Permasalahan Guru Honorer Segera Dituntaskan

Guru adalah target penyelesaian utama dari Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) untuk tahun ini. Tindakan ini diharapkan bisa menghasilkan guru –guru yang berkualitas. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh dan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar keduanya bersepakat untuk meningkatkan kualitas guru dan juga menuntaskan masalah guru Honorer K2 yang belum selesai.

Azwar Abubakar mengadakan rapat yang di hadiri oleh sejumlah pejabat eselon I dan eselon II, didalam rapat Azwar Abubakar meminta supaya guru menjadi target pokok dalam kebijaksanaan kemendikbud. Karena Guru merupakan bagian terbesar dari aparatur sipil negara yang harus memenuhi target kualifikasi.

Apabila gurunya berkualitas, maka akan menghasilkan anak didik yang berkualitas pula diantaranya anak didiknya akan menghasilkan nilai yang bagus dan memuaskan . Sedangkan bagi guru yang tidak berkualitas, maka kasihan dengan muridnya itu otomatis akan menghasilkan murid yang kurang berkualitas pula.

Kasihan anak-anak generasi penerus bangsa apabila gurunya tidak berkualitas, karena seorang guru pengaruhnya sangat tinggi untuk kemajuan suatu bangsa. Azwar mengatakan dengan di undangkannya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, bahwa jabatan seorang guru tidak selalu harus diisi oleh PNS tetapi bisa juga dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Dengan adanya kebijaksanaan dalam undang-undang ASN yang melahirkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), diharapkan dapat mengisi kekosongan jabatan yang tidak dapat diisi oleh PNS. Undang – Undang ASN juga memungkinkan masyarakat sipil yang mempunyai kompetensi secara professional, dan memenuhi kualifikasi yang diminta untuk mengikuti rekrutmen pengisian jabatan PPPK.

Oknum PNS Bengkulu Jadi Calo

Oknum PNS Bengkulu jadi calo CPNS dengan meminta bayaran yang sangat tinggi. Ada dua orang oknum PNS Bengkulu yang menjadi calo CPNS, mereka adalah OR berumur 32 tahun dia adalah PNS Dishub Kepahiang, warga desa Kutorejo Kepahiang. Dan rekannya bernama YN dia adalah PNS di salah satu puskesmas di Kabupaten Rejang Lebong.

 Dua oknum tersebut ketahuan karena satu persatu masyarakat yang menjadi korban penipuan/percaloan CPNS mulai bermunculan. Kali ini, terkait laporan warga ke polres Bengkulu yang menyatakan bahwa mereka merasa telah di tipu oleh dua oknum PNS. Satu diantaranya adalah PNS Dishub Kepahiang. PNS Dishub Kepahiang bernama OR di tangkap oleh Polres Bengkulu, pada saat dia berada di rumah orang tuanya di Sawah Lebar kota Bengkulu sekitar pukul 21.00.

Pada malam itu juga OR langsung menjalani pemeriksaan dan malam itu juga langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Dan PNS yang satunya lagi YN hingga tadi malam masih di buru anggota Buser Polres Bengkulu. Belakangan diketahui dia adalah PNS di salah satu Puskesmas di kabupaten Rejang Lebong. Kapolres Bengkulu AKBP Iksantyo Bagus Pramono mengatakan tersangka Or di tangkap karena ada laporan dari korbannya yang bernama Salipin warga kelurahan Sukarami.

Tersangka menjanjikan akan meluluskan anak korban dari CPNS hingga di angkat sebagai PNS. Kronologis kejadiannya berawal dari pertemuan Salipin yang berusia 49 tahun dengan tersangka Or. Mereka terlibat perbincangan lewat telepon. Tersangka Or adalah seorang PNS dan dia mengaku bisa mengurus orang sampai lulus tes CPNS di Bengkulu Tengah, terlebih lagi tersangka Or mempunyai orang yang dekat dengan petinggi di Bengkulu Tengah.

Tersangka korban juga menjanjikan bisa meluluskan dari tes CPNS hingga diangkat menjadi PNS. Kebetulan juga Salipin menginginkan anaknya untuk menjadi PNS. Mendengar penuturan tersangka Or akhirnya Salipin merasa tergiur dan terjadilah kesepakatan. Akhirnya Salipin menyerahkan uang sebesar 160.000.000,- kepada tersangka.

Namun janji tinggalah janji, anak korban ternyata tidak lulus CPNS. Akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, maka terbongkarlah semuanya. Dan ini adalah suatu peringatan kepada kita kalau menginginkan sesuatu dengan cara yang tidak halal maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Sebetulnya untuk masuk tes CPNS yang asli tidak harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Paling hanya untuk administrasi saja dan itu pun tidak membutuhkan biaya yang besar.

 Namun untuk sekarang ini banyak sekali calo-calo yang menawarkan dan menjanjikan bahwa dengan membayar uang sekian rupiah akan di jamin lolos CPNS, bahkan sampai diangkat menjadi PNS. Melihat hal begitu siapa sih yang tidak tertarik, apalagi menjadi PNS dapat tunjangan sampai pensiun.

Honorer Dokter Manipulasi Data

Honorer Dokter manipulasi data dan ini terjadi di daerah Purwakarta, karena ada sebagian Honorer yang dokumennya tidak asli atau memakai dokumen palsu. Sekertaris Dinas Kesehatan Pemkab Purwakarta Didi Suardi mengatakan akan melakukan verifikasi honorer kategori dua (K2yang telah dinyatakan lulus).

Dari sekian pelamar hanya ada 9 orang yang dinyatakan lulus, kebanyakan dari semua yang lulus adalah dokter. Karena kebetulan yang dibutuhkan cepat di instansi ini untuk pelayanan kesehatan adalah dokter. Dari kesembilan orang itu kemungkinan salah satunya ada yang menggunakan dokumen palsu. Tetapi dari pihak dinas kesehatan meminta kepada Bupati untuk memprioritaskan orang tersebut bisa masuk, karena untuk pelayanan kesehatan, dokter sangat dibutuhkan sekali.

Sekertaris Dinas Kesehatan Didi Suardi mengatakan pihaknya belum tahu pasti dan akan dicek kebenarannya, apakah dari kesembilan orang itu ada yang menggunakan dokumen palsu atau tidak. Akan tetapi jika ada salah satu dokumen yang palsu dan itu adalah dokumen untuk tenaga dokter maka pihaknya akan mempertimbangkannya, karena tenaga khusus kaya dokter untuk sekarang ini sedang di butuhkan.
Dari dinas kesehatan sudah mengajukan permintaannya kepada Bupati untuk meloloskan pegawai tersebut, dengan alasan posisinya sangat dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan khususnya di Puskesmas. Dinas kesehatan juga mengatakan sebagai tenaga yang dibutuhkan apapun kategorinya akan kita akomodasi dan segala sesuatunya akan dilaporkan kepada Bupati.

Setelah dilaporkan kepada Bupati dan beliaupun setuju dengan permintaan kami dari dinas kesehatan, dan hal tersebut akan diajukan ke Menpan (menteri pendayagunaan aparatur negara). Untuk posisi Dokter disini sangat dibutuhkan sekali khususnya untuk ditempatkan di Puskesmas.

Kebetulan di Pemkab Purwakarta untuk tenaga seorang dokter masih kurang dan jumlahnya sedikit. Apalagi untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas, Dokternya sangat minim. Sedangkan daftar pasien di Puskesmas setiap harinya sangat banyak. Sedangkan kita sebagai pasienpun membutuhkan dokter untuk memeriksa kesehatan kita. Kondisi seperti inipun sudah diketahui oleh Bupati dan beliaupun akan mengusahakan yang terbaik untuk kami semuanya.
Kebutuhan pelayanan dokter sangat di perlukan sekali, baik ditingkat desa, tingkat kecamatan, maupun di tingkat kabupaten. Untuk tingkat kecamatan biasanya ada Puskesmas, dan Puskesmas ini daftar pasiennya paling banyak karena untuk sekarang ini berobat di Puskesmas tidak dipunggut biaya, kalaupun ada biaya yang harus dikeluarkan tidak terlalu mahal.

Yang berobat ke Puskesmas dari semua kalangan ada. Baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah, tapi kebanyakan kalangan menengah ke bawah. Jadi profesi dokter untuk ditempatkan di Puskesmas ini memang sangat dibutuhkan, karena seorang dokter lebih tahu apa yang harus di lakukan dan apa yang dibutuhkan oleh pasiennya itu.

Workshop BKN Tentang UU ASN

 Workshop BKN tentang UU ASN membawa dampak perubahan yang sangat besar terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Karena dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana UU –ASN ini sangat menekankan sekali akan pentingnya manajemen sumber daya manusia (SDM) guna membangun manusia secara kompetensi dan bermartabat yang selalu dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

untuk mensukseskan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, pada tanggal 15 April 2014 Wakil Kepala (waka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Harya Wibisana membuka workshop penyusunan standar kompetensi manajerial selaras dengan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang tempatnya di Aula Gedung 1 lantai 5 di kantor Pusat BKN Jakarta.

Dalam pelaksanaan workshop ini Bima memberikan arahan dan memberikan pesan-pesan kepada para peserta workshop untuk mengidentifikasi tujuan dari kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur tersebut. Tujuan kompetensi SDM disini adalah apakah untuk menciptakan kepemerintahan yang bersih, atau untuk membangun profesionalisme dan produktifitas kinerja, juga untuk meningkatkan pelayanan public dan daya saing.

Dengan tercapainya semua tujuan dari kompetensi sumber daya manusia itu dan teridentifikasinya dari kegiatan tersebut maka dengan mudah akan dapat diterapkan langkah-langkah untuk kedepannya yang strategis guna mendapatkan Aparatur Sipil Negara yang professional dan berkualitas. Sifat profesionalitas dari seorang ASN akan sangat berpengaruh sekali untuk perkembangan kedepannya, apakah untuk diri sendiri, maupun untuk mengabdi kepada negara.

Dalam waktu yang bersamaan sambil memberikan arahan, Bima juga berharap agar para peserta workshop juga dapat berdiskusi untuk mengidentifikasi secara cepat dan tepat bahwa kompetensi yang diperlukan untuk mengisi jabatan-jabatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ASN.

Peserta workshop juga diharapkan untuk bisa merumuskan tentang bagaimana cara meningkatkan kompetensi secara cepat dan tepat. Mengingat di luar sana ada sekitar 4,5 juta Aparatur Sipil Negara yang akan mengikuti diklat, dan biasanya itu dilakukan setiap tahun sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN.

Budi Yuwono adalah seorang Direktur Standarisasi dan Kompetensi Jabatan (stankomjab) mengatakan bahwa workshop akan dilaksanakan selama dua hari dimulai dari tanggal 15 sampai tanggal 16 april.
Workshop diikuti oleh beberapa instansi dan sebanyak 17 instansi juga sebanyak 50 peserta yang hadir untuk mengikuti pelaksanaan workshop.

Budi Yuwono menjelaskan bahwa dengan diadakannya workshop ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu, diantaranya adalah tersusunnya kebutuhan kompetensi generik pada jabata pimpinan tinggi admistrator dan pengawas sesuai dengan UU ASN baik untuk instansi pusat maupun untuk instansi daerah. Sedangkan pimpinan tinggi disini terbagi tiga, yaitu pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya dan yang terakhir pimpinan tinggi pratama.

Putra Daerah Tidaklah Bodoh !!

Putra Daerah ditentukan oleh Pemda, Karena Pemda (Pemerintah Daerah) sekarang di berikan kewenangan untuk menentukan Formasi untuk penerimaan CPNS yang akan dibuka untuk umum. Disamping itu pula Pemda di beri keleluasaan untuk menentukan formasi khusus untuk penerimaan CPNS yang berasal dari daerah.

Namun meskipun begitu KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan kepada Pemda jangan sampai ada formasi yang kosong karena tidak adanya pelamar. Diusahakan semua formasi harus ada walaupun tidak penuh.

Pada Tahun yang lalu banyak daerah yang melakukan protes karena kebanyakan yang lulus tes bukan berasal dari putra daerah asli tetapi kebanyakan dari luar daerah yang tinggal disitu. Namun untuk sekarang sistemnya sudah di rubah, untuk sekarang Pemerintah memberikan kewenangan dan keleluasaan sekaligus memberikan kesempatan kepada Pemda untuk mempetakan mana formasi untuk putera daerah.

Tapi walaupun begitu, dengan diberikannya kewenangan dan keleluasaan dalam memilih dan menentukan formasi baik itu untuk umum, ataupun untuk putera daerah, pihak KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mewanti-wanti kepada Pemda agar tidak semuanya dimonopoli.

Apalagi untuk jabatan-jabatan yang strategis misalnya formasi untuk dokter umum ataupun untuk spesialis. Apalagi bagi daerah yang SDM-nya kurang, maka Pemda harus membuka formasi tersebut untuk umum. Boleh saja Pemda berambisi untuk membuka formasi khusus untuk putera Daerah dengan seluas-luasnya, tapi jangan sampai karena ingin putera daerahnya tercover, lantas formasi untuk semuanya ditutup untuk umum.

Hal itu juga kurang bagus, karena terlalu banyak formasi untuk putera daerah, sedangkan yang formasi untuk umum sedikit, jadi diusahakan harus balance / seimbang antara formasi untuk putera daerah dan formasi untuk umum.

Untuk mencegah terjadinya monopoli Pihak KemenPAN-RB akan mengkaji semua usulan Pemda tersebut. Misalnya saja di daerah A kelebihan tenaga administrasi kemudian Pemda mengusulkan seluruh formasi untuk tenaga administrasi. Tapi KemenPAN-RB tidak akan menuruti permintaannya. Kenapa demikian ? Karena jika semua aparatur diisi semua dengan tenaga administrasi, maka kualitas pegawai di daerah tidak akan meningkat.

Dengan begitu kualitas pekerjaan seorang pegawai sangat menentukan sekali untuk kemajuan pegawai itu sendiri maupun untuk negara. Sesuatu yang berlebihan dianggap kurang bagus, tetapi apabila kurang juga tetap tidak bagus. Jadi sebaiknya harus seimbang antara pekerjaan dan orang yang mengerjakannya.

Dengan adanya keseimbangan tersebut ada kemungkinan kualitas pegawai akan meningkat juga pekerjaan yang dikerjakannyapun menghasilkan nilai yang maksimal. Begitu pula dengan formasi, formasi untuk umum dan formasi untuk putera daerah harus sama, memang tidak ada salahnya kalau seandainya Pemda ingin memajukan putera daerah.

Tidak semua putera daerah itu bodoh, tapi banyak juga putera daerah yang pintar, juga mempunyai integritas yang tinggi cuma mereka tinggal di daerah.

CAT CPNS Cegah Kebocoran Data

Metode CAT mencegah kebocoran data, karena dengan menggunakan metode sistem CAT (computer assisted test) dipastikan aman dari kecurangan-kecurangan yang sering terjadi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja menjamin dengan menggunakan metode computer assisted tes ini yang rencananya akan digunakan untuk seleksi CPNS 2014 di jamin aman dari kecurangan.

Karena selain semua perangkat komputer diperiksa seluruhnya, juga bahan materi soalnya sudah di kunci oleh Lembaga Sandi Negara (lemsaneg). Jadi kemungkinan terjadi kecurangan sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Perlu diketahui bahwa keamanan soal cpns dilindungi oleh lemsaneg menggunakan metode enkripsi dekripsi

KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan bahwa "Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) akan memeriksa semua infrastrukturnya, barangkali saja ada data aneh yang masuk ke computer yang bisa mempengaruhi saat materi di input ke komputer"

Selain itu juga sebelum materinya di input ke computer, diusahakan semua perangkat computer harus dalam keadaan clear, untuk mempermudah dan juga untuk menghindari adanya kecurangan. Sebab hal-hal yang sekecil inilpun harus benar-benar diperhatikan. Apalagi dalam pengadaan CPNS nanti, maka Panselnas pun akan benar-benar melakukan pemeriksaan secara ketat.

Bayangan CAT CPNS bisa dimiliki secara gratis dengan cara request CAT CPNS di cpnson.blogspot.com

Untuk menghindari berbagai kemungkinan / hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang sekecil apapun harus diperhatikan, karena biasanya hal yang dianggap sepele itulah yang bisa berakibat fatal. Metode computer assisted test hampir sama dengan system LJK, yaitu semua data yang ada di computer akan dikunci dan akan dibuka kembali pada waktu ujian tes di mulai.

Jadi kepada semua pelamar disarankan tidak usah cemas dan khawatir akan terjadi kebocoran data. Karena dengan menggunakan metode computer assisted test ini di jamin aman dan biasanya hasil tes melalui metode CAT ini sangat obyektif.

Kejahatan dalam teknologi pasti saja ada, walaupun teknologi sudah secanggih apapun, tapi teknisnya kita ada BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) yang sudah memikirkan berbagai hal kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dan BPPT juga sudah tahu apa yang harus dilakukan/ dikerjakan apabila terjadi sesuatu.

Penerapan system CAT ini merupakan salah satu target Sembilan percepatan reformasi birokrasi untuk bidang SDM aparatur. Ada hal yang harus difokuskan dalam bidang reformasi SDM yaitu, kenerja pegawai, promosi secara terbuka dan recrutmen.

Ujian online CPNS menggunakan system CAT (computer assisted test) ini, peserta bisa melihat langsung lulus atau tidak. Karena system tes seperti ini tidak bisa direkayasa Karena system computer itu sendiri yang akan memeriksa jawaban setiap peserta.

Jadi dengan menggunakan metode computer assisted test (CAT) ini maka akan menghasilkan PNS yang orang-orangnya pintar dan memiliki integritas yang tinggi. Yang jelas Metode CAT ini adalah cara yang paling tepat untuk mengurangi kecurangan dalam penerimaan CPNS.

Berkas Honorer K2 Dipertanyakan

Berkas Honorer K2 dipertanyakan, maksud dipertanyakan disini adalah Para Honorer K2 yang telah mengikuti tes dan dinyatakan lulus seleksi, mereka menanyakan kepada BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk langkah selanjutnya. Karena dengan hasil tes Honorer tersebut banyak menuai kontroversi salah satu diantaranya adalah adanya Honorer yang lulus seleksi dan ada juga Honorer yang tidak lulus seleksi.

Antara yang lulus seleksi dan tidak lulus seleksi sama-sama menuai kontroversi, Honorer K2 Yang lulus seleksi bingung bagaimana dengan pemberkasan selanjutnya, sedangkan Honorer yang tidak lulus juga mempertanyakan apakah ada kebijaksanaan juga bagi yang tidak lulus tes. Menurut Tumpak Hutabarat ketika melakukan kunjungan kerja DPRD Komisi A mengatakan kepada Para Honorer K2 yang sudah lulus tes seleksi ketika diajukan pemberkasan NIP harus menyerahkan 2 surat pernyataan.

Surat pernyataan yang pertama adalah surat pernyataan dari Honorer yang menyatakan bahwa data yang diajukan adalah benar asli tanpa direkayasa sedikitpun, dan yang kedua adalah surat pernyataan bertanggungjawab mutlak bagi ppk terhadap Honorer yang akan diangkat menjadi CPNS. Dan semuanya itu sesuai dengan Surat Kepala BKN Nomor K 26 – 30 / v 23 – 4 /99 Tanggal 27 Februari 2014.

Dan para audiensi yang lainnyapun menanyakan bagaimana dengan nasib para Honorer K1 yang nasibnya masih terkatung-katung, belum jelas. Dan mereka juga menanyakan sampai sejauh manakah bagi Honorer yang tidak lulus dan menjadi honorer p3k ?

Menurut Tumpak Hutabarat masih ada 32 Daerah yang diperiksa ulang pasca ATT sudah selesai dan hal itu sudah disampaikan kepada menpan (menteri pendayagunaan aparatur negara). Dan berkaitan dengan honorer yang tidak lulus dan menjadi p3k memang dalam waktu dekat masih belum ditentukan regulasinya dan diprediksi akan direkrut kembali lewat berbagai macamtes layaknya PNS. Setelah di survey ternyata ijazah yang digunakan oleh para tenaga pendidikan umumnya menggunakan ijazah SMP dan SMU padahal seharusnya sudah menggunakan ijazah yang sesuai.

Kepala Biro dan Humas mengatakan bahwa seharusnya untuk tenaga pendidikan ijazahnya harus di atas smu atau minimal ijazah pendidikan guru mengacu kepada Undang-Undang guru dan dosen. Dan juga diharapkan kepada lulusan Honorer K2 supaya melengkapi berkasnya sesuai petunjuk pemkot agar bisa diusulkan kepada pemerintah pusat.

Seharusnya bagi para Honorer yang lulus, harus diusulkan, biar tidak timbul tanda tanya dan menjadi masalah / persoalan baru. Seharusnya berdasarkan aturan biasanya dokumen para Honorer akan di lihat kenbali oleh BKN dan Kemen PAN-RB. Kalau semua dokumennya lengkap danmemenuhi persyaratan maka layak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi apabila tidak memenuhi persyaratan maka dia tidak diangkat menjadi PNS tapi hanya diberikan NIP.