan dan waktu untuk mengurusi keluarga sangat sedikit. Rencananya peraturan ini akan mulai berlaku pada tahun 2015 mendatang.

“Jadi ibu-ibu boleh memilih mau bekerja di mana saja dekat dengan rumah. Tidak boleh ada alasan apa pun lagi. Atasan anda semua tidak mengizinkan mencari tempat paling dekat dengan rumah, nggak ada urusan,” jelas Ahok. Menindaklanjuti aturan ini, pemerintah akan menyiapkan jabatan fungsional yang bisa ditempati oleh PNS wanita yang tersebar di 267 kelurahan dan 44 kecamatan, serta kantor walikota di 5 wilayah yaitu kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jarak yang semakin dekat dengan tempat tinggal bisa membuat kualitas waktu yang baik untuk anak dan keluarga.

Selain dampak terhadap keluarga, juga berdampak terhadap lingkungan sekitar dimana setiap PNS wanita bisa lebih mengetahui dan mengawasi kondisi keadaan masyarakat, sektor mana yang perlu dibantu. Misalkan melaporkan bahwa di daerah terjadi kekurangan layanan kesehatan, sarana pendidikan yang kurang, serta fasilitas masyarakat lainnya. Terkait hal itu, I Made Karmayoga, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta menjelaskan bahwa saat ini tengah dipersiapkan juga lokasi kerja untuk PNS wanita sesuai dengan domisili masing-masing. Dan para pegawai bisa menempati jabatan sesuai dengan kualifikasi dan keahlian yang dimiliki, salah satunya adalah dengan memperbanyak jabatan fungsional di PTSP.

Sebagai contoh adalah jika awalnya di bawah kepala Unit Pengelola Taksi (UPT) Museum terdapat jabatan kepala seksi maka jabatan tersebut akan dihapuskan dan diganti dengan jabatan fungsional seperti ahli geologi, ahli barang antik, dan ahli sejarah. Bukan sembarang ahli yang ditempatkan pada jabatan tersebut, tetapi pegawai yang telah memiliki sertifikat. Aturannya adalah pemerintah akan terlebih dahulu mendata domisili dari masing-masing pegawai, kemudian jika sudah jelas maka akan dicocokkan dengan lokasi PTSP yang paling dekat.

Latar belakang dari kebijakan ini adalah karena banyaknya PNS wanita yang harus bulak balik kantor dengan jarak yang lumayan jauh, selain lebih banyak menghabiskan waktu di jalan juga otomatis mengurangi energy. Dengan bekerja di kantor yang dekat dengan rumah maka pegawai bisa lebih memiliki waktu yang banyak untuk keluarga dan menghemat onkos perjalanan dari rumah ke kantor. Wacana lain mengenai PNS wanita di Ibukota Jakarta adalah pemerintah akan mengurangi waktu kerja selama 2 jam.

Ranking Tertinggi Bukan Jaminan Lulus CPNS

Seleksi Tes CPNS tahun anggaran 2014 sudah hampir selesai, dan saat ini (3/12/14) tinggal menyisakan beberapa daerah saja yang belum melaksanakan tes. Sebagian diantaranya telah melaksanakan tes dan tinggal menunggu pengumuman.

Pelaksanaan tes tahun ini dianggap lebih baik daripada pelaksanaan tes cpns di tahun tahun sebelumnya, sistem CAT CPNS yang diluncurkan Badan Kepegawaian Negara mampu mengubah persepsi masyarakat tentang penerimaan CPNS yang bersih dan transparan.

Untuk bisa lulus tes cpns, setiap peserta tes diharuskan memenuhi standar kelulusan yang telah ditetapkan pemerintah dan tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 29 Tahun 2014 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS tahun 2014.

Peraturan diatas adalah merupakan peraturan yang mengatur tentang ambang batas kelulusan tes TKD CPNS dan bukan tes TKB CPNS. Khusus tes kompetensi bidang ditentukan oleh masing masing instansi bersangkutan. Beberapa hal yang diujikan dalam tes kompetensi bidang diantaranya adalah tes substantif dan wawancara.

Penilaian menggunakan sistem passing grade ini memungkinkan sebuah formasi CPNS bakal kosong dan tidak terisi jika tidak ada pelamar yang bisa melewati passing grade. Dan andaikan posisi cpns yang tersedia banyak tetapi hanya satu orang saja yang bisa melewati passing grade yang ditetapkan - maka hanya orang itulah yang dinyatakan lulus tes TKD CPNS. Dengan sistem passing grade cpns meski rangking tertinggi namun jika nilainya tak mencapai passing grade, akan tetap dinyatakan "tidak lulus".

Berikut Nilai Ambang Batas Passing Grade TKD CPNS 2014 berdasarkan Permen PANRB No 29 tahun 2014:

1. Tes Karakteristik Pribadi : 126  (nilai ini naik 21 point dari tahun sebelumnya yang hanya menetapkan nilai sebesar 105)
2. Tes Wawasan Kebangsaan : 70 (tahun sebelumnya 70)
3. Tes Intelegensi Umum : 75 (tahun sebelumnya sebelumnya 75)

Sidak Menteri PANRB Untuk Gerakan Hidup Sederhana

cpnson.blogspot.com - Inspeksi mendadak dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi untuk gerakan hidup sederhana. Selain itu juga sidak dilakukan untuk menindaklanjuti Surat Edaran yang telah keluar beberapa waktu lalu seperti SE Nomor 10/2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara, SE No 11/2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor serta yang terakhir tentang Gerakan Hidup Sederhana dalam SE 13/2014. Tujuan dari setiap surat edaran tersebut adalah supaya pegawai bisa mengoptimalkan kinerjanya dan meningkatkan efisiensi kerja, salah satu sidak yang dilakukan adalah di daerah Karimun dan Kota Batam.

Khususnya untuk di Karimun, MenPANRB meminta kepada setiap pegawai untuk melayani dengan maksimal apalagi Karimun adalah salah satu daerah yang sering dikunjungi oleh turis asing. Pelayanan yang ramah tidak hanya dilakukan pada saat diadakan sidak saja tetapi tetap harus berlanjut menjadi kebiasaan dari masing-masing pegawai yang sudah menjadi tugas utama. “Baik kecepatan, ketepatan, maupun senyum, harus dimiliki oleh setiap petugas pelayanan,” jelas Yuddy.

Berlanjut ke kota Batam, masih sama dengan agenda sebelumnya yaitu blusukan untuk tindak lanjut dari tiga Surat Edaran tersebut. Masing-masing mulai berlaku dari 1 Desember kemarin dan 1 Januari 2015 mendatang, jika tidak mematuhi aturan tersebut maka yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi. Gerakan hidup hemat juga ditandai dengan pembatasan tamu undangan pada acara pernikahan pejabat yang hanya 400 undangan saja, hal ini ditanggapi positif oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang akan menikahkan puteranya dan siap mematuhi aturan tersebut yang hanya mengundang tidak lebih dari 400 undangan, sekaligus mengajak semua pegawai untuk bisa mengikuti peraturan dari Surat Edaran tersebut.

Sedangkan untuk SE Nomor 11/2014, MenPAN RB menghimbau kepada instansi yang hendak mengadakan pertemuan untuk menggunakan fasilitas yang telah disediakan. Jika fasilitas di instansi tersebut tidak memadai bisa menggunakan tempat di instansi lainnya yang bisa digunakan.

Semua surat edaran tersebut tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pegawai, sesuai dengan amanat dari Presiden Jokowi. Pembatasan pertemuan di luar kantor bisa menghemat anggaran belanja pegawai. MenPAN RB mengetahui betul pengeluaran pemerintah untuk pertemuan di luar kantor yang menghabiskan anggaran yang lumayan, karena dulu Yuddy merupakan seorang pengusaha hotel di Jakarta dan daerah Jawa Barat.

Selain itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pegawai, tahun depan merupakan awal pelaksanaan moratorium CPNS. Rencananya moratorium akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan dengan beberapa jabatan pengecualian, tidak semua jabatan/formasi terkena moratorium seperti tenaga guru, medis dan jabatan fungsional yang bersifat langka.

Laporan dan Pengaduan Kejanggalan Seleksi CPNS

cpnson.blogspot.com - Laporan dan pengaduan kejanggalan seleksi CPNS tidak hanya ditemukan pada satu atau dua daerah saja. Setiap tahunnya selalu ada kejanggalan dalam penerimaan CPNS yang melibatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal untuk tahun ini pemerintah telah merubah sistem seleksi dengan lebih ketat dan transaparan, salah satunya adalah penggunaan sistem CAT yang bersifat akuntabel, obektif, transparan dan para peserta bisa langsung melihat hasil tes secara langsung setelah proses tes selesai sehingga hasil tidak bisa dipengaruhi atau diubah oleh pihak-pihak terkait.

Namun meskipun telah menggunakan sistem yang lebih ketat tetap saja selalu ada kejanggalan dari setiap pelaksanaan CPNS. Salah satunya adalah pungutan liar atau percaloan dengan iming-iming bisa meloloskan peserta yang banyak terjadi di daerah. Masyarakat atau peserta yang merasa dirugikan oleh oknum-oknum tersebut bisa langsung melapor kepada http://www.bpkp.go.id/pengaduancpns.bpkp. Kejanggalan dari hasil laporan masyarakat tentunya akan di tindaklanjuti agar tidak terus merebak dan terus terjadi.

Contoh kasus yang terjadi adalah pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di Kendari yang mengharuskan setiap peserta menyerahkan sejumlah uang kepada pihak terkait agar bisa lulus pada penerimaan CPNS 2014.

Masyarakat harus lebih waspada dan hati-hati serta membuka mata karena penerimaan CPNS setiap tahunnya adalah gratis tidak memerlukan biaya. Yang perlu dipenuhi hanyalah kelengkapan persyaratan serta persiapan pengetahuan dan kemampuan dari masing-masing peserta. Karena penerimaan CPNS murni hasil dari kemampuan peserta, jika masyarakat masih percaya terhadap pungutan liar dan janji-janji dari oknum yang akan meluluskan berarti peserta tersebut tidak percaya diri terhadap kemampuannya sendiri.

Selain dari pungutan liar, kejanggalan yang terjadi pada penerimaan CPNS adalah masalah pengumuman kelulusan. Masing-masing instansi memiliki kewenangan untuk mengumumkan hasil kelulusan peserta, namun panselnas dan pemerintah pusat tetap mengawasi pengumuman tersebut, jika memang terjadi kecurangan pada pengumuman hasil tes tersebut maka hasilnya akan dicabut, karena panselnas memiliki rekapan asli dari hasil tes.

Penggunaan sistem CAT, pendaftaran secara online adalah cara untuk mempermudah sekaligus memperkecil terjadinya kecurangan. Namun nyatanya selalu ada celah untuk oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan aksinya. Disaat menemukan kejanggalan pada penerimaan CPNS masyarakat bisa langsung melapor seperti yang telah disebutkan sebelumnya, selain itu jika memang terjadi sertakan juga bukti dalam laporan tersebut.

Modus terbaru dari penipuan penerimaan CPNS adalah dengan menerbitkan surat yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Isi dari surat tersebut adalah Jalur Kebijakan Penerimaan CPNS Daerah 2014, padahal seperti yang telah diketahui bahwa penerimaan CPNS hanya terdiri dari dua jalur saja yaitu jalur umum dan jalur khusus. Oleh karena itu masyarakat agar tetap hati-hati dan waspada, disaat menemukan kejanggalan maka laporkan kepada pihak yang berwajib.