Oleh karena diperlukannya keselarasan dan sinergi dari berbagai pihak dalam mempercepat implementasi reformasi birokrasi yang dijabarkan dalam delapan area perubahan. Namun yang memegang peran penting dalam reformasi itu sendiri adalah Aparatur Sipil Negara yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI sebagai key factor.
"Jadi sebagai faktor utama, SDM aparatur harus diubah dengan visi baru, misi baru, mindset baru. Ini yang dikatakan revolusi mental dan karakter," ungkap Yuddy saat membuka Jambore Reformasi Birokrasi di Jakarta, Rabu (03/06).
Jika birokasi masih terjebak nostalgia seperti dahulu yang lambat, berbelit, malas, tidak disiplin, maka dokumen reformasi birokrasi hanya akan tinggal dokumen. Oleh karena itu seluruh aparatur negara harus bersatu dalam visi dan misi dalam pelayanan publik, penegakan disiplin dan budaya kerja.
Jadi mindset seluruh ASN harus dirubah karena ASN bukanlah birokrat priyayi tapi ASN haru mau turun kebawah untuk melayani masyarakat. Jika aparaturnya sudah baik, masyarakat akan lebih mudah diajak turut serta untuk mencapai tujuan nasional melauli program pembangunan nasional karena ASN adalah panutan masyarakat.
Dalam program reformasi birokrasi pemerintah menata kembali struktur organisasi kelembagaan pemerintah dengan melakukan perampingan. Setelah selesai penataan organisasi kementerian, akan diikuti dengan melakukan penataan lembaga non struktural (LNS) yang saat ini jumlahnya 94 lembaga dengan akan membubarkan LNS yang tidak bermanfaat sedangkan yang tumpang tindih akan disatukan atau merger. "Tahun ini mudah-mudahan selesai," tambah Yuddy.
Dalam kesempatan itu juga hadir Direktur Eksekutif Kemitraan Monica Tanuhandaru yang mengkritisi anjloknya global competitif indeks yang dialami Indonesia belakangan ini. "Kami sudah menyampaikan hal ini kepada Tim Kepresidenan, dan mereka berharap agar reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai realitas, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.
No comments:
Post a Comment