Berkaca pada Sistem Birokrasi Terbaik Dunia

cpnson.blogspot.com - Pada perang Korea tahun 1950-an, masyarakat Korea Selatan terpuruk dan berantakan. Akan tetapi Korea Selatan bangkit usai perang itu, masyarakat yang maju serta negara yang terus mendorong rakyatnya untuk mencintai teknologi menjadikan negara ini sebagai salah satu raksasa teknologi yang hampir menyaingi Jepang.

Pemerintahan Korea Selatan juga telah berhasil dalam mewujudkan good governance, serta pengelolaan tata kota yang diimbangi dengan keserasian alam, taman kota yang indah dan sungai bersih yang menjadi andalan utama pariwisata di Korea Selatan. Dalam Sistem Birokrasi, Korea Selatan mendapat pengakuan PBB sebagai sistem birokrasi pemerintahan terbaik di dunia.

Korea Selatan telah telah menerapkan Sistem Birokrasi yang dilandasi komputerisasi pada tahun 1970-an dan pada tahun 1980-an mereka mengkomputerisasi seluruh database birokrasi, setelah itu barulah mereka membangun jaringan koneksi internet cepat. Tiga hal ini membuat sistem pemerintahan Korea Selatan lebih efektif, transparan dan efisien yang membuat pemerintahannya menjadi pemerintahan yang bersih karena bisa langsung diawasi oleh rakyat dan lembaga independen lainnya.

Sama halnya dengan Indonesia, saat ini pemerintah tengah melakukan perubahan dalam birokrasi dan menata sistem kepegawaian secara nasional. Karena mengalami permasalahan yang sama yaitu reformasi birokrasi, manajemen PNS, SDM, dan e-Government, Indonesia melakukan kerjasama dengan mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Korea Selatan.

Ketika menerima kunjungan kerja dari perwakilan Ministry of Government Administration and Home Affairs Korea Selatan, di Jakarta, Rabu (25/03), Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan bahwa lebih baik kerja sama ini dituangkan dalam MoU.

Beliau juga menjelaskan bahwa salah satu pekerjaan besar yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah masalah restrukturisasi organisasi kementerian dan lembaga, terutama dalam kaitannya dengan kabinet baru dikarenakan  Kementerian PANRB mendapat mandat untuk melakukan evaluasi organisasi kementerian dan lembaga Negara.

Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan “Evaluasi artinya perombakan atau penyusunan kembali. Tidak mudah untuk menyamakan persepsi mengenai kementerian dan lembaga baru,”.

Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam merubah sistem pemerintahan dan sistem birokrasi yang sudah ada, sistem birokrasi Indonesia terlalu kompleks Indonesia mulai dari kultur birokrasi yang tidak berintegritas, masih banyak sumber daya manusia yang tak berkompeten, peraturan yang tumpang tindih ditambah penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme yang membuat pelayanan publik yang tak responsif dan tak akuntabel.

Semoga dengan terjalin kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan ini,  khususnya dibidang Sistem Birokrasi dan Pemerintahan bisa menjadikan Indonesia lebih baik dalam sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik.