Tanpa CAT, Pemda takkan dapat Formasi

Penerimaan CPNS 2014 ini memang benar benar menekankan reformasi birokrasi, yang salah satunya adalah dalam hal penerimaan seleksi ujian CPNS. Jika pada tahun kemarin masih ada Lembaga Pemerintahan atau Instansi yang menggunakan sistem LJK, rupanya tahun 2014 ini sistem tersebut sudah tidak akan berlaku lagi.

Eko Prasojo, Wakil Menteri PAN-RB menegaskan dikantornya (2/5/2014) bahwa "Sistem yang lebih ketat juga diberlakukan pada kementerian atau lembaga (K/L) dan pemda yang tak menggunakan sistem CAT, tak akan diberi formasi"

Penerimaan CPNS menggunakan sistem CAT rencananya digelar mulai bulan Juni 2014 ini akan dilakukan secara bertahap agar proses seleksi berjalan bersih sesuai harapan dan berjalan lebih objektif.

Ujian CPNS dalam sistem CAT ini adalah mencakup tes tahap pertama seleksi dimana isinya mencakup Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensi Umum dan Tes Kepribadian. Jika anda ingin mengetahui gambaran dan bentuk soalnya silakan request CAT CPNS 2014 dari cpnson.blogspot.com karena kami berikan secara gratis.

Anemo masyarakat Indonesia dalam penerimaan CPNS setiap tahunnya memang terbilang cukup tinggi, apalagi setelah UU ASN ditandatangani Presiden awal 2014 lalu. Menjadi Aparatur Sipil Negara adalah menjadi kebanggaan dan tidak hanya itu, setiap penghasilan, tunjangan dan uang pensiun sudah bisa bersaing dengan pegawai BUMN ataupun swasta.

Saat ini pemerintah sedang mencoba mengikis citra negatif tentang penyelenggaraan penerimaan cpns yang selalu saja ada tindak kecurangan, dimana jika berkaca dari pengalaman sebelum-sebelumnya, hal tersebut adalah dilakukan oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka biasanya mengimingi dengan cara menjanjikan kursi lulus CPNS dengan meminta sejumlah uang yang dipersyaratkan, jika diantara anda mengetahui ada kejadian janggal seperti ini silakan anda lakukan pelaporan dan pengaduan ke Sistem Online Layanan Pengaduan Seleksi CPNS Nasional.

Sistem Pengaduan tersebut dikelola oleh BPKP bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara, Ombudsman Republik Indonesia, dan Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 216 Tahun 2013. Dan untuk mengadukan kejadian janggal tentang penerimaan CPNS silakan laporkan di http://www.bpkp.go.id/pengaduancpns.bpkp

Pelaksanaan CAT CPNS yang diterapkan sedikit banyak diharapkan akan mengurangi kecurangan dalam rekrutmen CPNS tahun ini. selain itu penerapan passing grade CPNS diharapkan akan bisa menjaring Aparatur Sipil Negara yang lebih berkompeten dan berkualitas.

Soal Ujian Seleksi CPNS 2014

Soal Ujian CPNS tahun 2014 adalah terdiri dari 2 jenis soal ujian yaitu Ujian Tes Kompetensi Dasar dan Ujian Tes Kompetensi Bidang.

Ujian Tes Kompetensi dasar meliputi Ujian Tes Wawasan Kebangsaan, Ujian Tes Intelegensia Umum dan Tes Kepribadian.

Sedangkan Untuk Tes Kompetensi Bidang adalah meliputi soal soal khusus bidang kementerian yang dilamar. Waktu pelaksanaan ujian TKB dilaksanakan setelah ujian Tes Kompetensi Dasar, maksudnya adalah Ujian ini hanya diberikan kepada seluruh peserta tes yang lulus meraih passing grade TKD. Untuk ujian cpns tes kompetensi bidang, soal disediakan oleh masing masing kementerian atau lembaga dan instansi pemerintahan terkait, tidak seperti tes kompetensi dasar yang pelaksanaan dan penyediaan soalnya disediakan oleh tim panselnas, pengamanan soal oleh Lemsaneg dengan metode enkripsi dekripsi master soal CPNS dan Server CAT CPNS oleh BKN.

Berikut adalah contoh contoh dari Ujian Tes Kompetensi Bidang

TKB CPNS PEMDA/PEMKOT/PEMPROV
Khusus soal Tes Kompetensi Bidang Pemerintah Daerah akan disatukan pelaksanaannya dengan TKD CPNS. Ujian TKB Pemda ini memiliki soal yang sangat spesial, karena isi soalnya akan berkaitan dengan pemerintahan daerah dan otonomi daerah. berikut adalah contoh dari soal Tes Kompetensi Bidang Pemda
Tes Kompetensi Bidang Pemerintah Daerah

TKB CPNS FORMASI KHUSUS
Tes Kompetensi Bidang Keguruan
Tes Kompetensi Bidang Kedokteran
Tes Kompetensi Bidang Keperawatan
Tes Kompetensi Bidang Kebidanan

TKB CPNS KEMENTERIAN 2014
Tes Kompetensi Bidang Kementerian Keuangan
Tes Kompetensi Bidang Badan Pemeriksa Keuangan/BPKP
Tes Kompetensi Bidang Kehutanan
Tes Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan
Tes Kompetensi Bidang Hukum
Tes Kompetensi Bidang Kementerian Agama
Tes TKB Kementerian Kesehatan
Tes TKB Kementerian PU

Selain pelaksanaan TKB biasa dilakukan terpisah setelah TKD, adakalanya tes kompetensi bidang CPNS dilakukan secara bersamaan bersama TKD. Pelaksanaan ujian TKB CPNS adalah tergantung kementerian yang melaksanakan ujian.

13 Honorer K2 Bodong

13 Honorer K2 Bodong ditemukan di pemerintahan Kota (Pemko) Medan. Untuk kota Medan ditemukan sebanyak 13 tenaga honorer K2 yang di duga kuat telah menggunakan data bodong. Dimana dari ke 13 tenaga honorer K2 tersebut yang menggunakan data bodong adalah, ada 9 orang yang berasal dari Dinas Pendidikan (Disdik) dan 4 orang yang lainnya dari Dinas Pertamanan. Namun hampir di setiap daerah di Indonesia ditemukan sejumlah tenaga honorer k2 yang telah lulus dalam pengadaan seleksi CPNS, tapi ternyata setelah di periksa mereka menggunakan data yang bodong atau data yang palsu.

Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Lahum, mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mencoret tenaga honorer K2 walaupun telah terbukti mereka menggunakan data bodong. Karena pihak dari BKD tidak mempunyai kewenangan untuk mencoret data honorer K2 yang menggunakan data bodong, walaupun mereka telah lulus dari seleksi CPNS. Karena yang paling berhak dalam urusan ini adalah Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memberikan alasan tersebut, karena pihak yang berhak melakukan pencoretan terhadap honorer K2 bodong adalah Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Karena instansi tersebutlah yang mengurusi semuanya. Di mulai dari peluncuran peserta ujian Kategori 2 (K2), kemudian mengumumkan peserta ujian yang telah lulus, serta mengurusi semua pelaksanaan dalam seleksi CPNS. Itu semua adalah kewenangan BKN.

Makanya pihak BKD tidak berani mencoret Honorer K2, walaupun sudah terbukti menggunakan data bodong. Karena ada yang lebih berhak lagi, yakni BKN. Kepala BKD Lahum mengimbau kepada seluruh tenaga honorer K2 yang tidak lulus agar bersikap hati-hati dan jangan mudah percaya kepada oknum-oknum yang menjanjikan untuk dapat menggantikan honorer K2 yang terbukti menggunakan data bodong.

Dengan ketahuan adanya honorer k2 yang terbukti menggunakan data bodong / data palsu, menyebabkan akan banyaknya oknum-oknum yang berkeliaran mencari mangsa. Karena menurut oknum, ini adalah kesempatan terbaik buat mereka. Kita harus berkaca dari kejadian-kejadian yang telah lewat, banyak sekali honorer yang tertipu oleh berbagai macam modus penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Jangan juga percaya apabila ada oknum pejabat atau PNS di Pemerintahan Kota Medan, yang menjanjikan akan dapat mengurus dan menyisipkan daftar nama-nama honorer K2 yang tidak lulus untuk menggantikan nama peserta yang telah lulus dan yang di coret karena ketahuan menggunakan data bodong. Oknum-oknum beginilah yang harus diberantas.

Lahum juga mengungkapkan bahwa untuk sekarang ini, tim verifikasi dari Inspektorat sedang bekerja melakukan verifikasi yang lebih mendalam kepada honorer kategori 2 (K2) yang di duga kuat telah menggunakan data bodong. Dan Lahum juga mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu secara pasti kapan pemeriksaan itu akan selesai, yang terpenting sebelum bulan Mei berakhir hasil verifikasi sudah bisa diserahkan kepada BKN.(ASN CPNS / TN)

DOWNLOAD Soal Latihan CPNS Indonesia 2014 GRATIS

Menjelang pengumuman pendaftaran CPNS 2014 tidak ada salahnya kalau kita DOWNLOAD soal CPNS ini secara GRATIS sebagai latihan dan juga uji coba kemampuan kita.

Sebagai catatan, soal ini hanya berlaku untuk andayang memang ingin mencoba CPNS tahun 2014 ini JIKA TIDAK lebih baik tidak usa

Ok tanpa banyak basa-basi langsung saja silahkan DOWNLOAD soal LATIHAN CPNS 2014 di alamat link dibawah ini.

1. SOAL CPNS INDONESIA 1

2. SOAL CPNS INDONESIA 2

3. SOAL CPNS INDONESIA 3

4. SOAL CPNS INDONESIA 4

Nb.
1. Kalau link DOWNLOAD rusak atau tidak bisa di PERGUNAKAN tolong beritahu kami.
2. Sebaiknya mendownload menggunakan komputer atau laptop karena kapasitasnya cukup besar.
Semoga bermanfaat, apabila ada kesalahan dalam tutur bahasa, kami mohon maaf.

Persembahan Oleh
CPNS ONLINE INDONESIA

Pemkab Sudah Dapat Salurkan Tunjangan Profesi Guru Kepada Para Guru

Pemerintah Kabupaten dan pemerintah kota di seluruh Indonesia sudah bisa menyalurkan Tunjangan Profesi Guru Kepada Para Guru PNS yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) pencairan tunjangan profesi guru (TPG). Penyaluran dana tunjangan kepada para guru tersebut diperkuat juga dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai payung hukum dari kabupaten/kota untuk mencairkan TPG,

Dana Tunjangan Profesi Guru, saat ini sebenarnya sudah berada di tangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota dan bukan lagi berada di tangan pemerintah pusat, atau dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan - sehingga dengan informasi ini, para guru bisa meluruskan segala informasi yang simpang siur terjadi di lapangan.

Surat Kepurusan pencairan Tunjangan Profesi Guru (SK PTG) ini adalah meliputi Surat keputusan pencairan dana untuk guru jenjang PAUD (TK), pendidikan dasar (SD, SMP, SLB), dan pendidikan menengah (SMA dan SMK) atau jumlah keseluruhan adalah sekitar 1.064.105 guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari keseluruhan 1.247.537 guru PNS. Nilai ini jika dikalkulasi adalah sekitar 85,30 persen.

Sebagai gambaran dari rekapitulasi pembayaran tunjangan, berikut adalah data data yang diambil dari Direktorat P2TK DIKMEN KEMDIKBUD RI.

Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD
Tahun Anggaran 2013

NO.	NAMA PROVINSI (Kode)	JGP	REALISASI PEMBAYARAN (Persentase)
1. BALI (22) 77,962 256,883,296,060 (34.38 %) 2. BANTEN (28) 35,132 105,650,426,060 (45.18 %) 3. BENGKULU (26) 36,686 119,607,193,940 (59.92 %) 4. DI YOGYAKARTA (04) 44,163 158,416,388,800 (43.20 %) 5. GORONTALO (30) 5,632 17,722,311,900 (41.09 %) 6. JAMBI (10) 37,023 93,740,828,910 (30.17 %) 7. JAWA BARAT (02) 312,602 1,024,858,099,167 (50.72 %) 8. JAWA TENGAH (03) 371,273 1,202,583,591,363 (36.42 %) 9. JAWA TIMUR (05) 161,693 524,635,797,294 (31.81 %) 10. KALIMANTAN BARAT (13) 27,016 92,365,298,500 (38.12 %) 11. KALIMANTAN SELATAN (15) 79,429 255,689,862,500 (53.68 %) 12. KALIMANTAN TENGAH (14) 28,408 92,931,791,850 (28.49 %) 13. KALIMANTAN TIMUR (16) 69,663 58,572,800,800 (16.34 %) 14. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (29) 16,061 49,067,020,700 (54.82 %) 15. KEPULAUAN RIAU (31) 7,730 24,126,754,100 (26.38 %) 16. LAMPUNG (12) 159,412 1,063,998,966,988 (76.17 %) 17. MALUKU (21) 32,477 105,112,013,070 (40.85 %) 18. MALUKU UTARA (27) 5,778 17,515,088,602 (18.83 %) 19. NANGROE ACEH DARUSSALAM (06) 89,172 289,426,084,720 (47.55 %) 20. NUSA TENGGARA BARAT (23) 87,008 276,929,126,856 (47.45 %) 21. NUSA TENGGARA TIMUR (24) 35,916 109,783,867,832 (24.59 %) 22. PAPUA (25) 1,122 3,186,076,780 (20.44 %) 23. PAPUA BARAT (32) 6,322 18,983,704,799 (84.88 %) 24. RIAU (09) 84,813 270,803,495,783 (34.54 %) 25. SULAWESI BARAT (33) 1,116 3,187,026,000 (15.90 %) 26. SULAWESI SELATAN (19) 108,830 349,079,653,338 (31.46 %) 27. SULAWESI TENGAH (18) 51,103 166,122,775,918 (42.01 %) 28. SULAWESI TENGGARA (20) 9,772 29,734,328,701 (14.20 %) 29. SULAWESI UTARA (17) 13,068 41,615,207,900 (39.94 %) 30. SUMATERA BARAT (08) 137,456 446,100,874,857 (40.69 %) 31. SUMATERA SELATAN (11) 129,092 391,424,899,341 (58.86 %) 32. SUMATERA UTARA (07) 97,838 343,487,678,720 (40.06 %)
JUMLAH		2,360,768	8,003,342,332,149 (41.85 %)

Semoga dengan payung hukum diatas dan juga dikeluarkjannya SK untuk para Guru, pemda dan pemkot bisa segera menyalurkan dana pencairan kepada para guru di seluruh Indonesia.

Khusus bagi anda kalangan Guru Honorer, Guru Bantu, Guru PPPK dan atau Kalangan Umum yang berminat menjadi Guru PNS, silakan anda lihat contoh soal Ujian Tes Kompetensi Keguruan 2014 yang akan keluar tahun ini di http://www.paketlkit.com/2013/01/soal-cpns-tkb-keguruan.html

Majulah Guruku...Majulah Bangsaku...Kaulah Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Sebenarnya...!!!

SKPD dan PTSP Belum Di Terapkan Perizinan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) belum menetapkan prosedur dalam penetapan baik dari segi waktu serta anggaran pelayanan perizinan maupun non perizinan sehingga dampaknya membuat bingung kalangan masyarakat. Oleh karena itu banyak masyarakat yang menggunakan jasa notaris untuk mengurus berbagai perizinan, dengan demikian banyak notaris yang menjadi perantara sehingga masyarakat menganggap pengurusan perizinan panjang dan mahal.

Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan untuk mencari solusi kebingungan kalangan masyarakat, SKPD dan PTSP harus disusun secepatnya untuk menetapkan standar pelayanan yang sesuai Peraturan Menteri PANRB No.36/2012. Beliau juga menambahkan bahwa SKPD dan PTSP masih banyak yang belum melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat. Akan tetapi menurut Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2004, survey harus dilakukan minimal enam bulan sekali. Hal ini untuk mewujudkan transparasi yang di rekomendasikan untuk menyediakan unit pelayanan pengaduan dari masyarakat.

Suatu hal yang di butuhkan yakni peranan masyarakat dan media masa untuk memantau pelaksanaan perizinan ini, sehingga bisa diketahui SKPD dan PTSP yang telah melaksanakan perizinannya. Langkah lain yang harus di perhatikan yaitu SKPD dan PTSP dalam penyederhanaan prosedur perizinan elektronik dengan maksimal yang telah di perkuat oleh kebijakan yang resmi. Hal ini bertujaun untuk mempersingkat proses dan prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang memerlukan perizinan, hal ini dapat juga menghindari dari terjadinya percaloan dan menutup peluang terjadinya Korupsi Kolusi dan nepotisme (KKN).


Kegiatan yang dilaksanakan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan suatu perizinan yang didasarkan sesuai kebijakan dari suatu lembaga maupun masing-masing Instansi yan mempunyai kebijakan dalam perizinan ataupun non perizinan yang akan di proses rencananya sesuai tahap perizinan sampai munculnya dokumen yang telah dilakukan dalam suatu tempat. Oleh karena itu masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah maupun masing-masing instansi yang mempunyai kewajiban mengayomi setiap masyarakat yang memerlukan, khususnya dalam hal perizinan.

Setelah itu penyelenggaraan pemerintah daerah juga harus dibantu oleh Gubernur dan Wakil Gubernur di setiap masing-masing daerah yang bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang meliputi sekertariat daerahnya. Dengan sebab itu banyak orang-orang yang ingin menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi mereka ketika sudah berada dalam posisi jabatan yang tinggi mereka lupa akan kewajibannya. Semoga pada seleksi bulan depan nanti lebih banyak lagi menciptakan serta melahirkan CPNS yang berkualitas yang dapat mengangkat martabat bangsa Indonesia ini, khususnya dalam dunia pemerintahan yang lebih baik dan patut di contoh oleh orang-orang yang berada di sekitarnya yakni kalangan masyarakat.

Rekrutmen CPNS Menggunakan CAT

Rekrutmen CPNS tahun 2014 menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), dan ini merupakan kewajiban seluruh instansi. Pemerintah daerah yang tidak menggunakan sistem computer assisted test (CAT) dalam rekrutmen CPNS akan mendapatkan peringatan dari pemerintah pusat. Karena bagi yang tetap ngotot menggunakan sistem Lembar Jawaban Komputer (LJK), maka daerah tersebut tidak akan diberi formasi CPNS.

Bagi instansi yang akan mengadakan rekrutmen CPNS, sudah bisa mengajukan usulannya lewat system elektronik formasi yang tersedia di website KemenPAN-RB, juga nanti formasinya akan diumumkan di website. Jadi bagi yang berada di daerah dan di luar daerah, tidak usah datang ke Jakarta lagi sambil membawa usulan formasi. Cukup saja memakai e-formasi saja untuk menghemat waktu dan biaya.

Jadi dengan begitu kita tidak usah repot-repot datang ke Jakarta karena semua fasilita sudah tersedia, mau melihat berbagai macam formasi tinggal melihat di website. Karena sekarang zamannya sudah serba modern dan canggih, semua perlengkapan jarang yang menggunakan tradisional. Untuk recrutmen CPNS saja menggunakan sistim CAT (computer assisted test).

Karena menggunakan system CAT ini banyak sekali keuntungannya. Salah satu diantaranya adalah lebih efektif, lebih murah, kebocoran data dapat dikurangi dan juga kita bisa melihat langsung hasil tesnya. Makanya sekarang ini pemerintah menyuruh seluruh instansi menggunakan sistem CAT ini, hal ini dianjurkan untuk membantu mengurangi kecurangan-kecurangan yang sering terjadi.

Karena apabila menggunakan sistem CAT ini semua masalah-masalah yang biasa sering terjadi terutama di dalam perekrutan CPNS, juga penerimaan CPNS, kemungkinan akan terjadi kecurangannya akan sedikit. Berbeda dengan menggunakan sistem LJK hasilnya masih belum akurat dan tingkat kecurangannya pun masih tinggi.

Mengenai kawasan timur atau daerah-daerah yang masih memiliki segala keterbatasan terutama dalam infrastruktur, menurut guru besar Universitas Indonesia ini, tidak akan ada pengecualian. Apapun alasannya. Sebab pemda bisa menggunakan fasilitas di sekolah-sekolah yang ada komputernya. Ada sekitar 400-an titik yang bisa dipakai untuk tes CPNS lewat sistim CAT. Jadi kabupaten / kota tidak perlu lagi menggunakan sistim LJK.

Rekrutmen CPNS menggunakan CAT hasilnya akan lebih akurat, dan juga akan menghasilkan CPNS yang berkualitas. Karena itu hasilnya murni tanpa dibantu oleh siapapun karena yang bekerja adalah computer itu sendiri. Berbeda dengan menggunakan LKJ, angka kecurangannya masih tinggi.

Dengan begitu sistem CAT juga sangat membantu kita semuanya, selain pemakaiannya simple juga tidak menggunakan biaya yang mahal. Jadi dengan adanya system CAT sangat menguntungkan bagi kita. Diharapkan setiap pelamar yang akan mengikuti tes pun memberikan respon yang positif yaitu dengan tidak menambah lagi deretan masalah atau kecurangan yang sering terjadi. (ASN CPNS/TN)

Berkompetensi Menciptakan Birokrasi Bersih

Berkompetensi menciptakan birokrasi yang bersih merupakan salah satu permintaan yang di minta oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi lebih jelasnya yakni Azwar Abu Bakar. Permintaan tersebut berlaku dan di arahkan kepada setiap pemerintahan daerah yang harus menjadi motor penggerak utama atau orang yang berperan dalam menciptakan birokrasi yang bersih.

Menjadi motor penggerak reformasi birokrasi bukan satu-satunya jalan terakhir bagi setiap masing-masing pemerintah daerah dalam menciptakan peranan terbebas dari KKN. Semua Pegawai Negeri Sipil harus mempunyai rasa berkompetensi untuk mewujudkan nila-nilai yang akurat, serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan kinerjanya.

Setelah ada penambahan, Pemerintah Daerah juga memiliki dasar komitmen yang kuat dan sudah memenuhi beberapa persyaratan seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Menpan-RB No.30 Tahun 2012 tentang pedoman pengusulan, serta penetapan dan pembinaan Reformasi Birokrasi. Setiap pemerintah daerah akan diberikan kesempatan mengajukan dokumen usulan kepada Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).


Sudah banyak daerah yang telah melakukan inovasi baru yang mengarah kepada pelayanan publik, akan tetapi nyatanya tidak termasuk kedalam koridor motor penggerak reformasi birokrasi. Diantaranya seperti Kabupaten Sragen, Kota Surakarta, Kota Sukabumi, dan Kota Gorontalo. Dilihat dari kasat mata daerah yang telah disebutkan tadi telah membuktikan dirinya dengan dalih memberikan pelayanan dan manfaat yang terbaik kepada setiap masyarakatnya yang berada di masing-masin Kabupaten atau kota tersebut. Seperti Sragen dikenal dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat dengan istilah (PTSP). Dan Kota Surakarta yang dikenal dengan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL), serta kota Sukabumi yang dikenal dengan akuntibilitas kinerjanya yang selalu menjadi yang terbaik.

Sementara Kota Gorontalo dikenal dengan sistem yang menerapkan jaringan pemerintahan yang terbaik. Selain nama-nama kota yang telah disebut masih banyak kabupaten maupun kota yang selama ini ikut serta dalam kompetensi reformasi birokrasi yang menghasilkan praktik atau bukti yang terbaik dalam menjalankan kinerja pemerintahanya. Reformasi birokrasi merupakan cara yang terbaik dalam menjalankan suatu visi dan misi pemerintahan serta terbentuk lembaga-lembaga yang dirancang untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada setiap masyarakat.

Akan tetapi seiring dengan perubahan yang marak terjadi sebagai dampak dari jaman era globalisasi, beberapa prinsip yang menjadi dasar pelayanan terhadap masyarakat menjadi berubah, akibatnyaa definisi mengenai penataan pemerintahan yang baik beserta sistem adminstrasinya yang sudah layak juga sudah mengalami perubahan yang lebih berbeda. Sistem yang selama ini dijalankan oleh setiap pemerintah bukan berarti tidak memiliki hasil yang positif dalam peranan terhadap masyarakat. Secara ilmiah metode ini berguna untuk menjadi sebuah oragnisasi yang baik, terutama dalam memberikan pelayanan kepada setiap masyarakat setempat.