Tugas Berat Humas Pemerintah

cpnson.blogspot.com - Dalam kehidupan manusia hampir seluruh aktivitas kita diisi dengan komunikasi. Sebuah penelitian menyatakan, 70% waktu kita saat bangun dihabiskan dengan berkomunikasi, baik pada diri sendiri atau dengan orang lain. Sebuah komunikasi sangat menentukan kualitas hidup seseorang. Begitu juga dengan sistem pemerintahan, peran humas dalam suatu  pemerintah berperan penting dalam setiap kebijakan pemerintah karena setiap kebijakan perlu sosialisasi termasuk kampanye gerakan revolusi mental yang sedang digalakan Pemerintah.

Seorang pejabat humas harus mampu memainkan berbagai peran dalam pelaksanaan tugasnya, mulai dari komunikator, fasilitator, diseminator, katalisator, konselor, advisor, interprator, dan penulis konsep. Selain itu Humas pemerintah harus mempu berkomunikasi dua arah, baik dengan manajemen puncak, pers, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kaderisasi insan humas pemerintah harus berkesinambungan, dengan mempersiapkan kader yang memiliki wawasan yang cukup tentang komunikasi daerahnya, diharapkan bisa lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dalam workshop sinergi kampanye revolusi mental bagi praktisi humas pemerintah daerah di Gedung Sate Bandung, Selasa kemarin (24/03/2015), Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menyatakan bahwa Setiap jajaran humas pemerintah pusat maupun daerah harus bersatu padu menyerukan semangat perubahan serta menciptakan image baru tentang birokrasi yang sudah berubah. Seminar ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman praktisi para humas daerah terhadap makna dari reformasi birokrasi dan revolusi mental aparatur sipil negara dalam membangun sinergi untuk mewujudkan langkah-langkah inovatif.

"Saya menghimbau agar segenap insan humas pemerintah dapat memahami dengan tata kelola kehumasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2011, sebagai bekal dalam pelaksanaan kampanye revolusi mental birokrasi di lingkungan masing-masing," ucapYuddy

Hadir juga Staf Khusus Kementerian PANRB Bidang Komunikasi, Sosial dan Politik, M Fariza Y.I dalam seminar ini, menurutnya humas harus bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemberitaan miring terhadap birokrasi serta melakukan rebranding tentang aparatur sipil negara agar pandangan publik bisa berubah terbalik terhadap ASN dan sistem birokrasi. "Ke depan, humas harus menjadi public relation yang dapat menciptakan persepsi positif pada masyarakat bahwa aparatur sipil di daerah di seluruh Indonesia adalah aparatur sipil yang berbeda dari yang kemarin," ucap Fariza

Kepercayaan publik ini sangat penting dalam suatu pemerintahan, kepercayaan rakyat penuh bisa mendukung dan mensukseskan program-program pemerintah.