Menanggapi hal tersebut, Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) menyambut dengan riang atas langkah yang diambil oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat ini. Pihaknya juga meminta seluruh K2 mengawal data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di masing-masing daerah untuk mencegah penggelembungan data K2.
Titi Purwaningsih, Selaku Ketua FHK2I , menyatakan bahwa "Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang akhirnya mau mengangkat honorer K2 menjadi CPNS tanpa tes. Agar tidak terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, data K2 yang diusulkan BKD ke pusat harus dikawal honorer," Senin (15/6).
Upaya penggelembungan data dangat mungkin terjadi mengingat tahun-tahun sebelumnya pun terjadi demikian. Jika ini tidak dikawal dan terjadi hal yang tidak diinginkan, honorer K2 asli yang akan merasakan dampaknya. "Kami jadi begini karena honorer bodong. Karena itu kami sudah berkoordinasi dengan seluruh korwil maupun korcab FHK2I agar ikut menyisir tenaga K2 bodong," terangnya.
Menurut Titi, nantinya temuan K2 bodong akan langsung diserahkan ke BKD supaya tidak diajukan lagi ke pusat.
Senada dengan Titi, Wardi selaku koordinator FHK2I Kabupaten Cirebon, menyatakan bahwa "Kalau kami sudah siap datanya dan telah mengantongi NIP. Kami pastikan 1000-an honorer K2 Cirebon benar-benar asli," ungkapnyanya.Wardi mengimbau seluruh pengurus forum agar sering berkoordinasi dengan birokrasi supaya proses pengangkatan berjalan sesuai dengan rencana..
No comments:
Post a Comment