FHI: Jangan Terapkan CAT Untuk Selesaikan Masalah Honorer!

cpnson.blogspot.com - Ditengah kuatnya intervensi Dewan Perwakilan Rakyat yang meminta untuk menyeleksi honorer hanya dengan seleksi administrasi saja bahkan desakan berupa permintaan penghentian rekrutmen dari jalur umum guna untuk menyelesaikan masalah honorer ini, tidak membuat Menpan-RB goyah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Menpan-RB) memutuskan untuk menerapkan seleksi CPNS kepada para honorer.

Dalam menanggapi hal tersebut, Forum Honorer Indonesia (FHI) meminta untuk kesekian kalinya pemerintah untuk tidak menggunakan sisten Computer Assisted Test (CAT) dalam pelaksanaan penyelesaian masalah honorer yang tak kunjung surut tersebut. Alasan dimintanya untuk tidak menggunakan CAT ini adalah demi kemanusian.

Hasbi selaku Ketua Dewan Pembina FHI Pusat meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pengabdian para honorer yang selama ini lakukan untuk mengabdi kepada negara selama bertahun-tahun dengan gaji yang tidak layak. Karenanya, pemerintah harusnya memberi perhatian khusus terhadap status dan kesejahteraan tenaga honorer.

Permintaan FHI sederhana saja, FHI hanya meminta agar honorer K2 segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil meski pemerintah secara bertahap sedang menyesuaikan rasionalisasi pensiun pada abdi negara di setiap daerah. Dengan demikian, kata Hasbi, belanja pegawai tidak melampaui 50 persen APBD. "FHI berharap dalam rapat antara pemerintah dan Komisi II pada Senin (8/6) dapat menghasilkan solusi dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada tenaga honorer," ujar Hasbi.

FHI juga menagih janji dari pemerintah, terlebih lagi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi-Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk serius menangani masalah honorer. FHI juga menyampaikan terimakasih dan mendukung langkah-langkah politik serta perjuangan wakil rakyat di Komisi II DPR yang selama ini menunjukkan keseriusan memperjuangkan tenaga honorer.

"Kami meminta MenPAN-RB tidak berkutat dengan alasan UU ASN. Saat ini kuncinya ada di pemerintah, apakah punya itikad baik, mau atau tidak menyelesaikan masalah tenaga honorer," tutupnya.