SK CPNS dan NIP jadi Syarat Mutlak PNS Mulai Bekerja

SK CPNS adalah merupakan Surat ketetapan yang menetapkan seorang honorer yang telah lulus diangkat CPNS bisa mulai bekerja di suatu instansi pemerintahan. Surat ini akan dikeluarkan oleh Pemda/Lembaga non Kementerian/Kementerian masing-masing setelah instansi yang bersangkutan mendapatkan ketetapan NIP dari Badan Kepegawaian Negara.

SK CPNS bisa diartikan sebagai bukti resmi pengakuan bahwa Pemda/Lembaga non Kementerian/Kementerian mengangkat honorernya menjadi seorang pegawai negeri sipil. Melalui SK yang diberikan kepada masing masing honorer yang dinyatakan lulus, maka dapat diketahui juga kapan yang bersangkutan bisa mulai bekerja sebagai seorang aparatur sipil negara.

NIP sendiri adalah merupakan singkatan dari Nomor Identitas PNS, atau ada juga yang menyatakan bahwa NIP adalah Nomor Induk Pegawai. NIP adalah merupakan Nomor Induk yang diberikan kepada seorang PNS sebagai identitas yang di dalamnmya memuat tahun, bulan dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, juga didalamnya memuat data jenis kelamin dan nomor urut.

Penentuan NIP dan Jumlah Digit No dalam NIP

NIP seorang PNS terdiri dari 8 digit, dengan urutan sebagai berikut

• 8 Digit pertama: angka pengenal yang menunjukan tahun, bulan dan tanggal lahir
• 6 digit berikutnya: menunjukan angka pengenal yang menunjukan tahun dan bulan pengangkatan pertama
• 1 digit berikutnya: angka pengenal yang menunjukan jenis kelamin
• 3 digit terakhir: angka pengenal yang menunjukan nomor urut

agar tidak dibingungkan dengan urutan nomor diatas, berikut kami berikan contoh dari penentuan NIP seorang PNS:
PNS bernamaSunaryo, lahir pada 1 Agustus 1966, diangkat CPNS pada Maret 1988, jenis kelamin Pria
Dengan demikian NIP Saudara Sunaryo adalah: 19660801.198803.1.001

Fenomena NIP dan SK CPNS

NIP seorang ASN / PNS akan ditetapkan oleh Kepala BKN dan untuk SK CPNS akan ditetapkan oleh Pemda/Lembaga non Kementerian/Kementerian masing-masing setelah ada penetapan NIP dari BKN. Lama tidaknya SK CPNS dikeluarkan adalah menjadi urusan internal dari daerah dan Lembaga Negara / Kementerian yang bersangkutan dan bukan lagi menjadi tanggung jawab BKN. Untuk waktu penatapan SK adalah bukan menjadi ranah dari Badan Kepegawaian Negara.

Fungsi dan Masa Berlaku NIP

NIP seorang PNS bisa berfungsi sebagai nomor identitas dalam berbagai hal, diantaranya adalah: pembinaan karir, pelayanan gaji, pelayanan pensiun, pelayanan asuransi sosial, pelayanan tabungan, pengelolaan administrasi kepegawaian, dan berbagai pelayanan lain yang bermanfaat bagi seorang abdi negara.

NIP akan berlaku selama yang bersangkutan menjadi seorang PNS, Pensiunan PNS atau Janda/dudanya.
NIP juga berlaku bagi keluarga yang menjadi tanggungan dan penerima pensiun serta orang tua penerima pensiun yang meninggal.

Update Penetapan NIP

Berdasarkan informasi resmi dari Badan kepegawaian Negara di @BKN_RI, Untuk Update dari penetapan NIP dari BKN bisa dilihat di bawah ini

CPNS Jalur Umum 2013
https://www.dropbox.com/s/0zu9ifarazk5r3x/NIP%202014-06-30.xls

Honorer K2 TA 2013
https://www.dropbox.com/s/mdufiyf38sajju0/NIP%202014-06-30%202013.xls

Honorer K2 TA 2014
https://www.dropbox.com/s/u5857hzw9r80kwb/NIP%202014-06-30%202014.xls

Sistem Informasi ASN dalam UU ASN

Sistem Informasi yang menyangkut tentang Aparatur Sipil Negara harus dilakukan dan informasikan secara terperinci dengan batasan yang jelas. Informasi ASN ini menjadi tinjauan pemerintah untuk mengetahui secara jelas mengenai pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada di pemerintahan, baik pusat ataupun daerah. Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara bahwa sistem Informasi ASN merupakan rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.

Peraturan mengenai ASN telah secara rinci dan jelas ditentukan dalam UU ASN No 5 Tahun 2014 yang telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 15 Januari 2014. Dengan berlakunya UU ASN ini, secara otomatis merubah ketentuan yang telah diberlakukan pada perundangan sebelumnya. Sekaligus memberikan batasan serta peraturan yang jelas untuk memperbaiki reformasi birokrasi di Indonesia khususnya untuk pegawai Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari PNS dan PPPK. Sistem Informasi ASN menjadi salah satu ketentuan yang diundangkan dalam UU ASN No 5 Tahun 2014.


Sistem Informasi ASN merupakan aturan yang berhubungan dengan manajemen ASN, karena dengan adanya Sistem Informasi ASN akan memberikan jaminan untuk efektivitas, efisiensi, dan akurasi pengambilan keputusan Manajemen ASN tersebut. Karena Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Keseimbangan antara Manajemen ASN dan Sistem Informasi ASN mampu memberikan pedoman kepada pemerintah pusat untuk menganalisis jabatan setiap pegawai yang tersebar di instansi daerah dan pusat, serta mencapai tujuan dari Manajemen ASN.

Sistem Informasi ASN sendiri dijelaskan dalam UU ASN No 5 Tahun 2014 pada BAB XII Pasal 127 yang didalamnya terdapat beberapa poin mengenai sistem informasi tersebut. Sistem ini terjaga keamanannya dengan menggunakan sistem teknologi yang canggih, selain itu pemerintah bisa dengan mudah mengakses sistem informasi ASN tanpa harus meminta dokumen kepada instansi pusat atau daerah. Sesuai dengan Pasal 127 ayat 4 bahwa Sistem Informasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbasiskan teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya.

Untuk memperjelas setiap perundangan dalam pasal 127 terutama tentang informasi dan data pegawai ASN, aturan tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 128 dimana setiap dokumen yang termasuk dalam data dan informasi pegawai adalah dokumen tertentu seperti data riwayat hidup, riwayat gaji, riwayat pendidikan dan latihan, surat kompetensi serta surat lainnya yang mendukung keakuratan data pegawai Aparatur Sipil Negara di setiap instansi pemerintah.

Hasil CPNS Papua

Hasil tes CPNS Papua secara langsung diserahkan oleh Azwar Abubakar sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kepada Gubernur Papua yaitu Lukas Enembe untuk Provinsi Papua. Penyerahan tes tersebut didampingi oleh Kepala BKN Eko Sutrisno, Tim Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri dan juga BPPT.

Dalam penyerahan tes tersebut ternyata masih banyak yang harus dibahas untuk perbaikan kedepannya dari segala bidang terutama masalah perekrutan dan tes CPNS. Seperti yang dikemukakan oleh Menteri PANRB kepada wartawan setelah mengadakan pertemuan tertutup dengan Gubernur Papua, Bupati dan Walikota se papua di Kantor Gubernur Papua “Saya sudah serahkan hasilnya ke Gubernur. Tadi banyak yang kita bicarakan, diantaranya  mengenai formasi kedepan, formasi umum yang kemarin, serta tenaga honorer. Biar nanti masing-masing Kepala Daerah yang atur”.

Hasil pertemuan tersebut ternyata menghasilkan berbagai masalah yang harus dibenahi untuk formasi kedepannya, formasi sebelumnya serta penempatan bagi tenaga honorer di Propinsi Papua. Berbagai permasalahan tersebut kendatinya menjadi tugas bagi masing-masing Kepala Daerah untuk menemukan solusi yang tepat agar penyelenggaraan dan pelaksanaan tes CPNS dapat berjalan dengan lancar.

Hasil tes CPNS untuk Propinsi Papua pada tahun 2013 memang sudah ada namun hasil tersebut dipegang oleh kepala Daerah di masing-masing Propinsi. Menteri PANRB juga menambahkan, “Hasil ini sudah resmi, kalau ada pertanyaan kenapa prosesnya berlarut-larut, jawabannya tidak ada karena memang begitu untuk Papua”. Hal ini menjadi tugas Pemerintah guna membenahi semua permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Propinsi Papua, khususnya pada pelaksanaan tes CPNS.


Keterlambatan hasil tes CPNS 2013 untuk Provinsi Papua tersebut memang menjadi problematika yang harus dipikirkan. Jika daerah lain menerima hasil CPNS tersebut melalui website tetapi tidak untuk Propinsi Papua. Hal ini dikarenakan kurangnya perkembangan teknologi komputer dan akses internet di Papua menjadi faktor penghambat keterlambatan hasil CPNS.

Menteri sangat berharap untuk kedepannya permasalahan yang ada di Propinsi Papua dapat dengan mudah diatasi terutama pada alat bantu dalam pelaksanaan tes CPNS.

Diharapkan untuk tahun berikutnya, calon peserta tes tidak lagi memakai perlengkapan manual seperti Lembar Jawaban Komputer (LJK) berupa kertas yang berbentuk seperti formulir yang biasanya digunakan untuk ujian pilihan ganda dalam ujian nasional tingkat SMA/SMK, tidak juga berbentuk angket maupun formulir registrasi dan pendataan tetapi perlengkapan untuk tes dapat sama dengan peserta lainnya diluar Propinsi Papua yaitu menggunakan teknologi komputer. Sebagai alat yang digunakan dalam pelaksanaan tes kendatinya dapat mempermudah dan juga menjaga keakuratan hasil tes CPNS. Jalan ini ditempuh agar hasil CPNS dapat dengan mudah di akses oleh peserta melalui website yang sudah disediakan.

Perbaikan Tools Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perbaikan Tools Evaluasi AKIP menjadi salah satu yang terpenting dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap pelaporan hasil kinerja secara berkala, dengan tanggung jawab seperti ini akan memberikan hasil apakah instansi tersebut telah mencapai hasil dari sasaran yang telah ditentukan atau belum.

Credit Image: Kemenpan-RB

Hal ini seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), yaitu dengan memperbaiki beberapa tools Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota. Tujuan lain yang ingin dicapai adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pusat yang rata-rata nilainya telah memenuhi CC bisa mencapai 80%, sedangkan untuk pemerintah daerah tahun ini bisa mencapai 60%.


Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemkab atau pemkot, KemenPAN RB menggandeng beberapa kementerian dan instansi yang turut ikut serta dalam evaluasi AKIP kabupaten/kota seperti Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta inspektorat dari provinsi yang langsung dipilih oleh KemenPAN RB. Sedangkan untuk pelaksanaannya, evaluasi tersebut dilakukan dibawah pengawasan Kemenpan dan Kemendagri. Memang pihak KemenPAN RB merasa kurang puas akan hasil AKIP yang diberikan oleh Inspektorat Provinsi kepada KemenPAN RB, sehingga tools AKIP mengalami perubahan dan penetapan dengan dihadiri oleh seluruh Inspektorat Provinsi di Indonesia.

Beberapa hal yang dirubah adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang semuanya dijelaskan dalam beberapa sub kompenen dengan penilaian A, B, C, D, dan E. Penilaian tersebut berarti A merupakan pencapaian dan akuntabilitas kinerja yang terbaik, sedangkan nilai E untuk akuntabilitas kinerja yang tidak terlaksana.

Dengan penilaian seperti itu, tentu bisa dibedakan antara kinerja dengan akuntabilitas kinerja. Hasil evaluasi bukan berarti kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah, melainkan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah.

Beberapa komponen tools evaluasi kerja pemerintah yang mengalami perbaikan hanya dapat diakses oleh pihak KemenPAN RB saja, karena didalamnya telah terdapat rumus dan angka-angka untuk menjaga data dan informasi tetap aman dan akurat. Seperti yang dijelaskan oleh Asdep Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN RB, Ronald Andrea Annas “Jika ada yang membuka protect-nya, tidak akan kami terima laporannya.”

Namun tetap saja penggunaan sistem AKIP dengan pencapaian kinerja instansi menjadi hal penting dan saling terkait. Dalam pelaksanaan evaluasi yang menjadi peran utama adalah evaluator yang akan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Evaluator mempertimbangkan dan memberikans saran kepada instansi pemerintah untuk menerapkan rencana kerja yang lebih baik.

Simulasi CAT CPNS Akan Digelar di Bandung

CAT CPNS yang merupakan salah satu sistem aplikasi rekrutmen CPNS ini membuat setiap orang khususnya calon pendaftar pelamar CPNS merasa penasaran. Setiap job fair dan career fair yang telah dilaksanakan pihak Kemenpan, baik itu di Senayan City ataupun di acara Career Fair di bogor, stand Kemenpan tidak pernah kosong dari kunjungan para pengunjung yang ingin mencoba kehandalan Computer Assisted Test yang memang namanya semakin mencuat sejalan dengan pengumuman CPNS yang akan segera diumumkan pemerintah.

Tahukah kamu bahwa CAT CPNS tersebut adalah merupakan gagasan briliant dari mantan Sekretaris Kementerian PAN-RB Edy Topo Ashari. Beliau juga adalah merupakan Mantan Kepala BKN sebelum Drs Eko Sutrisno, M, Si menjabat sekarang. Beliau menjabat Kepala BKN mulai dari 17 Juli 2007 s/d 24 Mei 2011. Dikutip dari website Menpan.go.id, beliau sempat hadir dalam acara Career Fair di Bogor untuk menggantar puterinya mencoba Simulasi CAT CPNS di kota hujan tersebut.

Dalam rangkaian acara simulasi CAT CPNS yang telah digelar pihak Kemenpan, sebanyak 380 s/d 500 orang rela mengantri untuk mencoba Simulasi CAT CPNS di stand Kemenpan setiap harinya. Dalam Simulasi tersebut, setiap peserta diberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan sebanyak 25 butir soal CAT.  "Jika semua soal dijawab dengan benar, skorenya 125," jelas Kepala Biro Hukum, Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman.

Simulasi CAT Akan Digelar di Kota Kembang

Membludaknya para calon pendaftar CPNS dalam acara simulasi CAT CPNS, rupanya membuat pihak Kemenpan semakin giat untuk mensosialisasikan produk aplikasi unggulan dari Badan Kepegawaian Negara. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa BKN memiliki 4 program unggulan yaitu CAT CPNS, Assesment Center, SKP, SAPK. Untuk lebih jelasnya silakan baca mengenai informasi tersebut di link berikut ini http://cpnson.blogspot.com/2014/06/cat-cpns-assesment-center-spk-dan-sapk.html

Warga Masyarakat Bandung boleh berbangga, karena dalam waktu yang tidak lama lagi pihak Kemenpan akan segera menggelar Simulasi CAT CPNS di kota Bandung yang memang terkenal dengan nama Paris Van Java dan Mojang Priangan.


“Dalam waktu dekat kami akan menggelar simulasi CAT di Bandung,” ujar Karo Hukum, komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman,  dikutip dari Website Kemenpan.

Walaupun belum jelas tempatnya dan kapan waktunya, kemungkinan besar acara Simulasi CAT CPNS ini akan digelar pada saat bulan Ramadhan, karena sebagaimana informasi pihak Kemenpan sebelumnya bahwa pelaksanaan pengumuman CPNS akan diumumkan pada minggu ke 4 bulan Juli 2014.
Untuk tempat diselenggarakannya simulasi CAT belum dijelaskan secara rinci, apakah memang akan digelar dalam acara Job Fair seperti pada acara simulasi CAT CPNS sebelumnya ataukah digelar di salah satu kampus universitas Negeri yang berada di kota Bandung, seperti misalnya ITB, UPI atau UNPAD.
Untuk Jawabannya, kita tunggu informasi selanjutnya dari pihak Kemenpan.

Bagi warga Jabar yang ingin mencoba kehandalan dari CAT CPNS bisa menghadiri dalam acara Simulasi CAT CPNS yang akan segera digelar tersebut. Untuk update waktu dan tempat akan diberitahukan setelah ada informasi lebih lengkap. Silakan anda kunjungi dan akses cpnson.blogspot.com untuk informasi terlengkap dan akurat mengenai Aparatur Sipil Negara dan Penerimaan CPNS 2014.

Untuk anda yang belum bisa hadir dalam acara Simulasi CAT CPNS Kemenpan karena alasan jarak dan waktu, anda tidak perlu khawatir karena cpnson.blogspot.com memberikan aplikasi CAT CPNS secara cuma cuma di alamat http://cat.cpnson.blogspot.com

Aplikasi CAT CPNS yang kami berikan dalam link diatas bisa dijadikan sebagai gambaran bentuk aplikasi CAT yang akan anda hadapi dalam ujian CPNS nanti andai anda memang tidak bisa menghadiri acara simulasi CAT yang akan digelar Kemenpan di kota Bandung.
Dengan CAT CPNS yang kami berikan, anda juga bisa mencoba kecanggihan dari aplikasi computer assisted test yang namanya sudah mulai terkenal di masyarakat.

Update:
Penyelenggaraan Simulasi CAT CPNS di Bandung akan digelar di Gymnasium UPI Bandung tanggal 3-4 Juli 2014. Dan untuk informasi Job Fair CPNS yang akan diselenggarakan Kemenpan RB dalam kisaran waktu tanggal 3 sampai dengan 22 Juli mendatang, silakan akses link berikut http://cpnson.blogspot.com/2014/07/job-fair-cpns-upi-bandung.html

Panselnas Umumkan Kelulusan K2 Kemenag

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Calon Pegawai Negeri Sipil mengumumkan hasil tes CPNS Honorer kategori dua Kementerian Agama (Kemenag). Pengumuman tersebut dilakukan setelah Kemenag menyelesaikan verifikasi ulang data tenaga honorer K2. Pengumuman tersebut merupakan kabar yang di tunggu-tunggu oleh puluhan ribu peserta CPNS dari tenaga honorer kategori dua. Peserta tersebut didominasi oleh guru tenaga madrasah yang terakhir dari daftar urutan pengumuman kelulusan K2.

Kepala Biro Hukum KIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Herman Suryatman mengungkapkan, seperti pengumuman kelulusan sebelumnya, informasi lebih lanjutnya dapat dilihat dari website resmi KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Herman menghimbau, tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus supaya segera melengkapi beberapa berkas yang diperlukan untuk kepentingan pemberkasan. Akan tetapi dalam proses pengadaan CPNS termasuk tenaga honorer K2 ini tidak akan dipungut biaya sepeserpun.


"Kalau merasa ada yang dimintai uang oleh oknum-oknum atau pihak-pihak yang mengaku berjasa dalam kelulusan seleksi CPNS ini, pihak yang dirugikan dapat melaporkan ke situs resmi pengaduan CPNS yang dimuat oleh BPKP," ungkap Herman Suryatman.

Jumlah yang lulus pada tahun ini cukup banyak yakni 16.369 honorer kategori dua, yang tersebar di seluruh wilyah Indonesia. Mayoritas honorer K2 di lingkungan Kementerian Agama merupakan guru madrasah, disamping itu ada juga dosen di Perguruan Tingggi Islam, tenaga administrasi yang ditempatkan di kantor-kantor Urusan Agama, serta ada juga yang menjadi penghulu.

Pada akhirnya setelah lama terkatung-katung dari daftar kelulusan honorer K2 di luang lingkup Kementerian Agama yang telah dinyatakan lulus dari seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2013, akhirnya Panselnas mengumumkan kelulusan tersebut pada Kamis, 26 Juni 2014.

Ruang Kerja PNS Bukan di Kantin

Ruang kerja PNS bukan di kantin, kafe, pusat perbelanjaan atau warung-warung kecil. Pegawai Negeri Sipil merupakan abdi negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengabdi kepada negara dalam rangka menjalankan tatanan serta rencana kerja yang telah ditentukan. Sehingga sudah tentu pemerintah pusat mengatur segalal hal yang berhubungan dengan PNS tersebut baik untuk pemenuhan hak atau kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini ditujukan untuk menghasilkan pegawai yang berkualitas dan kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan.

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh, Zulkarnain saat melakukan penyerahan SK kepada CPNS di lingkungan pemerintah Aceh. Pegawai CPNS ini merupakan pelamar yang lulus tes CPNS tahun 2013 jalur umum. Pemberian SK merupakan tanda bahwa yang bersangkutan telah resmi sebagai abdi negara dan menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku. Beliau mengatakan bahwa menjadi pegawai dalam pemerintahan harus memiliki semangat kerja yang tinggi dengan mengikuti irama good governance dan clean government.

Kedisiplinan menjadi kunci utama untuk setiap pegawai menjalankan tugas dengan maksimal. Pemerintah Aceh telah menerapkan bahwa jajaran pemerintahan Aceh harus jauh dari KKN dan tidak terlibat kedalamnya. Sebagai aparatur sipil negara yang mengabdi kepada negara dan masyarakat sudah tentu bahwa yang menjadi majikan adalah masyarakat itu sendiri. Dan tugas yang paling utama adalah berbuat baik kepada masyarakat dan melayaninya dengan prima, dengan seperti ini tujuan dari pemerintah dalam mensejahterakan masyaraka bisa terwujud.


Masalah kedisiplinan menjadi tanggung jawab bersama, sanksi dan hukuman yang tegas perlu diterapkan untuk mengurangi masalah ini. Tidak hanya di lingkungan Pemerintah Aceh, daerah-daerah lain memiliki masalah sama mengenai kedisiplinan pegawai. Masalah yang paling utama adalah kehadiran pegawai. Tidak sedikit pegawai yang bolos ataupun berkeliaran saat jam kerja. Pemerintah Aceh mengingatkan bahwa jam dan ruang kerja PNS adalah di kantor masing-masing, bukan di kantin, kafe, pusat perbelanjaan atau tempat lain selain kantor. Karena jika diluar jam kerja itu tidak jadi masalah dan tidak ada peraturan untuk itu, kecuali yang bersangkutan dalam penugasan.

Untuk masalah kedisiplinan seperti ini, berbagai instansi daerah di seluruh Indonesia sudah memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikannya. Mulai dari dengan adanya razia rutin oleh Satpol PP, penurunan jabatan, pemindahan jabatan sampai pemecatan, sedangkan yang lain adalah dengan memotong tunjangan kerja pegawai tersebut. Semua ini kembali lagi dengan tujuan untuk bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. BKPP Aceh menambahkan bahwa sorotan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Aceh sangat besar, sehingga PNS harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat dengan semangat melayani yang tinggi dan dilakukan dengan nyata.

Birokrasi Daerah, Peran Sekda Sangat Penting

Birokrasi daerah merupakan suatu hal yang perlu ditingkatkan untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalah kepegawaian yang terjadi di lingkungan daerah. Dalam hal ini peran sekretaris daerah sangat diperlukan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) No 5 tahun 2014 yang telah diundangkan beberapa waktu ke belakang. Hal ini juga yang menjadi motivasi dari KemenPAN RB untuk para sekretaris daerah agar lebih memerhatikan kondisi birokrasi di masing-masing daerah.

Dalam hal ini, sekda memiliki tugas untuk menyukseskan setiap rencana kerja yang telah ditetapkan serta mengkordinasi setiap jajaran pemerintah dalam melaksanakan rencana kerja tersebut. Terutama untuk daerah yang rentan mengalami masalah kepegawaian dan memerlukan banyak tindakan serta partisipasi pemerintah daerah. Namun tidak menutup kemungkinan untuk pemerintah pusat andil dalam penyelesaian tersebut, sesuai dengan yang dikatakan oleh Tasdik Kinanto, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), “Masalah daerah, masalah kami juga.”

Para pejabat daerah yang telah memiliki tugas real dalam pemerintah daerah memerlukan komunikasi yang aktif dengan semua jajaran, karena keberhasilan birokrasi daerah merupakan tugas bersama-sama yang memerlukan kerjasama yang baik dengan setiap pihak. Peran sekda tersebut tertuang dalam UU ASN No 5 Tahun 2014 dalam Pasal 54 ayat 1 yang berbunyi “Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenanang di kementerian, sekretaris jenderal/ sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten /kota.” Ruang lingkup serta penjabaran lebih jelasnya diatur dalam ayat berikutnya yaitu ayat 2 sampai 4.


Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan pelayanan maksimal dari pemerintah daerah dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat dan daerah untuk lebih maju. Untuk mencapai tujuan tersebut, Sekda bisa melakukan reformasi birokrasi seperti yang sedang dijalankan oleh segenap lapisan pemerintahan dan masyarakat ini. Untuk daerah terpencil, masyakat juga memiliki hak untuk hidup lebih baik dengan peran serta Sekda tersebut, dengan peran tersebut keberadaan Sekda akan diyakini adanya.

Selain itu, akuntabilitas kinerja setiap pegawai harus lebih ditingkatkan untuk memberikan pertanggung jawaban yang lebih kepada masyarakat. Sehingga dalam pengadaan CPNS tahun 2014 pemerintah menerapkan sistem yang ketat dengan tujuan untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang berkualitas. Sudah saat nya pemerintah menerapkan sistem yang transparan dalam penerimaan pegawai yaitu dengan menerapkannya teknologi yang canggih seperti CAT CPNS. Kerjasama Sekda dalam mengkordinir pengajuan serta pengadaan pegawai harus dikonsultasikan dengan Pejabat Pembina Kepegawaian pada masing-masing instansi daerah.

Rincian Formasi CPNS Terdapat Di e-Formasi

Seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pusat maupun daerah diminta untuk mengaktifkan website e-formasi di masing-masing instansi. Permintaan ini disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dengan ditetapkannya pesetujuan prinsip tambahan formasi Aparatur Sipil Negara di tahun anggaran 2014.

Sekretaris KemenPAN-RB, Tasdik Kinanto mengungkapkan penetapan formasi tertera pada Surat Nomor B-2550/M.PAN-RB/06/2014 tanggal 20 Juni 2014. “Karena persutujuan prinsip dengan tambahan e-formasi ASN telah ditetapkan pak menteri, kami berharap seluruh PPK segera menyelesaikan kewajibanya terutama tentang pengaktifan website e-formasi”, ungkap Tasdik Kinanto Kamis (26/6/2014).

SesmenPAN-RB menambahkan untuk mengetahui rincian alokasi e-formasi, baik di instansi pusat maupun daerah dapat melihat di website formasi masing-masing instansi. Setelah itu, bagi instansi yang e-formasinya belum aktif dimintakan segera mengaktifkannya. Untuk jabatan-jabatan yang dapat diusulkan pada formasi Calon Pegawai Negeri Sipil 2014 dapat dilihat langsung di website resmi KemenPAN-RB yakni www.menpan.go.id.

Pada rapat Koordinasi Formasi CPNS tahun 2014 yang diselenggarakan di Gedung Manggala Wana Bakti Jakarta, tanggal 27 Februari yang lalu, KemenPAN-RB telah menyepakati perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian atau Lembaga serta pemerintah daerah untuk mempercepat proses administrasi serta menjamin keakuratan data terkait dengan peta jabatan, jumlah pegawai, posisi penempatan pegawai, alokasi kekurangan dan kelebihan pegawai. Sehubungan dengan hal itu maka diperlukan beberapa langkah berikut.


Untuk menjamin efesiensi dan efektivitas serta akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, diperlukan sistem Aparatur Sipil Negara dengan kebijakan perencanaan ASN. Selanjutnya Kementerian atau Lembaga dan pemerintah daerah menyampaikan untuk membenarkan data profil masing-masing instansi melalui e-formasi.

Data yang dimuat dalam e-formasi diantaranya peta jabatan pada setiap unit organisasi melalui analisis jabatan yang meliputi nama jabatan, ikhtisar jabatan, tugas jabatan, dan kompetensi jabatan. Setelah itu jumlah kebutuhan pegawai dalam jangka waktu tertentu minimal lima tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 pada setiap unit organisasi melalui hasil analisis beban kerja, jumlah riil pegawai pada setiap unit organisasi, jumlah pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai tahun 2018, serta perkiraan kekurangan ataupun kelebihan pegawai pada setiap unit organisasi.

CAT CPNS, Assesment Center, SPK dan SAPK BKN

ASN dan Anggapannya

Banyak anggapan untuk menjadi seorang Aparatur Sipil Negara atau dulu yang dikenal dengan sebutan Pegawai Negeri Sipil diperlukan koneksi dari orang dalam, selain ada yang beranggapan bahwa untuk menjadi seorang ASN diperlukan biaya biaya pelicin untuk bayar ini, bayar itu, sogokan atau apapun sebutannya.

Selain dari hal tersebut diatas terdapat anggapan tentang susahnya menjadi seorang ASN, hal ini biasanya adalah dikarenakan ketatnya persaingan antar pelamar sehingga seseorang yang telah gagal lebih dari 2 kali tes CPNS pasti memiliki sifat pesimis untuk mengikuti tes CPNS kembali di tahun berikutnya.

Impian Menjadi PNS

Beberapa hal yang telah dijelaskan diatas tidak menyurutkan para calon pelamar Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti tes CPNS yang hampir setiap tahun diselenggarakan pemerintah. Menjadi seorang abdi negara masih menjadi priomadona, masih menjadi pilihan dan incaran bagi masyarakat, hal ini dikarenakan selain gaji, tunjangan dan pendapatan yang mulai dirasakan baik, diperkuat juga dengan adanya Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua bagi seorang abdi negara dan yang sering terdengar dan terngiang di telinga adalah adanya anggapan "tidak adanya pemecatan bagi seorang PNS".

Proses Menjadi Seorang Aparatur Sipil Negara

Dalam menanggapi citra negatif dan tuntutan masyarakat tentang buruknya kinerja dan layanan PNS, BKN berupaya memberikan solusi dengan membuat terobosan baru yang akan bisa menunjang dan meningkatkan kualitas dari seorang Pegawai Negeri Sipil dengan beberapa program unggulan BKN yaitu

1. CAT CPNS

CAT CPNS adalah sistem penerimaan dan seleksi CPNS berbasis kompetensi dengan metode komputerisasi. Tes CAT CPNS ini adalah terdiri dari Tes Kompetensi Dasar, Tes Kompetensi Bidang dan Tes Kompetensi Kepegawaian.

Sistem rekrutmen CPNS dengan cara menggunakan sistem CAT dianggap lebih baik dan mulai diterapkan sejak tahun 2013. Sistem ini lebih menjamin hasil ujian yang lebih transparan, Jujur, Adil dan Objektif. Jika anda belum mengetahui sistem CAT CPNS, anda bisa mengunduh secara gratis CAT CPNS yang kami berikan "CAT CPNS FREE untuk Indonesia" di bagian Request CAT CPNS

2. Assesment Center

Assesment Center yang diterapkan BKN adalah merupakan seleksi terbuka untuk jabatan strategis. Unit ini adalah merupakan unit khusus BKN yang berfungsi untuk penilaian kompetensi pegawai negeri sipil secara objektif dan transparan, dimana hasil ujian kompetensi PNS tersebut berguna untuk penempatan Jabatan, pengembangan pegawai dan Kebutuhan Diklat

3. SKP

SKP adalah merupakan kependekan dari Sasaran Kerja Pegawai. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan tanggung jawab sebagai seorang aparatur sipil negara.
SKP berisi komitmen, rencana kerja dan target yang harus dicapai oleh seorang PNS sebagai abdi negara.

4. SAPK

SAPK adalah Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. Sistem ini adalah merupakan sistem online yang berfungsi sebagai metode untuk pembinaan SDM di BKN dan menjawab tantangan zaman di masa depan akan kualitas seorang abdi negara.


Sistem SAPK ini terkoneksi antara BKN dengan semua instansi pemerintah sehingga database PNS di masing masing instansi bisa diketahui dengan jelas dan database selalu tersedia dalam uptodate berdasarkan teknologi informasi.

Video Profil BKN

Dalam rangka penyaringan pegawai negeri sipil yang berkualitas, BKN juga adalah merupakan lembaga yang bertugas untuk menyaring calon pegawai yang memiliki kualitas yang mumpuni untuk mengisi kekosongan jabatan ASN yang akan bertugas dalam melayani masyarakat.

BKD DKI Keluarkan NIK CPNS

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengungkapkan bahwa Nomor Induk Kepegawaian (NIK) Calon Pegawai Negeri Sipil DKI Jakarta akan dikeluarkan pada hari Jum’at (27/6/2014).

I Made menambahkan penjelasannya, penerbitan NIK CPNS DKI harus menunggu dari Badan Kepegawaian Negara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Dengan demikian jadwal penerbitan itu mundur dari jadwal yang direncanakan sebelumnya. Made juga menjelaskan secara detail rencana awal penerbitan NIK CPNS DKI Jakarta tersebut, hal ini terjadi dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI atas pengangkatan CPNS DKI.

Mantan Sekretaris Bapeda DKI mengungkapkan, Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI pesertanya paling banyak dibanding dengan kota lainnya, oleh karena harus menunggu kepastian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Salah seorang CPNS, Bahri Kurniawan merasa gelisah karena hingga kini belum mendapatkan NIK, padahal ia mempunyai harapan untuk menjadi CPNS di Dinas Parawisata dan Kebudayaan DKI Jakarta sangat tinggi.

Disamping itu dia juga telah melepaskan pekerjaannya setelah mendapatkan pengumuman CPNS DKI, sampai saat ini Bahri belum mendapatkan NIK, sementara temaan-temannya sudah mendapatkan pada awal Juni 2014 lalu.


Bahri mengungkapkan, sampai saat ini belum mendapatkan NIK CPNS DKI, karena dokumen pemberkasan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi DKI masih kurang lengkap, dengan demikian dia masih menunggu kepastian kapan dirinya mendapatkan Nomor Induk Kepegawaian CPNS DKI Jakarta. Sudah hampir empat bulan dirinya menunggu kepastian NIK, dan selama itu ia hanya terbengkalai dirumahnya.

Semua hal ini merupakan tugas penting BKD sebagai pelaksana dan penyusunan kebijakan daerah di bidang kepegawaian serta dapat ditugaskan untuk menyelenggarakan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada masing-masing Walikota selaku perwakilan Pemerintah dalam rangka dekosentrasi.

Berkas Honorer K2 Diverifikasi BKN

Berkas honorer yang telah diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah masih harus di verifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemberkasan NIP untuk honore yang telah dinyatakan lulus tes CPNS 2014 masih tetap berlarut dan masih membutuhkan waktu yang lama. Verifikasi yang dilakukan oleh PPK merupakan tahap terakhir untuk verifikasi data, namun dengan syarat setiap daerah melampirkan SPTJM kepada pemerintah pusat. Terhitung sampai hari kemarin, berkas honorer yang telah masuk adalah sebanyak 16.819 berkas honorer K2.

Seperti halnya yang dijelaskan oleh Deputi Bidang Kinerja dan Perundang-undangan BKN Kuspriyo Murdono bahwa “Dari usulan yang masuk sebanyak 22.445 orang, masih 16.819 honorer belum ditetapkan NIP-nya.” Pemberian NIP merupakan hal yang paling ditunggu oleh para pegawai honrer yang telah dinyatakan lulus oleh pemerintah, karena ini merupakan masa depan dari para honorer K2. Dengan lamanya verifikasi yang dilakukan oleh PPK atau BKN bukan berarti memperlama proses pemberkasan NIP atau menunda-menunda. Pemerintah melakukan ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Meskipun sudah terlampir dengan menggunakan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), BKN tetap memastikan bahwa berkas yang diajukan sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Karena sejumlah masalah mengenai honorer bodong di daerah terus bermunculan ditambah dengan adanya KKN yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah. Sehingga tidak ditemukan lagi rekayasa dari berkas honorer yang diberikan. Dari beberapa masalah honorer bodong yang sering bermunculan, salah satunya adalah dengan adanya penjualan jatah CPNS seharga 35 juta per honorer di salah satu instansi daerah.


Belajar dari kejadian seperti ini, pengadaan CPNS tahun 2014 yang akan digelar sekitar bulan Agustus dilakukan secara ketat dengan menerapkan sistem CAT. Dengan cara ini mampu melaksanakan tes secara transparan dan efektif sehingga diharapkan akan menghasilkan pegawai yang berkualitas.

Dari banyaknya berkas yang diajukan, masih ada beberapa instansi pusat yang belum mendapatkan NIP-nya yaitu Kemenpora, Kemenakertrans, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenseknag, BKN dan Bappenas. Namun sampai saat ini kelulusan untuk instansi pusat sudah diumumkan dengan pengumuman terakhir yaitu Kementerian PU, sedangkan Kementerian Agama menjadi bungsu untuk pengumuman hasil tes CPNS 2013 dari golongan honorer .

Selain instansi pusat yang masih menunggu untuk proses penetapan NIP, instansi daerah pun masih banyak yang bernasib sama, yaitu sekitar 58 instansi daerah. Bahkan ada beberapa instansi yang sama sekali belum diterbitkan NIP-nya, sedangkan sebagian ada yang sudah ditetapkan dan sebagian lagi semuanya telah ditetapkan. Meskipun masih menunggu beberapa lama lagi untuk penetapan NIP, honorer merasa bangga dan berlega hati, karena setidaknya pemerintah telahy mencoba untuk menyelesaikannya satu per satu.

Lowongan CPNS 2014 Kemenkumham Dari Lulusan SMA/SMK Sederajat

cpnson.blogspot.com- Setelah banyak ditunggu, informasi mengenai kepastikan pembukaan pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) resmi diumumkan. Sebelum diumumkan pada public, sejumlah tahapan telah dilakukan daerah, instansi maupun Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dalam proses rekrutmen CPNS 2014. 

Tahun ini Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) masih membutuhkan pegawai tenaga sipir (pengamanan) lapas dengan jumlah cukup banyak. penerimaan CPNS Kemenkumham tenaga Sipir ini akan tersedia untuk lulusan SMA/SMK sederajat.

(Situs Pendaftaran CPNS Kemenkumham dapat di akses disini https://cpns.kemdikbud.go.id )

Berdasarkan data pada tahun 2013 lalu dimana lowongan CPNS Kemenkumham formasi Sipir masih dibutuhkan yaitu berjumlah 14 tibu orang. Namun kemenkumham hanya memiliki petugas keamanan Lapas 11.800 orang sipir, sedangkan jumlah narapidana sebanyak 119.000 orang. Artinya secara nasional, 1 petugas sipir diharuskan menjaga 55 warga binaan Lapas. Memang tahun lalu ada penerimaan CPNS Kemenkumham tapi formasi yang diterima tidak mencukupi menutupi kekurangan pegawai ini.

Untuk mengatasi masalah ini, menurut Wamen Kemenkumham, Pihaknya akan mengambil sejumlah langkah yang akan dilakukan untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan, yakni dengan menambah jumlah tenaga kerja melalui pembukaan lowongan CPNS Kemenkumham.

Tahun ini penerimaan CPNS Kemenkumham 2014 akan memprioritaskan tenaga sipir untuk lulusan SMA/SMK sederajat pada Formasi penerimaan CPNS guna penambahan tenaga pengamanan dengan menyesuaikan kebutuhan Kemenkumham.

Sebagai informasi, formasi penerimaan CPNS tahun 2014 saat ini sudah di ijinkan pemerintah untuk diusulkan dan untuk tes CPNS tahun ini wajib menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT) dalam ujian CPNS. Hal ini tentunya sesuai dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan CAT dalam tes penerimaan CPNS 2014 baik instansi pusat dan pemerintah daerah, (Berita terkait : Tahun 2014 CPNS Wajib Tinggalkan Sistem LJK Beralih Ke CAT)

Catatan : Diharapkan agar pelamar CPNS Kemenkumham untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi Ujian CPNS, khususnya bagi anda yang belum mengenal sistem CAT, anda dapat mempelajarinya disini

Sumber : jppn.com

Satu CPNS Di Tarif Rp. 35 Juta

Isu mengenai jual beli jatah kouta rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur honorer daerah kategori dua kembali muncul. Salah seorang honorer K2 dari Pemkab Bolmong mengungkapkan, satu jatah CPNS dibandrol dengan harga tiga puluh lima juta rupiah.

Pemerintah Kabupaten Bolmong mendapatkan tambahan formasi untuk merekrut CPNS K2 sebanyak seratus tujuh puluh enam orang pada tahun 2013 yang lalu, masing-masing kuota tersebut terbagi untuk lima puluh lima tenaga pendidik, lima tenaga kesehatan, dan empat tenaga penyuluh. Sementara sisanya ditempatkan sebagai tenaga teknis.

Pada tahun 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberikan jatah tambahan sebanyak seratus tujuh puluh tiga formasi, jumlah tersebut diberikan untuk tenaga pendidik lima puluh empat orang, tiga tenaga kesehatan, tiga tenaga penyuluh, dan seratus tiga belas untuk tenaga teknis.


Salah satu honorer K2 yang dirahasiakan namanya mengungkapkan formasi dimanfaatkan oleh oknum di Kantor Regional Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bolmong. Oknum tersebut meminta sejumlah uang kepada para honorer supaya tedaftar dalam data tambahan CPNS.

Honorer tersebut menambahkan penjelasannya pengusulan tambahan dilakukan secara tertutup, para honorer tidak mengetahui nama-nama honorer daerah K2 tambahan yang akan diusulkan oleh BKD kepada KemenPAN-RB. Pihak BKD tersebut tidak pernah memberikan jawaban memuaskan saat para honorer menanyakan persoalan ini.

Pelaksana Tugas Kepala BKD Bolmong, Lexy Putungan mengaku tidak tahu adanya praktek jual beli jatah CPNS, ia menegaskan tidak pernah mengarahkan dan memrintahkan menjual jatah kuota CPNS tersebut kepada anak buahnya.Lexy pun menghimbau kepada para honorer yang merasa dimanfaatkan untuk segera melapor kepada aparat, serta menyarankan segera proses dengan hukum yang berlaku karena telah meresahkan dan merugikan Pemerintah Kabupaten Bolmong.

Tunjangan Veteran Naik

Tunjangan Veteran dan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan tahun ini mengalami kenaikan seperti halnya gaji PNS, TNI dan Polri. Kenaikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 dan 42 Tahun 2014 yang juga ditandatangani bersamaan dengan PP kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri yaitu pada tanggal 21 Mei 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemberian tunjangan ini merupakan bentuk dari pemenuhan kesejahteraan untuk para pegawai yang telah mengabdi kepada negara.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan jumlah kenaikan yang didapat oleh veteran dan perintis pergerakan kemerdekaan tersebut. Jika pada mulanya perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan mendapat tunjangan Rp 2.128.000 maka naik menjadi Rp 2.214.000, sedangkan tunjangan untuk veteran naik menjadi 1.215.000 dengan jumlah asal yaitu Rp 987.000 dan ditentukan sesuai golongan.

Dalam Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2014 dijelaskan tunjangan yang diberikan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai golongan seperti dibawah ini

Peraturan tentang kebijakan pembayaran pun diatur dalam PP tersebut. Untuk Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan yang telah meninggal, maka janda/duda yang ditinggalkan berhak menerima tunjangan sebesar Rp 1.649.000 dari tunjangan semula yaitu Rp 987.000. Jika yang ditinggalkan terdapat lebih dari satu janda yang sah, maka tunjangan tersebut dibagikan secara merata kepada masing-masingnya. Pembayaran tunjangan/penghargaan ini juga bisa berhenti jika janda/duda Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan tersebut meninggal atau menikah lagi.

Peraturan in juga menjelaskan pembayaran untuk Janda, duda, atau yatim-piatu dari Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia diberikan tunjangan sebesar Rp 1.363.000. Sedangkan untuk Veteran yang mengalami cacat badan atau cacat ingatan diberikan tunjangan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk Purnawirawan TNI/Polri yang cacat.


Pada pasal 5 ayat 2 PP No 42 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa tunjangan Veteran bagi janda/duda Veteran Pembela Kemerdekaan RI akan diberikan sebesar Rp 1.027.000. Meskipun mengalami kenaikan yang tidak terlalu tinggi, semua ini tidak akan pernah terbalas dengan kebanggan masyarakat Indonesia yang merasakan dan mengisi kemerdekaan sampai saat ini. Setiap perjuangannya tentu akan selalu dikenang dan menjadi sejarah yang tidak bisa terlupakan.

Peraturan dan Kebijakan yang tercantum dalah PP tersebut semuanya mulai diterapkan sejak tanggal 1 Januari 2014 atau berlaku setelah diundangkannya peraturan tersebut. Seperti yang dijelaskan pada pasal 2 PP tersebut, “Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” seperti yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada saat hari penandatangan PP kenaikan gaji PNS, TNI, Polri dan tunjangan Veteran Pembela Kemerdekaan Indonesia dan Perintis Pergerakan Kemerdekaan/Kebangsaan.

Skor Tinggi Belum Tentu Lulus CPNS

Skor tinggi yang didapatkan dari hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) belum tentu pelamar dinyatakan lulus dalam tes CPNS yang menggunakan CAT tersebut. Selain penggunaan yang semakin modern dan canggih, tes CPNS tahun ini juga menggunakan passing grade atau ambang batas nilai kelulusan untuk peserta tes. Dengan diterapkannya cara seperti ini, mengharuskan para peserta untuk lebih teliti dalam menjawab setiap soal yang telah tersedia.

Seperti halnya pada saat pengenalan atau simulasi CAT yang berlangsung di Gedung Wanita Kota Bogor (24/06) dinamakan dengan Career Fair ini mendapat respon yang tinggi dari calon pelamar untuk lebih mengetahui penggunaan sistem CAT CPNS secara labih terperinci. Jika pada saat di Jakarta para peserta atau Job Seeker yang hadir adalah sebanyak 500 orang per hari, di Kota Bogor memiliki keinginan yang sangat tinggi juga yaitu dengan 380 job seeker hadir dan antre untuk bisa mencoba CAT CPNS tersebut.

Setiap orang yang hadir rela antre demi mencoba sistem tes yang baru akan digunakan pada seleksi CPNS tahun ini. Pemerintah juga dengan sigap dan siap memberikan pelayanan sebaik mungkin, sehingga para pelamar nantinya tidak kaku atau buta terhadap penggunaan sistem ini. Simulasi yang berjalan selama dua hari di Kota Bogor ini disediakan 12 laptop dari panitia untuk menunjang kegiatan simulai berjalan dengan lancar dan tidak menumpuk antrean terlalu panjang. Laptop ini bisa ditemukan di stand Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang telah disediakan panitia yang juga bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bagi yang tidak bisa hadir di Career Fair karena alasan lokasi dan waktu, anda bisa mengunduh CAT CPNS secara gratis sebagai bahan gambaran dan latihan ujian CPNS anda di alamat http://cat.cpnson.blogspot.com

Setiap peserta yang hadir diberikan soal sebanyak 25 yang harus dikerjakan dalam waktu 10 menit. Penilaian dilakukan dengan memberikan skor per soal dan jika peserta bisa menjawab semua pertanyaan yang tersedia akan mendapatkan nilai total 125. Sedangkan passing grade yang ditentukan adalah 70 dengan rincian masing-masing komponen soal TKD yaitu 20 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), 20 untuk Tes Intelegensi Umum (TIU) dan 30 untuk Tes Karakteristik Pribadi.

Dari banyaknya peserta yang hadir pada hari pertama untuk mengikuti simulasi CAT CPNS ini, hanya ada satu peserta yang bisa dinyatakan lulus karena telah melebihi ambang batas. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bagian Komunikasi Publik KemenPAN RB, Suwardi "Walaupun banyak peserta yang total nilainya melampaui 70, namun tidak memenuhi passing grade. Ada saja salah satu komponen soal TKD yang tidak terpenuhi."

Kegiatan Career Fair ini berlangsung dua hari yaitu tanggal 24-25 Juni 2014. Simulasi yang telah diberikan memiliki harapan agar setiap peserta memahaminya dengan baik dan calon pelamar bisa lebih mempersiapkan diri dengan menambah pengetahuan dan memahami kisi-kisi soal yang terdapat dalam soal Tes Kompetensi Dasar (TKD). Untuk schedule Simulasi CAT CPNS di kota besar lainnya di Indonesia silakan anda lihat schedulenya di link berikut ini http://cpnson.blogspot.com/2014/07/job-fair-cpns-upi-bandung.html

Persiapkanlah diri anda dengan sebaikbaiknya karena persaingan dalam perebutan formasi ini semakin ketat. Ketatnya persaingan tidak hanya terjadi pada formasi lulusan S1 dan D3 akan tetapi terjadi juga pada formasi CPNS lulusan SMA. Tahun ini pelamar D3 atau Sarjana yang berakreditasi C diprediksi akan memadati dan memenuhi pelamaran formasi SMA di setiap Kementerian/Lembaga Negara ataupun instansi pemerinatahan daerah. Sebagai rekomendasi bahan pembelajaran anda, silakan anda pelajari Paket LKIT

Gaji Ke 13 Telan Biaya Miliaran

Anggaran untuk membayar gaji puluhan ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, serta Pemerintah Kabupaten Jambi menelan dana yang sangat besar yakni jumlah yang dibutuhkan mencapai dana miliaran rupiah.

“Rapel gaji selama 6 bulan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yakni mulai Januari hingga Juni menelan dana Rp 9. 262.080.000. Sementara untuk gaji 13 yang dicairkan Juli mendatang dianggarkan hingga mencapai Rp 26. 119. 708. 800, Itu untuk jumlah PNS 6. 432 orang”, ungkap Muslim Rizal, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jambi.

Pihaknya menerangkan rapel gaji bulan Juli mendatang akan dibayarkan untuk satu bulan terlebih dahulu, yang dibayarkan tersebut menurut Rizal merupakan pembayaran bulan Juni terlebih dahulu, setelah jeda beberapa hari barulah rapel akan dibayar untuk keseluruhan sejak bulan Januari. Pencairan akan dilakukan di awal bulan Juli, antara tanggal satu sampai tanggal sepuluh Juli nanti, mungkin bisa saja tanggal lima sudah bisa dicairkan untuk rapel PNS tersebut.


Anggaran untuk membayarkan gaji 13 itu sudah ada, akan tetapi untuk pembayarannya mengalami kendala petunjuk teknis, Juklak dan Juknisnya belum ada, informasi bulan ini pihak BPKAD masih menunggu kebenarannya, karena tidak mungkin dibayarkan bila tidak ada Juknisnya.

Kepala Bagian Setda Kota Jambi, Yasir mengungkapkan gaji ke tiga belas akan segera dikeluarkan, namun masih menunggu Surat Keputusan dari Kementerian Keuangan, serta gaji ke tiga belas yang akan diteriam PNS kota Jambi itu biasanya sebesar satu bulan gaji pokok, dan gaji tersebut tidak ditambah dengan tunjangan yang lainnya. Dengan demikian gaji ketiga belas tersebut sesuai dengan gaji pokok saja.

Secara keseluruhan Pemerintah telah menaikan kenaikan gaji PNS, TNI, beserta POLRI mulai tanggal 1 Januari 2014. Kebijakan baru tersebut diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Mei yang lalu. Dengan demikian ada kekurangan gaji yang harus dibayarkan pemerintah sebagai konsekuensi dari kenaikan gaji.

45 Ribu Kursi Untuk Jatah Daerah

Mengenai jumlah kursi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan direkrut pada tahun 2014 ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi telah menginformasikan data terbaru.

“Total kursi yang disediakan sebanyak seratus ribu, dengan rincian enam puluh lima ribu untuk kursi Calon Pegawai Negeri Sipil dan tiga puluh lima ribu untuk kursi PPPK” , ungkap Setiawan Wangsaatmadja selaku Deputi Sumber Daya Manusia Kemen PAN-RB.

Dari enam puluh lima ribu kursi CPNS, mempunyai rincian empat puluh ribu untuk instansi daerah serta dua puluh lima ribu untuk pemerinath pusat. Sedangkan tiga puluh lima ribu untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), posisi terbanyak juga akan di tempatkan di Pemerintah Daerah sebanyak dua puluh lima ribu, dan sisanya sepuluh ribu untuk PPPK instansi pemerintah pusat.


Dengan demikian kursi CPNS bisa diperebutkan di masing-masing daerah mencapai enam puluh lima ribu kursi, tetapi formasi jatah kursi masing-masing daerah belum diumumkan. Dari hasil keterangan Setiawan Wangsaatmadja, memberikan kepastian mengenai rekrutmen PPPK, karena sebelumnya para petinggi KemenPAN-RB mengatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang PPPK belum terbit sehingga rekrutmen PPPK belum bisa dilaksanakan tahun ini.

Deputi SDM yakin RPP yang dimaksud akan segera disahkan menjadi Peraturan Pemerintah dalam waktu dekat ini, sehingga seleksi PPPK tetap bisa dilaksanakan secara bersamaan dengan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. “Formasi untuk PPPK nanti juga akan ditetapkan oleh pusat. Daerah-daerah dalam mengajukan formasi CPNS-nya, juga sekalian mengajukan usul formasi CPNS," terang Setiawan kepada wartawan di Jakarta, kemarin (23/6).

Sebelumnya Azwar Abu Bakar menjelaskan hak-hak yang diterima PPPK sama dengan pegawai negeri, perbedaannya hanya pensiun saja. Melihat dari ketentuan Undang-Undang Pasal 21 dan 22 Aparatur Sipil Negara, terlihat hak PPPK berbeda tipis dengan yang diterima oleh PNS. Disana disebutkan Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun serta jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.

Tanpa SPTJM, BKN Takkan Proses Usulan Pemberkasan NIP

SPTJM yang merupakan kependekan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, adalah merupakan salah satu sarat dalam usulan pemberkasan NIP. Jika suatu daerah akan mengajukan pemberkasan NIP honorer K2 tanpa surat ini, sudah bisa dipastikan usulan pemberkasan yang diajukan akan ditolak oleh pihak BKN.

Pihak instansi daerah, dalam hal ini BKD tidak seharusnya untuk melakukan upaya coba coba, misalnya mengajukan tanpa surat pernyataan SPTJM, dikarenakan pihak BKN akan mensortir dan memeriksa setiap berkas yang diajukan, jadi andai tidak terdapat salah satu syarat yang sudah menjadi ketentuan, maka berkas pengajuan NIP akan dikembalikan.

Kejadian ini terjadi di pemkot Medan, dimana pihak BKN mengancam tidak akan memproses NIP bagi 471 honorer K2 jika tanpa disertai SPTJM yang ditandatangani Walikota. dan jika hal ini terjadi maka para tenaga honorer K2 yang merasa dirugikan bisa menuntut Kepala BKD Medan, ungkap Tumpak Hutabarat selaku Kepala Biro Humas dan Protokol BKN.
"Para honorer bisa mengajukan tuntutan. Karena sesuai aturan, jika tidak ada SPTJM dari kepala daerah selaku PPK, maka tidak akan kami proses," Ujar Tumpak

Di tempat terpisah Menpan RB, Azwar Abubakar mengatakan kepada wartawan "Saya memang dapat laporan ada BKD yang berani teken SPTJM mengatasnamakan PPK," (19/06/2014)

Berikut adalah beberapa Penjelasan penting mengenai SPTJM

Apa Itu SPTJM ?

SPTJM adalah merupakan salah satu syarat mutlak untuk mengusulkan pemberkasan NIP bagi tenaga Honorer K2. Pengajuan Pemberkasan NIP tanpa SPTJM akan ditolak dan dikembalikan.
Tumpak mengatakan (14/05/2014) "Tidak bisa itu, para PPK yang ingin mengusulkan pemberkasan NIP honorer kategori dua (K2) harus tanda tangan SPTJM. Karena ini sudah menjadi keputusan Kepala BKN,"

Apa yang menjadi Landasan Hukum SPTJM ? 

Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014, dan surat keputusan Kepala BKN tersebut juga menjadi penegas dari Surat Edaran SE MenPAN-RB No 5 Tahun 2010 tentang kriteria tenaga honorer K2. Selain itu, SPTJM tersirat dalam PP 56 Tahun 2012.

Apa Fungsi dari SPTJM ?

Sebagai salah satu bukti Pertanggung Jawaban Kepala Daerah bahwa dengan sepengetahuannya honorer K2 yang diajukan tidak bermasalah.
untuk contoh dari surat SPTJM bisa dilihat di bawah ini

Siapa Yang Harus Menandatangani SPTJM ?

SPTJM harus diteken oleh PPK dan tidak boleh diwakilkan. Jika kepala daerahnya terjerat kasus korupsi maka bisa teken oleh wakil kepala daerah.
"SPTJM hanya bisa diteken oleh kepala daerah, atau wakil kepala daerah atau pelaksana tugas. Kalau kepala daerahnya ada, wakil kepala daerah tidak boleh teken. Intinya SPTJM itu harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi," terang Tumpak.

Pemkab Aceh Pindahkan Dua PNS

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memindahkan dua Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terbukti memanipulasi absensi. Kebijakan dan sanksi yang diterapkan oleh pemerintah Aceh memang menjadi salah satu bentuk dari ketegasan atas kedisiplinan para pegawai. Kebijakan dan sanksi tidak hanya diterapkan baru kali ini saja, Pemkab Aceh sebelumnya telah memecat dua PNS dan menurunkan pangkat tiga PNS yang dilakukan secara langsung oleh bupati Aceh Selatan. Penegakan peraturan oleh setiap instansi mampu memberikan pembelajaran berharga untuk pegawai lainnya dan untuk tidak mengulang kedua kalinya. Pegawai yang telah dipecat, diturun pangkatkan dan dipindahkan adalah pegawai yang bertugas di Sekdakab.

Alasan pemindahan pegawai tersebut memang benar dan ada buktinya, Asisten Administrasi Umum, Drs. H. Rasyiddin menjelaskan kronologis kejadian manipulasi yang langsung diketahui oleh Bupati tersebut bahwa PNS yang bertugas di bagian umum menandatangani absen yang saat itu tidak hadir untuk apel pada hari Senin (23/6). Selaku Pembina, bupati kemudian meminta kepada petugas untuk melakukan cek ulang sesuai dengan kehadiran PNS yang hadir pada saat itu, dan ditemukan tandatangan tanpa ada orang yang hadir. PNS yang memanipulasi absen tersebut adalah Syafrijal.

Saat ini Rasyiddin dan pihaknya sudah dalam proses penyelesaian administrasi untuku pemindahan dua pegawai PNS tersebut yang rencananya akan dipindahkan ke kantor Camat Trumon Timur dan Kluet Timur. Sanksi ini langsung diperintahkan oleh Bupati setempat.


Memang saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan razia kedisiplinan kepada para pegawai PNS yang memiliki tugas untuk mengabdi kepada negara dan melayani masyarakat agar menerapkan kedisiplinan sebagai contoh untuk lingkungan sekitar. Selain manipulasi data, masalah kedisiplinan yang sering muncul adalah telat hadir, bolos atau berkeliaran saat jam kerja. Tidak segan-segan selain menurunkan jabatan, pemerintah akan mengurangi tunjangan yang rutin dibayarkan kepada PNS. Sedangkan untuk menangani masalah PNS yang sering berkeliaran, pemerintah menerapkan razia secara rutin sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Kedisiplinan PNS mampu meningkatkan reformasi birokrasi Indonesia untuk semakin baik.

Banyak pihak yang merasa bangga dengan kebijakan yang diterapkan ini dan menyatakan kebenaran pemindahan pegawai ini, seperti halnya dengan Kabag Organisasi (Ortala), Zulfan Harijadi mengatakan bahwa kedua oknum PNS, Safrijal pegawai bagian umum dipindahkan ke kantor camat Kluet Timur. Sedangkan Khairul yang tidak hadir pada saat apel dan juga sebagai pegawai yang bertugas sama dengan Safrijal dipindahkan ke kantor camat Trumon Timur. Pemindahan ini menjadi contoh dan harus didukung oleh semua lapisan jabatan pemerintah tanpa pandang bulu. Karena ketegasan yang dilakukan akan memberikan pembelajaran yang baik untuk bisa menegakkan kedisiplinan di lingkungan PNS. Dan semua pihak harus berperan aktif atas peraturan ini.

Efektif, Satpol PP Kejar PNS

Cara efektif yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengambil tindakan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berkeliaran saat jam kerja adalah razia dengan bantuan Satpol PP. Khususya di Pekanbaru, PNS yang sedang sarapan pagi di warung belakang kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov Riau berlarian menghindari Satpol PP yang datang tiba-tiba. Memang sudah menjadi masalah terdahulu jika PNS berkeliaran pada saat jam kerja. Sehingga razia oleh Satpol PP adalah cara efektif yang saat ini sedang dilaksanakan.

Razia yang dilakukan merupakan bentuk kedisiplinan yang diterapkan oleh pemerintah. PNS yang merupakan abdi negara dan memiliki tugas untuk melayani masyarakat harus menjadi teladan yang baik dan bisa di contoh oleh masyarakat luas. Jika PNS saja memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah, begitupun sebaliknya, masyarakat memiliki hak kesejahteraan salah satunya dengan pelayanan yang diberikan oleh PNS.

Razia PNS di Riau sudah diterapkan beberapa kali di tempat yang memang sudah menjadi candu untuk para PNS menjadikan markas. Sontak saja dengan adanya razia ini membuat pemilik warung terkejut dan mengundang perhatian masyarakat sekitar yang memang pada saat itu berada di areal pekarangan kantor Dinas PU Riau. Dari sejumlah PNS yang ada di kantin tersebut, sebanyak sembilan orang tertangkap dan diangkut oleh Satpol PP untuk diamankan dan dimintai keterangan data untuk dijadikan laporan kepada Gubernur Riau.


Selain kantin ini yang menjadi tujuan razia PNS, terdapat beberapa kantin lain yang sudah menjadi santapan Satpol PP tersebut yaitu seperti di beberapa warung kopi jalan Setia Budi, Senapelan, Tambusai, dan lokasi-lokasi lainnya seperti Jalan Pepaya dan Jalan Thamrin. Karena keterkejutan dari masing-masing PNS yang sedang asyik menyantap sarapannya, mereka berlarian dan berlindung ke belakang warung.

Kedisiplinan memang perlu diterapkan oleh pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil. Selain di Riau, beberapa kota besar di Indonesia juga sudah menerapkan strategi ini. Jika berkeliaran bisa diangkut oleh Satpol PP, maka lain halnya jika telat hadir atau membolos tidak masuk kerja. Sebagian instansi atau daerah ada yang menerapkan sanksi untuk mengurangi tunjangan yang diberikan kepada PNS. Kehadiran Pegawai Negeri Sipil sudah bisa dideteksi dengan mudah menggunakan absen elektronik. Pemerintah tidak main-main dengan sanksi yang diterapkan untuk memberikan kedisiplinan kepada para pegawai, karena ini akan mempengaruhi proses Reformasi Birokrasi yang berlaku di Indonesia.

Kepala Satpol PP Provinsi Riau mengatakan, “Dibanding razia sebelumnya, razia keempat kalinya ini memang lebih sedikit PNS yang berada di luar kantor pada jam dinas. Membuktikan apa yang dilakukan cukup efektif karena dapat menekan angka PNS berkeliaran di luar kantor."

Simulasi CAT Tes CPNS 2014

Simulasi Computer Assisted Test (CAT) akan digelar kembali dalam Career Fair di kota Bogor. Kegiatan tersebut merupakan acara lanjutan serupa di Senayan City Jakarta pada (18-19 Juni), yang mendapat respon besar dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang mempunyai minat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Herman Suryatman mengungkapkan, Career Fair yang dilaksanakan di Gedung Wanita Bogor akan berlangsung dari hari Selasa sampai Rabu (24-25 Juni 2014) yang dimulai jam 10.00 sampai 16.00 WIB.

“Soisalisasi sistem CAT tersebut sangat strategis karena pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar CPNS 2014 seluruhnya menggunakan sistem CAT. Kami berharap nantinya pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil tidak aka nada lagi yang gagap CAT” ungkap Herman (Senin 23 Juni).


Dengan adanya penerapan sistem CAT seratus persen, diharapkan para pelamar CPNS lebih mempersiapkan dirinya untuk mengerjakan semua soal dengan nilai yang tinggi. Berdasarkan tahun lalu, banyak peserta yang nilainya telah memenuhi passing grade (ambang batas), akan tetapi di panggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Herman menambahkan memenuhi passing grade belum tentu lolos menjadi CPNS, karena dengan adanya nilai yang lebih tinggi maka itu yang dinyatakan lulus CPNS.

Ketentuan passing grade akan memperhitungkan nilai masing-masing materi Tes Kompetensi Dasar (TKD).  Poin yang sangat penting, peserta CPNS harus menguasai ketiga materi yang diajukan pada tes kompetensi dasar, jangan sampai hanya memprioritaskan salah satu materi saja dan yang lainnya dilupakan. Oleh karena itu apabila satu materi tes nilainya dibawah passing grade otomatis akan dipastikan tidak akan lolos menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Seluruh Formasi CPNS Instansi Pusat dan Daerah Diumumkan Lewat Website

Jika pada tahun sebelumnya pengumuman CPNS bisa dilihat di papan pengumuman yang terpampang di masing masing kantor BKD Daerah, rupanya tahun ini cara itu akan berubah. Pada tahun tahun sebelumnya setiap formasi yang telah disetujui pihak Pemerintah Pusat akan diserahkan secara langsung ke PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) lalu merekalah yang mengumumkan formasinya, baik di website, media masa atau dipampang di papan pengumuman BKD.

Setiap formasi tahun 2014 akan diumumkan pihak Kemenpan RB di website Kemenpan RB yang beralamat di menpan.go.id demi efesiensi dan efektivitas. Pernyataan ini didapatkan langsung dari Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmadja saat mengkonfirmasi kepada pihak JPNN,Senin (23/6).
"Ini demi efisiensi dan efektivitas saja, makanya formasi CPNS kita umumkan lewat website kita KemenPAN-RB."

Selain alasan diatas, pengumuman ini dilakukan agar lebih praktis.
"Seluruh formasi di instansi pusat dan daerah akan kita umumkan lewat website. Ini agar lebih praktis juga," Setiawan menambahkan.

Pengumuman resmi formasi CPNS 2014 pertama kali akan diumumkan pihak Kemenpan RB, dan setelah itu barulah setiap instansi pusat dan daerah mengumumkannya di website masing masing. Tahun ini sebanyak 31 kementerian, 40 lembaga, 28 provinsi, dan 383 kabupaten/kota yang akan mengadakan seleksi CPNS. Untuk memudahkan, anda juga bisa melihat pengumuman di cpnson.blogspot.com setelah pengumuman resmi diumumkan.

Terobosan baru Kemenpan RB sebenarnya tidak hanya diterapkan dalam pengumuman formasi CPNS yang akan diumumkan secara online kepada masyarakat luas, akan tetapi sebelumnya "disaat pengajuan formasi" setiap instansi daerah juga dipersilakan mengajukan formasi cpns secara online - sehingga setiap pejabat daerah terkait tidak usah datang ke Jakarta disaat akan mengajukan formasi CPNS yang dibutuhkan daerah bersangkutan karena pengajuan formasi sudah disediakan pihak Kemenpan RB dengan teknologi e-formasi'nya di alamat http://formasi.menpan.go.id.

Sistem Penilaian CAT (Computer Assisted Test) CPNS

Sudah tahukah Anda kalau tahun ini Seleksi Calan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) baik di pusat maupun di daerah. Silahkan Baca berita sebelumnya yang mengenai “Tahun 2014 Seleksi CPNS Wajib Menggunakan Sistem CAT”

Sistem Penilaian CAT (Computer Assisted Test)

Jumlah seluruh soal dalam ujian CAT adalah 100 butir soal dengan rincian sebagai berikut :

* 35 soal TKP ( nilainya antara skala 1 s.d 5, tidak ada 0

* 35 soal TIU (nilainya 0 jika salah dan 5 jika benar)

* 30 soal TWK (nilainya 0 jika salah dan 5 jika benar)

Jadi jika seluruh soal dijawab dengan tepat maka nilai maksimumnya adalah 500, dan nilai minimumnya adalah 35. Tidak ada sistem pengurangan nilai dalam ujian ini.

Nilai Ambang Batas TKD CAT  seleksi CPNS 2014 berdasarkan Permen PANRB No.35/2013 adalah :

* 60% dari nilai maksimum TKP 175 = 105

* 50% dari nilai maksimum TIU 175 = 75

* 40% dari nilai maksimum TWK 150 = 70

Pelajari Lebih Lengkap Apa Penertian CAT CPNS, Kisi-kisi SOAL CPNS CAT.

Dan dapatkan kumpulan soal latihan CPNS 2014 DISINI

Kisi-Kisi Soal CPNS Yang Diaplikasikan Dalam CAT

Tahun 2014 ini Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib menggunakan Sistem CAT (Computer Assisted Test) baik untuk CPNSD maupun Pusat. Dalam Permen PANRB No.35/2013, kisi-kisi soal CPNS yang diaplikasikan dalam CAT memiliki komposisi sebagai berikut:

1. Tes pertama terdiri dari 35 soal Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan materi :

A. Aspek integritas

B. Aspek kejujuran

C. Aspek tanggungjawab

D. Aspek kemampuan beradaptasi

E. Aspek pengendalian diri

F. Aspek semangat berprestasi

G. Aspek inisiatif

H. Aspek kreatifitas kerja

I. Aspek ketekunan

J. Aspek penghargaan terhadap orang lain

K. Aspek ketegasan

L. Aspek kepercayaan diri

M. Aspek toleransi

N. Aspek kepedulian lingkungan

O. Aspek efisiensi kerja

2. Tes kedua terdiri dari 35 soal Tes Inteligensia Umum (TIU) dengan materi: 

A. Kemampuan verbal yaitu kemampuan yaitu kemampuan menyampaikan  informasi secara lisan

Maupun tertulis:

* Sinonim

* Antonim

* Padanan kata

B. Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka:

* Aljabar

*Aritmatika

C. Kemampuan berfikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis :

* Deret

* Silogisme

D. Memampuan berfikir analitis yaitu kemampuan mangurai permasalahan secara sestematis :

* Analitik

* Spasial

3. Tes ketiga terdiri dari 30 soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), terdiri dari :

A. Pancasila

B. Undang-Undang Dasar 1945

C. Bhineka Tunggal Ika

D. Negara Kesatuan Republik Indonesia:

* Sistem tata negara Indonesia, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah

* Sejarah perjuangan bangsa

* Peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global

* Kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar

Ketiga Jenis Kompetensi yaitu TKD, TIU, TWK seperti dipaparkan di atas dapat Anda miliki Klik disini (Sudah sesuai dengan Kisi-kisi CPNS CAT berstandar nasional)

Pemerintah Yakin Panselnas Tidak Terkait KKN

Pemerintah meyakini bahwa Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) tidak terkait dengan KKN masalah pengadaan CPNS tahun 2013. Memang saat ini banyak pihak yang mengira bahwa terjadi KKN di lingkungan Panselnas terkait pengelolaan kelulusan CPNS tahun 2013 baik dari jalur pelamar umum ataupun dari jalur honorer. Pemerintah juga membantah adanya manipulasi yang dilakukan Panselnas, karena kelulusan yang telah diumumkan beberapa waktu kemarin adalah murni dari hasil tes yang dilakukan oleh para pelamar.

Seperti yang dijelaskan oleh Setiawan Wangsaatmadja selaku Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) "Hasil tes yang kita umumkan benar-benar murni. Tidak ada titip-titipan calon, tidak ada rekayasa, dan tidak ada permainan.”

Selain itu, pengadaan CPNS tahun 2013 memang murni tanpa ada rekayasa. Salah satu anak pejabat dari KemenPAN RB yang mengkuti tes CPNS karena tidak memenuhi passing grade tetap tidak diluluskan. Padahal mungkin saja untuk Panselnas meluluskan anak tersebut dan nyatanya tidak. Dengan seperti ini sudah menjadi contoh bahwa rekrutmen pegawai negeri sipil ditentukan dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki bukan dilihat dari kekaraban panitia dan jumlah uang.

Dalam pelaksanaan CPNS dan pengolahan hasil Tes Kompetensi Dasar pelamar tidak dilakukan secara langsung oleh KemenPAN RB atau Panselnas, tapi dilakukan menggunakan sistem computer dan diolah oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri. Kegiatan ini juga diawasi oleh aparat kepolisian. Pengawasan dilakukan dengan ketat dan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.


Dengan adanya masalah seperti ini, masyarakat meminta pemerintah untuk menerapkan sistem computer pada tes CPNS tahun 2014 ini atau disebut dengan CAT (Computer Assisted Test) CPNS. Memang dengan menggunakan teknologi seperti ini akan memberikan hasil yang lebih transparan dan murni. Selain itu, sistem tidak membutuhkan waktu lama dalam menentukan hasil dan biaya yang murah. Tahun 2013, CAT CPNS memang sudah dipergunakan, namun belum maksimal dan baru beberapa instansi saja yang menerapkannya. Sedangkan tahun ini, penggunaan CAT menjadi hal yang wajib, jika pemerintah, lembaga/kementerian tidak menggunakan sistem ini maka tidak akan diberikan formasi.

Setiawan juga menambahkan, “Walaupun kelulusan yang tetapkan pejabat pembina kepegawai, namun peserta sudah bisa tahu kalau dia memenuhi passing grade atau tidak, sehingga lebih mudah untuk mengontrol hasil pengumuman."

Sehingga tidak ada lagi tuduhan adanya manipulasi atau KKN di lingkungan Panselnas. Semua sistem pengadaan CPNS dilakukan dengan ketat, namun untuk pengadaan CPNS dan persyaratan pemerintah lebih mempermudah yaitu dengan diterapkannya beberapa sistem komputer dalam pengadaan CPNS tahun ini. Diharapkan dengan seperti ini akan memberikan hasil yang maksimal dan menghasilkan pegawai yang pantas untuk jabatan yang tersedia.