CPNS PAPUA- Kebijakan moratorium CPNS selama 5 tahun mendapat penolakan dari pemerintah dan masyarakat dari Provinsi Papua. Seperti dikutip dari surat kabar online Antara pemerintah dan masyarakat Papua mempersoalkan kebijakan moratorium dan penghentian seleksi penerimaan CPNS sementara selama lima tahun ini.
"Saya sudah bicara keras di Jakarta, kebijakan moratorium CPNS itu membawa persoalan serius di Papua, makanya saya dan Pak Gubernur (Lukas Enembe) menyurati pemerintah pusat," kata Ketua DPR Papua (DPRP) Yunus Wonda dalam diskusi pemuda di Jayapura, Kamis.
Diskusi yang digelar oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua menjelang pelaksanaan Kongres XIV 24-28 Februari 2015 di Papua itu menghadirkan narasumber Ketua DPD KNPI Provinsi Papua Max Olua dan Ketua DPRP Yunus Wonda dengan moderator Amir Siregar dari TVRI Jayapura.
Di hadapan lebih dari 300 orang peserta diskusi, Yunus Wonda mengatakan, pemerintah dan masyarakat Papua akan terus berupaya agar moratorium CPNS itu dihentikan.
"Setiap tahun ada lima ribu hingga enam ribu orang sarjana baru lulusan Papua. Ini masalah karena pengangguran terbuka akan semakin banyak dan persoalan sosial semakin kompleks," ujarnya.
Karena itu, Yunus mengaku bersama Gubernur Papua Lukas Enembe berupaya meminta penghentian “monolak” moratorium itu.
"Masalah ini harus terus diperjuangkan, kami (Ketua DPRP dan Gubernur Papua) akan berupaya terus agar orang pusat bisa tahu," ujarnya.
Moratorium CPNS itu merupakan salah satu kebijakan yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan era pemerintahan Presiden Jokowi.
Selama lima tahun pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi tidak mengadakan penerimaan CPNS untuk seluruh instansi, baik di pusat maupun pemerintah daerah.
Pemerintahan Jokowi mengeluarkan kebijakan itu untuk memberikan peluang kepada seluruh instansi melaksanakan audit organisasi agar bisa diketahui angka ideal PNS di seluruh Indonesia.
Demikian info terbaru CPNS mengenai : Pemerintah Papua “Menolak” Moratorium
Info CPNS Lainnya : Lowongan CPNS 2015 Kota Bandar Lampung
Sumber:Antara
"Saya sudah bicara keras di Jakarta, kebijakan moratorium CPNS itu membawa persoalan serius di Papua, makanya saya dan Pak Gubernur (Lukas Enembe) menyurati pemerintah pusat," kata Ketua DPR Papua (DPRP) Yunus Wonda dalam diskusi pemuda di Jayapura, Kamis.
Diskusi yang digelar oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua menjelang pelaksanaan Kongres XIV 24-28 Februari 2015 di Papua itu menghadirkan narasumber Ketua DPD KNPI Provinsi Papua Max Olua dan Ketua DPRP Yunus Wonda dengan moderator Amir Siregar dari TVRI Jayapura.
Di hadapan lebih dari 300 orang peserta diskusi, Yunus Wonda mengatakan, pemerintah dan masyarakat Papua akan terus berupaya agar moratorium CPNS itu dihentikan.
"Setiap tahun ada lima ribu hingga enam ribu orang sarjana baru lulusan Papua. Ini masalah karena pengangguran terbuka akan semakin banyak dan persoalan sosial semakin kompleks," ujarnya.
Karena itu, Yunus mengaku bersama Gubernur Papua Lukas Enembe berupaya meminta penghentian “monolak” moratorium itu.
"Masalah ini harus terus diperjuangkan, kami (Ketua DPRP dan Gubernur Papua) akan berupaya terus agar orang pusat bisa tahu," ujarnya.
Moratorium CPNS itu merupakan salah satu kebijakan yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan era pemerintahan Presiden Jokowi.
Selama lima tahun pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi tidak mengadakan penerimaan CPNS untuk seluruh instansi, baik di pusat maupun pemerintah daerah.
Pemerintahan Jokowi mengeluarkan kebijakan itu untuk memberikan peluang kepada seluruh instansi melaksanakan audit organisasi agar bisa diketahui angka ideal PNS di seluruh Indonesia.
Demikian info terbaru CPNS mengenai : Pemerintah Papua “Menolak” Moratorium
Info CPNS Lainnya : Lowongan CPNS 2015 Kota Bandar Lampung
Sumber:Antara
No comments:
Post a Comment