Guru Honorer Manipulasi Data

Guru honorer manipulasi data dan ini terjadi di Kota Tegal. Dinas Pendidikan (Disdik) kota Tegal sekarang ini sedang menindaklanjuti laporan adanya manipulasi data dalam melakukan seleksi CPNS dari jalur honorer kategori (K-2). Laporan yang diterima oleh Dinas Pendidikan, bahwa ada tiga orang guru kategori 2 yang memanipulasi data akan segera di klarifikasi.

Nama-nama guru honorer K2 yang dilaporkan memanipulasi data diantaranya adalah ET, guru SD negeri di Kelurahan Kalinyamat Wetan, Kecamatan Tegal Selatan, kemudian AN, guru SD negeri di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, dan yang terakhir adalah AS, guru SMP negeri di Kelurahan Keraton.

Dra. Titik Andarwati selaku Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), menegaskan bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bersama inspektorat telah melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait. Karena untuk sekarang ini giliran Dinas Pendidikan yang akan mengklarifikasi ketiga orang guru K2 tersebut. Selain itu juga Disdik akan mengklarifikasi sejumlah pihak-pihak terkait untuk dijadikan saksi.

Dra. Titik mengatakan seharusnya klarifikasi sudah dilakukan awal pekan kemarin, akan tetapi karena jadwal kegiatannya terlalu padat sehingga, klarifikasi akan dilaksanakan pada akhir pekan ini. Menurut laporan yang diterima ternyata ketiga orang guru K2 yang telah lolos dalam seleksi CPNS kemudian melakukan pemberkasan, dan diduga telah memanipulasi data.

Namun demikian, menurut Titik, selaku kepala Disdik mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan kebenaran yang telah dilaporkan, karena proses pemeriksaan dan klarifikasi masih berjalan,sehingga hasilnya belum ketahuan. Tapi nanti jika semuanya sudah selesai baru bisa diketahui kebenarannya. Titik juga menguraikan lebih jauh bahwa untuk sekarang ini baru ada tiga orang honorer K2 yang dilaporkan yang telah memanipulasi data.

Sampai sekarang belum ada tambahan lagi. Seandainya ada laporan lagi mengenai honorer K2 kepala Disdik akan segera menindaklanjutinya. Sebelumnya Kasubid Perencanaan dan Pengangkatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota tegal, Tri S Noviyanto mengatakan bahwa adanya laporan dari Fostah mengenai honorer K2 yang memanipulasi data akan segera ditindaklanjuti.

Begitu pula dari pihak BKD, Inspektorat dan Disdik sudah melakukan klarifikasi kepada kepala sekolah yang lama yang sudah mengeluarkan SK dan juga kepada kepala sekoah yang sekarang. Selain itu juga kami mengadakan klarifikasi kepada rekan kerja ketiga honorer K2 yang sama-sama bekerja di tempat yang sama, yang akan dijadikan saksi. Termasuk mengklarifikasi kepala UPDT . Pada saat ini sedang dibuat berita acaranya.

Tim BKD, Inspektorat dan Disdik dalam melakukan pemeriksaan dan klarifikasi tim berindak sangat ekstra dan berhati-hati, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan nasib orang. Akan tetapi jika hasil pemeriksaan dan klarifikasi memang terbukti adanya manipulasi, maka tidak ada toleransi yang diberikan, dan pihak BKD akan langsung membatalkan pengangkatannya dari honorer menjadi CPNS. (ASN CPNS / TN)

Honorer Batal Jadi CPNS

Honorer batal jadi CPNS di karenakan banyak yang menggunakan data palsu. Dan ini terjadi di Aceh Tamiang, ratusan honorer kategori 2 (K2) yang telah dinyatakan lulus sebagai CPNS beberapa waktu yang lalu terancam batal diangkat sebagai CPNS. Hal ini terjadi karena ditemukan berkas atau dokumen yang tidak sesuai dengan syarat dan aplikasi yang bersangkutan.

Selain itu juga mereka terancam kena sanksi administrasi, karena telah memalsukan data ketika mendaftar akan mengikuti tes CPNS. Bahkan bisa juga dituntut secara pidana. Kepala Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh Tamiang, Drs. Ahmad As’adi mengatakan bahwa sanksi yang akan diberikan kepada tenaga honorer k2 yang dinyatakan telah lulus, akan tetapi dokumennya tidak sesuai dengan persyaratan dan aplikasi data yang bersangkutan, maka tidak diangkat sebagai CPNS.

Begitu pula dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) tidak dapat diusulkan kepada BKN pusat. Kepala BKPP Ahmad As’adi menjelaskan lebih jauh bahwa tenaga honorer yang di ketahui telah memalsukan berkas atau dokumen akan diberikan sanksi yang lain, dan sanksi itu akan diberikan langsung oleh Bupati, karena itu merupakan kewenangan bupati.

Pihak badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan (BKPP) pada saat ini tengah melakukan proses pendataan honorer k2 dan penerimaan berkas. Dari sekitar enam ratus tujuh puluh dua (672) berkas, yang sudah masuk berkisar empat ratus Sembilan puluh (490) orang.

Pansus DPRK Aceh Tamiang melakukan penelitian terhadap kelulusan CPNS dari tenaga honorer K2, kemudian DPRK Aceh Tamiang mengeluarkan rekomendasi yang isinya, menyatakan kepada BKPP bahwa BKPP diminta harus benar-benar selektif di dalam melakukan pendataan ulang tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Honorer kategori 2 (K2) terancam batal diangkat menjadi CPNS dikarenakan banyak di temukan dokumen yang menggunakan data-data palsu. Oleh sebab itu, untuk sekarang ini sedang dilakukan pendataan ulang kembali bagi tenaga honorer yang telah lulus CPNS. Pendataan ulang tenaga honorer k2 dilakukan oleh Badan kepegawaian Pendidikan dan pelatihan (BKPP). Dan BKPP sendiri melakukannya dengan ekstra hati-hati dan penuh ketelitian, karena takut terjadi lagi adanya berkas atau dokumen yang palsu bisa lolos.

Bupati Aceh Tamiang pun diminta untuk menindak tegas aparatur di satker BKPP dan satker lainnya yang telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan di dalam proses penyeleksian honorer K2 tersebut. Selain itu juga, Bupati diminta untuk mengganti para pejabat di BKPP dan dinas lainnya, yang telah melakukan kecurangan dan telah memanipulasi data dalam mengeluarkan SK Wiyata Bakti yang tidak sesuai dengan masa kerjanya. Karena untuk sekarang ini bagi siapa saja yang melakukan pemalsuan data, selain dikenakan sanksi administrasi juga di kenakan sanksi pidana. Dan itu sangat berat sekali. (ASN CPNS / TN)

Penerimaan PDII LIPI 2014

Penerimaan PDII LIPI sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk pelayanan terhadap masyarakat yang ingin bergabung dengan lembaga pemerintah yang tidak harus selalu mengikuti seleksi tes CPNS. Jika biasanya proses rekrutmen dilakukan tes CPNS yang menghadirkan banyak peminat, lain halnya dengan penerimaan yang diadakan oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah-Lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII LIPI) pada saat ini yang dilakukan secara kontrak untuk semua lulusan fresh graduate yanng memiliki kualifikasi dan kemampuan dalam hal analisis bahan perpustakaan tahun 2014.
Penerimaan ini dilakukan dengan cara serentak tanpa melalui seleksi tes tulis seperti tes CPNS, tahap penerimaan langsung kepada tahap interview atau wawancara kerja. Wawancara yang dilakukan memang tidak semua orang tahu dan memahami proses interview kerja seperti apa. Jika untuk melakukan tes CPNS, diperlukan pembelajaran mengenai materi yang akan keluar seperti pada tingkat Pemda atau Pusat, semuanya bisa dipelajari dalam Paket LKIT yang telah lengkap dengan materi soal tes CPNS 2014 serta sistem CAT tergabung di dalamnya.

Credit Image: PDII LIPI

Unuk tes interview kerja atau wawancara diperlukan pengetahuan luas dan komunikasi yang baik untuk bisa lulus pada walk in interview di Lembaga Pemerintah LIPI ini. Tes wawancara yang akan keluar bisa anda pahami dan pelajari sebelumnya. Seperti apa pertanyaan yang akan keluar pada saat tes dan jawaban terbaik yang harus anda katakan, materi itu bisa dipelajari di Jebol Wawancara. Jika untuk tes interview saja tidak lulus,maka sudah dipastikan itu tidak ada harapan lagi karena tes yang dilakukan hanya satu tahap yaitu walk in interview.

Dalam proses ineterview atau saat telah bekerja di perpustakaan ini, anda minimal menguasai bahasa inggris dengan baik walaupun bahasa inggris pasif. Lulusan yang dibutuhkan untuk analis bahan perpustakaan ini adalah anda yang khususnya telah menempuh sarjana jurusan biologi, kimia, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, fisika, sastra inggris dan lainnya serta memiliki kemauan untuk belajar atau mengerti akan DDC dan Thesaurus. Thesaurus dan kamus merupakan dua hal yang sama-sama digunakan untuk pncarian kata, namun terdapat perbedaan diantara keduanya. Jika kamus digunakan untuk mencari deinisi atau arti dari sebuah kata, maka thesaurus digunakan untu mencari kata yang memiliki arti sama dan kata-kata yang mirip. Sedangkan DCC merupakan sistem yang digunakan untuk proses pengklasifikasian buku yang terdapat di perpustakaan.

Untuk menerapkan posisi ini, anda tidak harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu, karena saat anda tertarik anda hanya perlu untuk membawa persyaratan yang telah ditetapkan. Pelayanan yang diberikan kepada pengunjung tidak manual seperti dahulu, aplikasi dan teknologi sebagai pelengkap fasilitas harus bisa anda kuasai dengan baik, terutama penguasaan dalam bidang internet dan aplikasi perkantoran. Source LKITAsia Versi Bahasa.

Evaluasi Sarana Pemerintah

Evaluasi sarana pemerintah merupakan suatu tindakan dari Kementerian Aparatur Sipil Negara yang merasakan bahwa pada saat ini penggunaan fasilitasnya kurang efektif dan efesien. Oleh karena itu Kemenpan-RB meminta kepada masing-masing instansi pemerintahan untuk menggunakan sarana maupun faslitas yang telah di berikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dimanfaaatkan dengan baik dan benar.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana menjelaskan, jumlah keseluruhaan alokasi fasilitas sarana dan prasana yang telah diberikan mencapai kurang lebih dari Rp 43 triliun atau sekitar 7.3 persen dari pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di tahun 2013. Dengan demikian jumlah tersebut belum mengacu kepada indikator serta instrumen yang mengatur penggunaan sarana dan prasarana tersebut. Karena hal ini telah di sesuaikan dengan peraturan yang normatif dan administratif.

Oleh karena itu diperlukan penyusunan rencana kepada setiap penggunaan barang milik negara secara sistematik dan sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya telah ditentukan. Setiap Instansi pusat wajib menjelaskan kembali kepada masing-masing pemerintah daerah mengenai pemanfaatan sarana dan prasana milik negara. Untuk menjelaskan hal tersebut diperlukan beberapa cara efesiensi perjalanan setiap dinas, melakukan standarisasi sarana dan prasarana serta merawat fasiltas pemerintah yang telah diberikan.
Selain penjelasan tersebut hal yang harus di perhatikan dalam pengevaluasian sarana pemerintah yakni menganalisis kebutuhan secara obyektif, rasional serta realistis.

Setelah itu wajib menegaskan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini supaya mampu meningkatkan tanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.Tentunya hal ini diperlukan pembatasan dalam pemakaian sarana dan prasarana, serta menormalisasikan kebutuhan yang sesuai dengan ketetapan dan suatu saat nanti di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan menjadi temuan yang melanggar peraturan tersebut.

Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW) menjelaskan politik uang kian banyak terutama di tahun 2014 ini, hingga hasil catatan sebanyak 135 kasus politik uang dari berbagai daerah. Kasus tersebut diantaranya berupa pemakaian alat peraga aparat pemerintah, bantuaan infrastruktur, anggaran dana, serta penggunaan gedung pemerintah yang ada. Oleh karena itu negara memfasilitasi para pegawai pemerintah bukan semata-mata untuk di salahgunakan melainkan untuk dipakai dalam bekerja serta dapat meringankan setiap bidang pekerjaaan tersebut. Maksud tersebut tiada lain untuk menciptakan negara dalam segi pemerintahan yang berkualitas baik dari pandangan bangsa sendiri maupun dalam jaringan internasional yang dapat di contoh dengan sistem pemerintahan Republik yang harum akan budaya dan segi politiknya.

SPTJM CPNS

SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) CPNS harus ditanda tangani oleh kepala sekolah. Pemerintahan Kota Banjarnegara sedang melakukan audit terhadap sejumlah CPNS dari honorer yang di duga bermasalah. Sekertaris Daerah, Fahrudin Slamet Susiadi mengatakan bahwa audit yang akan dilaksanakan mengenai SK pengangkatan honorer, kemudian daftar hadir tenaga honorer yang bersangkutan, dan juga sumber pendapatan yang diterima oleh honorer tersebut.

Sekarang ini apabila adanya laporan dari masyarakat akan segera ditindaklanjuti dengan mengecek secara administratif, termasuk kehadiran dan juga orang-orang di sekitar guru honorer mengabdi. Karena peraturan sekarang menyebutkan bahwa berkas atau data yang diserahkan kepada BKN, untuk memastikan data yang disetorkan ke BKN valid, kepala sekolah harus ikut menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Prosedur auditnya memang begitu, jadi apabila CPNS yang bersangkutan terbukti memberikan data yang palsu atau terbukti memalsukan data, maka akan segera ditindaklanjuti dengan mengajukan usulan kepada BKN. Nanti BKN lah yang menentukan segalanya.

Akan tetapi bagi CPNS yang dinyatakan tidak bermasalah, mereka akan lolos dan bisa melenggang untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Namun untuk memastikan data yang diserahkan kepada BKN valid atau tidaknya kepala sekolah harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). Setelah SPTJM di tandatangani oleh kepala sekolah, kemudian surat itu ditandatangani oleh bupati selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

Yang mengharuskan bupati menandatangani adalah atas permintaan dari kepala sekolah. Menurut Fahrudin, pihaknya belum mengetahui deadline upload berkas ini. Untuk sementara ini upload berkas akan dimulai 1 juni 2014.

Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) Honorer kategori 2 (K2) memang haru ditandatangani oleh kepala sekolah, dan ini merupakan peraturan mutlak yang harus dilakasanakan. Setelah semua berkas dan datanya lengkap kemudian diserahkan kepada BKN. Setelah semua datanya lengkap dan valid kemudian BKN baru akan memproses pemberian nomor induk pegawai (NIP).

Pemberian nomor induk pegawai (NIP) bagi CPNS kemungkinan akan membutuhkan waktu yang lama, sebab ada sekitar tiga ratus dua puluh ribu orang yang antri. Di Jawa Tengah saja ada lima belas ribu an dan di Banjarnegara ada sekitar tujuh ratus empat puluh tujuh CPNS. Melihat banyaknya jumlah CPNS yang harus diurus, kemungkinan besar dalam pemberian NIP CPNS akan memakan waktu yang lama dan prosesnya juga tidak akan selancar apa yang diprediksikan.

Menurut Fahrudin hal ini kemungkinan besar akan menyebabkan upload berkasan tidak selancar apa yang di bayangkan. Meskipun upload berkas tidak dilakukan dengan serentak, namun untuk SK pengangkatannya CPNS akan tetap dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2014 berbarengan dengan akan di mulainya upload berkas.

Pentingnya UPT CAT CPNS

Unit Pelayanan Teknis (UPT) sangat penting bagi pemerintah yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yakni untuk melaksanakan tes kepada setiap Calon Pegawai Negeri Sipil. Tanpa bantuan UPT yang menangani pelaksanaan tes CPNS tersebut, maka dinilai akan kurang maksimal dalam menuai hasilnya.

Sistem CAT ini harus di tanggapi dengan sikap yang serius, kerena hal tersebut bertujuan untuk menerapkan sifat profesionalisme dengan adanya bantuan dari Unit Pelayanan Teknis. Hal ini sesuai dengan penjelasan Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN).

UPT ini telah diajukan langsung oleh BKN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, hal ini bertujuan untuk menanggapi persiapan penanganan sistem formasi penerimaan pegawai CPNS yang menggunakan sistem CAT tersebut. Usulan ini telah disesuaikan dengan Undang-undang Aparatur Sipil Nomor 5 Tahun 2014 yang mempunyai kandungan sebagai pelaksanaan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Selain itu, UPT tidak akan bertanggung jawab kepada masing-masing kantor regional walaupun secara administrasi masih melekat, namun kedeputianlah yang mendekati bidang tersebut.

Dari pihak Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana mengatakan, pembentukan UPT harus dipersiapkan dari bentuk anggarannya, baik dalam hal sarana prasarana, penggajian setiap pegawai serta biaya operasionalnya. Sementara itu sumber daya juga akan dipersiapkan setelah hasil pembicaraan nanti yang juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. (Dikutip dari JPNN)

Rencana pelaksanaan seleksi pada UPT baru yang telah diusulkan tidak hanya berlaku untuk pegawai baru saja, melainkan setiap pelaksanaan pengisian jabatan harus difasilitasi dengan sistem CAT, serta unit kerja yang berpusat untuk melaksanakan tujuan penilaian setiap kompetensi. Masing-masing insan yang tergabung dalam luang lingkup Badan Koordinasi kehumasan pemerintah diminta untuk memiliki pemikiran yang sama sesuai reformasi birokrasi. Hal tersebut bertujuan untuk membangkitkan semangat baru yang menjelaskan bahwa tidak ada pilihan lain terkecuali dengan melakukan cara reformasi birokrasi tersebut. Oleh sebab itu hal ini sangat berpengaruh karena menyangkut nasib bangsa Indonesia untuk masa depannya.

Menjadi Pegawai Negeri Sipil merupakan hal yang diburu banyak masyarakat, karena mereka berpikiran bahwa menjadi seorang pegawai di instansi pemerintahan itu sangat mudah dan ringan. Akan tetapi kenyataannya untuk menjadi seorang CPNS itu harus melakukan jalan usaha yang sangat luar biasa susahnya, baik dengan pengorbanan pengabdian yang bertahun-tahun lamanya maupun dengan mengikuti tahap seleksi ujian. Banyak para Honorer maupun guru bantu yang meronta-ronta ingin mengikuti tes CPNS baik dalam pemerintahan daerah maupun pusat. Oleh karena itu pemerintah mengambil kesimpulan bahwa setiap pelaksanaan tes CPNS dengan sistem CAT akan bekerja sama juga dengan Unit Pelayan Teknis, hal ini bertujuan demi mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas bagi negara maupun bangsa Indonesia ini.

Penghasilan dan Tunjangan Polisi

Penghasilan dan tunjangan polisi dipandang besar oleh kebanyakan masyarakat sehingga tergiur untuk menjadi pegawai pertahanan ini. Polisi merupakan bentuk jabatan yang memiliki resiko dan tanggungjawab tinggi atas tugas yang dilakukannya. Maka dengan sepantasnya pemerintah memberikan gaji dan tunjangan yang sesuai. Tapi memang, menjadi polisi saat ini menjadi hal yang sangat diinginkan oleh kebanyakan orang. Penghasilan yang didapat oleh seorang polisi terdiri dari penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Penghasilan tidak teratur merupakan penghasilan yang tergantung kepada fungsi dan satuan kerja polisi tersebut.

Untuk pemberian gaji, seorang Polri telah diberikan dan ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2013 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun gaji untuk Polri lebih besar dibandingkan dengan gaji PNS. Selain diberikan gaji, polisi diberikan tunjangan oleh pemerintah yaitu tunjangan keluarga yang terdiri dari tunjangan istri atau suami yang dihitung 10% dari Gaji Pokok dan 2% untuk anak. Tunjangan lain yang diberikan kepada seorang anggota polisi adalah tunjangan sandi, medis, Babinkamtibmas, tunjangan untuk Polwan sebesar Rp 50.000, tunjangan papua jika polisi ditugaskan di papua, tunjangan daerah jika polisi tersebut ditempatkan di daerah perbatasan dan diterapkan besaran sesuai dengan indeks daerah perbatasan. Tunjangan beras yang diberikan kepada PNS berbeda dengan tunjangan beras untuk polisi, yaitu diberikan 18 kg per orang pada setiap bulannya. Ditambah dengan tunjangan umum sebesar Rp 75.000 untuk polisi yang tidak termasuk pada jabatan struktural.

Uang Lauk Pauk

Uang lauk pauk diberikan kepada polisi menyatu dengan gaji, besaran untuk uang lauk pauk ini adalah Rp 45.000 per hari. Untuk total uang lauk pauk dihitung besaran tersebut dikali dengan 30 hari. Untuk pajak ULP sendiri dibayarkan langsng oleh pemerintah.

Selain itu, yang termasuk dalam penghasilan teratur adalah tunjangan fungsional yang diberikan kepada anggota yang menduduki jabatan struktural dan tunjangan kinerja.

Jika dijumlahkan saja penghasilan seorang polisi mencapai 4 juta lebih sampai 19 juta tergantung kepada posisi atau jabatan yang didudukinya. Tak sedikit masyarakat yang tergiur untuk mnjadi seorang PNS yang memang membutuhkan tenaga serta biaya yang cukup besar untuk bisa menduduki jabatan ini. Tergantung kepada masing-masing yang bersedia untuk melakukan tes secara jujur atau melaui jalan pintas yang lebih cepat. Namun, harapan yang paling banyak adalah dengan melalui tes yang jujur dan selamat, sehingga diperlukan kemampuan yang seimbang juga. Untuk bisa memahami standar yang digunakan untuk tes seleksi polisi bisa anda pahami di www.testpolri.com yang akan segera di launching sekitar bulan Juni mendatang.

Menurut perkiraan pada setiap tahun, penghasilan tidak teratur seorang anggota polisi berasal dari tugas yang diberikan disamping kegiatan atau tugas utamanya. Penghasilan tersebut diberikan sesuai dengan kegiatan operasional yang diberikan serta diberikan uang saku dan uang makan. Uang saku dan uang makan diberikan jika seorang anggota polisi melakukan perjalanan dinas atau melakukan kegiatan kemitraan untuk meningkatkan pelayanan dan keamanan masyarakat. Kegiatan pemberian ini juga tergantung kepada satuan kerja dan satuan fungsi ditempat polisi tersebut ditugaskan.