Dia juga menganggap bahwa pemerintah tidak konsisten dengan menerapkan moratorium, di satu sisi menginginkan perampingan birokrasi, tetapi di sisi lain pemerintah banyak mengangkat staf khusus.
”Kebijakan pemerintahan sekarang ini seperti main-main saja. Tidak serius. Sebelumnya kebijakan larangan rapat di hotel lalu mendadak berubah diperbolehkan. Ini jangan-jangan nanti sekarang moratorium besok berubah,” ujarnya.
Menurutnya yang berpengaruh adalah bukan banyaknya jumlah pegawai tetapi lembaga birokrasi yang banyak. Banyaknya lembaga birokrasi dan organisasi pemerintahan inilah yang harus dievaluasi untuk mengurangi jumlah pegawai. Karena banyaknya organisasi pemerintahan baik kementerian ataupun lembaga nonstruktural ini sangat berdampak besar pada membengkaknya jumlah pegawai.
Dia pula menyentil tentang adanya lembaga baru, yakni staf kepresidenan. Lembaga baru tersebut menunjukkan semakin tumpang tindihnya organisasi pemerintahan. ”Kementerian itu payung hukumnya UUD. Fungsinya jelas. Misalnya proyek strategis mendirikan pelabuhan di Nusantara atau jalan raya. Ini tugas Kemenhub. Karena strategis ini mau dilakukan staf kepresidenan. Apa tidak tumpang tindih. Proyek strategis punya kementerian. Ini analisis organisasi pemerintahan yang tidak tepat,” tambahnya.
Menurut dia, penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil masih dibutuhkan terutama di beberapa daerah yang masih kekurangan guru ataupun tenaga kesehatan. Namun, tetap harus dilakukan kajian terkait kebutuhan setiap organisasi.
Seperti kita ketahui bahwa untuk tes sleksi tahun ini akan berfokus pada formasi untuk tenaga pendidik, tenaga medis dan jabatan fungsional saja. Kuota yang tersedia adalah sebanyak 100 ribu formasi. Sebagai bahan pembelajaran tes CPNS, direkomendasikan untuk mempelajari Paket LKIT.
No comments:
Post a Comment