Gerakan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi telah bergerak mendiskusikan beberapa persoalan tentang pola komunikasi publik antara lembaga negara dengan media massa perlu semakin diperkuat, dengan cara mencari bentuk dan metode yang lebih tepat. Dalam hal ini kedua pihak harus memahami peran dan fungsi masing-masing, sehingga informasi yang memang harus sampai ke masyarakat dapat tersalurkan dengan baik.

Untuk mencapai tujuan tersebut buakanlah persoalan yang mudah, akan tetapi , tetapi memerlukan proses pembelajaran bersama. “Pemerintah dan pers perlu menyamakan bahasa,” menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman, dalam seminar Penguatan Pola Komunikasi Lembaga Negara dengan Media Massa.

Dengan adanya kabar mengenai reformasi birokrasi kurang menarik bagi kalangan pers, dibanding dengan isu-isu seperti korupsi, atau isu politik. Sejak dari tahun 2014 ini, semua media menempatkan berita-berita politik di halaman utamanya. Padahal sampai saat ini pemerintah tengah gencar-gencarnya meluncurkan gerakan reformasi birokrasi, yang sangat memerlukan dukungan dari media massa serta elemen dari bangsa lain.

Berbagai masalah birokrasi di tanah air tak lepas dari struktur organisasi pemerinatah yang gemuk, rekuitmen CPNS yang diwarnai KKN, politisasi birokrasi dan lain-lain. Sebenarnya pemerintah sudah memiliki kewenagan reformasi birokrasi, yang belakangan disederhanakan tebagi menjadi sembilan program percepatan reformasi birokrasi. Selain lebih sederhana, juga rasional dan lebih operasional.

Menurut Kepala Biro Hukum, sebagian dari sembilan percepatan itu sudah dilaksanakan, mengenai rekrutmen CPNS yang obyektif, rasional, bebas dari KKN, promosi jabatan secara terbuka, evaluasi dan hasil audit 16 kementerian maupun lembaga. Namun kurang terdengar, padahal perubahannya sudah kelihatan, dan masyarakat sudah merasakan hasil keputusannya.

Dengan demikian, beliau mengajak kalangan pers untuk menyatukan dukungan dalam kampanye reformasi birokrasi. Sebab hal itu bukan untuk kepentingan Kementerian PANRB, tapi perubahan ini ditunggu-tunggu oleh khalayak umum, kalau pers memberitakan, maka apa perubahan itu secara langsunga akan diketahui oleh masyarakat.

Kabar tersebut diharapkan memiliki cara yang inovatif dalam melakukan kampanye publik berbasis budaya, carai ini diharapkan strategi mencuci sendiri, membuat masyarakat peduli, dan ikut andil dalam membangun birokrasi bersih kompeten dan melayani. Dukungan pers tidak hanya sekedar memberitakan apa itu kegiatan reformasi biokrasi, tapi diharapkan menjadi multi fungsi, sehingga birokrasi berubah ke arah yang lebih baik.

Sebaiknya hal seperti itu tidak perlu terjadi lagi di era keterbukaan ini. Dengan diberlakukannya UU No.
14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mestinya masing-masing memahami, mana yang layak dipublikasikan, dan mana informasi yang tidak semestinya tidak diberitakan. Setelah kedua pihak sudah satu bahasa, maka masing-masing akan tahu dengan batasannya.